Nasib Ranperda Pesisir Tergantung Akurnya Pemda

0
130
Ing Iskandarsyah

TANJUNGPINANG – Hingga April 2019 ini Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau Ranperda Pesisir Provinsi Kepri belum ada gambaran kapan bisa disahkan.

Salah satu kunci untuk menyelesaikan Ranperda ini adalah akurnya seluruh pemerintah daerah (Pemda) serta menyamakan persepsi.

Tanpa itu, maka Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) tidak akan mengeluarkan surat persetujuan atau persetujuan substansi (Persub). Tanpa Persub ini, maka Ranperda tersebut takkan bisa disahkan.

Wakil Ketua Pansus Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, pesan penting itu disampaikan pihak KKP saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jl.MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat, Jumat (5/4) lalu.

”Saya mewakili ketua pansus Pak Sahat Sianturi. Pak Sahat tak bisa hadir karena besoknya (Sabtu) ada kampanye Pak Jokowi di Batam. Jadi saya mewakili Pak Sahat,” ujar Ing Iskandarsyah kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (7/4).

Hadir saat itu para pejabat dari Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri dan Kemenko Ekonomi. ”Para pejabatnya yang hadir dan kesimpulannya, kita diminta samakan persepsi dulu di daerah,” ungkapnya.

Ada dua hal yang mendasar menjadi persoalan di daerah yakni tentang reklamasi pantai dan pertambangan laut. Reklamasi ini kadang masih beda persepsi soal kewenangan dan juga pendapatan bagi daerah.

Soal pertambangan, ada daerah yang tidak menginginkan laut di wilayahnya dijadikan lokasi pertambangan dan mengadu ke pusat.

Sementara kewenangan laut ada di provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 bahwa laut 0-12 mil kewenangannya ada di pemerintah provinsi.

Pihak kementerian tak ingin ada persoalan seperti ini di daerah. Jika ingin Ranperda ini disahkan, maka selesaikan hal-hal yang tidak akur seperti itu.

Pansus pun berencana akan melakukan rakor dengan mengundang gubernur, para kepala daerah, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan stakeholder lain yang terkait dengan tata ruang laut. ”Dalam waktu dekat kita rakor lagi,” sebutnya.

Anggota Komisi II DPRD Kepri ini menjelaskan, bagi kabupaten/kota yang mengusulkan alokasi laut, maka diminta menyertakan data-data atau analisanya.

Sebab, saat pertemuan berikutnya dengan pihak kementerian, semua alokasi laut yang diusulkan tersebut harus disertai dengan data. Tidak asal mengusulkan saja. ”Ini arahan dari mereka,” tegasnya.

Pansus sendiri, kata politisi PKS Kepri ini, tidak melarang daerah memberi masukan sepanjang itu untuk kebaikan Kepri ke depan. Ia mencontohkan, Bupati Anambas meminta alokasi budidaya ikan laut diperluas. Bupati menginginkan, Anambas ke depan menjadi pusat budidaya ikan terbesar.

”Alokasi laut untuk budidaya untuk Anambas kita tambah. Permintaan pak bupati kita terima karena laut Anambas memang sangat bagus untuk pengembangan budidaya ikan,” bebernya.

Ia mengatakan, Ranperda Pesisir ini sangat ditunggu banyak pihak terutama kalangan investor yang ingin berinvestasi di berbagai sektor kemaritiman maupun pariwisata. Perda ini lah payung hukum yang dinantikan.

Perda tata ruang laut ini, kata Ing Iskandarsyah sangat diperlukan dan seharusnya bisa cepat disahkan. Sehingga investasi yang masuk ke Kepri makin besar.

Selama ini, investasi yang masuk kebanyakan di sektor darat. Padahal, Kepri merupakan daerah kepulauan dengan luas laut 98 persen dan luas darat hanya 2 persen. Artinya, potensi laut Kepri sangat berlimpah-limpah.

Pengelolaan potensi laut inilah yang kelak akan membuat warga Kepri sejahtera. Akan banyak usaha baru muncul yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Tapi, untuk mengawali semua itu maka perlu ada kepastian hukum untuk para penanam modal nanti. Mereka tidak ingin usaha yang dibangun bermasalah ke depan. Untuk itu, Ranperda ini harus secepatnya disahkan menjadi Perda.

Penataan ruang laut Kepri untuk berbagai sektor dan peruntukannya seperti lego jangkar, budidaya ikan, areal tangkap nelayan tradisional, untuk terumbu karang, areal taman laut nasional, kabel telekomunikasi, pipa migas, pariwisata dan lainnya.

Ia mencontohkan, seorang investor tidak akan membangun usaha budidaya ikan laut jika lahan yang akan dipergunakan belum disahkan di Perda itu. Suatu saat, si pengusaha bisa digugat karena membuka usaha di tempat yang tak seharusnya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here