Natuna dan Anambas Dominasi Kasus Korupsi

0
521
Yunan Harjaka SH MH

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepri Yunan Harjaka SH MH mengaku, bahwa Kabupaten Anambas dan Natuna paling mendominasi berhadapan dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan dengan kasus korupsi

NATUNA – Oleh karena itu, ia berpesan agar pejabat yang mendapat amanah dari rakyat agar bekerja sesuai aturan dan transparan. Sehingga, rakyat bisa menikmati hasilnya dengan baik.

”Saya sempat berbicara dengan pak Bupati jangan sampai di Natuna ini seperti kerajaan Singosari yang saling menjatuhkan dan tidak ada habisnya, yang jadi korban rakyat,” kata Kajati Yunan, dalam acara temu ramah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, di RM Sisi Basisir, Senin (5/2) malam.

Yunan berharap, aparatur Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lagi tersandung kasus korupsi. Sebad, dengan korupsi membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang.

”Saya apa adanya, dan laing penting transparan. Dulu saya diajari orangtua untuk berbicara, dan berperilaku seperti cermin. Kalau kita menangis, cermin juga menangis. Jangan seperti mata uang, depan dan belakangnya berbeda. Saya berharap tahun 2018, sudah tidak ada lagi yang berurusan dengan penegakan hukum,” harap Yunan.

Lebih lanjut, Yunan mengaku takjub melihat potensi daerah Natuna yang memiliki potensi di sektor pariwisata sangat luar biasa. Ia mengimbau, Pemkab serta masyarakat Natuna harus membuka lebar kesempatan kepada investor untuk berinvestasi.

”Saya berharap pak Bupati, Wakil Bupati serta OPD, seandainya ada investor yang memenuhi persyaratan dan benar–benar mau bekerja untuk ikut membangun dan mensejahterakan masyarakat Natuna, jangan dipersulit,” katanya.

Terkait hal ini, Yunan menyampaikan, ia sudah menginstruksikan Kejari Natuna untuk membantu Pemda dengan baik. Karena keberadaan kejaksaan juga atas mandat dari Undang-undang, untuk ikut membangun negeri ini serta ikut mensejahterakan negeri ini.

Selain itu, Kejaksaan turut Ikut memakmurkan negeri ini dan untuk menjaga NKRI. ”Melalui program TP4D itu, salah satunya untuk ikut mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Semua elemen masyarakat yang ada di Natuna untuk sama-sama mengawal program pemerintah pusat. Sebab banyak proyek-proyek strategis nasional, diberi dengan anggaran yang cukup besar masuk Natuna,” tutupnya.

Kunjungan Kerja ke Kabupaten Natuna terbilang baru pertama kali. Pasalnya, sejak pergantian jabatan pada tahun lalu baru bisa dilaksanakan hari ini Senin 5 Februari 2018.

Kujungan kerja Kajati Kepri bersama rombongan dalam rangka mengenal Natuna sebagai wilayah kerja Kepulauan Riau yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat, yang masuk sebagai 5 pilar percepatan pembangunan Natuna ke depan.

Di kesempatan itu, Bupati Natuna Hamid Rizal mengucapkan terima kasih kepada Kajati Kepri, atas wejangan untuk kebaikan Natuna.

Hamid menyebutkan, Pemda juga sudah membuat MoU dengan Kejari Natuna untuk mengawal setiap kegiatan yang dilaksanakan.

”Semua harus transparan dengan sinergitas antara Kejaksaan dan Pemkab Natuna. Dan itu juga sudah tertuang dalam MoU,” pungkas Bupati Hamid. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here