Nasib Honorer Tergantung Revisi UU

0
255

Tahun ini menjadi kesempatan pertama dan terakhir bagi 13 ribu lebih honorer K2 (kategori dua) yang memenuhi persyaratan ikut tes CPNS 2018. Ini lantaran usia mereka tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar di 2019.

”Yang 13.347 honorer K2 itu rerata usianya 34 dan jelang 35 kan. Jadi ini kesempatan mereka yang pertama dan terakhir ikut tes CPNS,” ungkap Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi DPR RI kepada JPNN, Kamis (13/9).

Hal ini menurut Bambang, sangat ironis. Lantaran pengabdian 14 tahun hanya dihargai lewat seleksi yang tidak berkeadilan. Belum lagi nasib 425.242 honorer K2 tua (di atas 35 tahun) yang masa pengabdiannya di atas 14 tahun, peluangnya lebih tertutup lagi. Nasib mereka akan berubah bila pemerintah mau merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

”Sebenarnya sangat mudah menyelesaikan masalah honorer K2, tinggal pemerintah niat atau enggak. Yang terjadi sekarang kan, pemerintah enggak niat wong DIM (daftar inventarisasi masalah revisi UU ASN, red) saja belum diserahkan kok,” tutur politikus Gerindra ini.

Dia menyarankan pemerintah untuk melihat honorer K2 secara subjektif. Honorer K2 merupakan produk kebijakan pemerintah yang direkrut dalam upaya mengisi kekurangan pegawai.

Dibutuhkan, Tapi Haknya Diabaikan
Ratusan ribu honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun terus melakukan konsolidasi. Rencana memberi kejutan untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka ada dan jumlahnya banyak, terus dimatangkan.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, sejauh ini makin banyak tenaga K2 di daerah-daerah yang menolak rekrutmen CPNS 2018. Mereka melakukan lobi ke anggota DPRD maupun pemda untuk minta dukungan.

”Selama ini kami selalu dicegat dengan alasan tidak ada dana. Nyatanya tahun ini pemerintah mengalokasikan 238.015 formasi CPNS. Jadi menurut kami ini kesalahan besar dari pemerintah karena melanggar tatanan yang ada,” ujar Titi yang dihubungi, Rabu (12/9).

Dia juga menuding pemerintah melanggar fungsi atas azas Pancasila dan UUD 1945. Setiap manusia termasuk honorer K2 tua (usia di atas 35 tahun) berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Apalagi honorer K2 tua sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

”Peraturan untuk kami hanya dua tahun diberlakukan. Kami dinyatakan gugur karena PP 56/2012 sudah dianggap selesai di 2014. Namun sampai saat ini kami masih ada dan digunakan tenaganya. Kewajiban dituntut tapi tidak diberikan hak. Apakah ini dinamakan Pancasilais,” bebernya.

Dihubungi terpisah Sekjen FHK2I Pekanbaru Said Syamsul Bahri menilai, pemerintah memandang mereka sebelah mata. Perlakuan ini berbeda dengan altlet. Atlet membela negara seketika bisa di-PNS-kan. Sebaliknya honorer K2 malah dianulir.

”Kami ini guru sebenarnya, lebih dari atlet, membela bangsa ini dan mencerdaskan anak bangsa mengapa kami dibuang,” sergahnya. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here