Natuna dan Anambas Pecah Kongsi

0
1019
BUPATI Natuna Hamid Rizal saat mengunjungi perkampungan penduduk di Natuna, baru-baru ini.f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Baru Wacana Bentuk Provinsi, Sudah Beda Pendapat

Belakangan ini, kabar wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas (KNA) kian gencar berhembus. Apalagi, saat Bupati Anambas Abdul Haris pernah bertandang ke Natuna, isu itu kian berkembang.

TANJUNGPINANG – USAI pertemuan Bupati Anambas Abdul Haris dengan Bupati Natuna Hamid Rizal, wacana pembentukan provinsi itu disebut-sebut makin kuat.

Pekan lalu, muncul lagi pernyataan Hamid Rizal, bahwa pekan ini panitia perjuangan akan dibentuk dan diberi nama Panitia Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Natuna-Anambas (KNA) dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Rupanya, wacana tersebut dibantah Pemkab Kepulaun Anambas. Isu tersebut tidak seperti yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Pemkab Anambas secara formal tidak pernah membahas pemekaran tersebut, baik internal maupun bersama Pemkab Natuna.

Baca Juga :  Seksi, 7 Destinasi Kepri Nominasi API 2018

Sekda Kabupaten Anambas Sahtiar mengatakan, bahwa wacana yang dimunculkan Pemkab Natuna tersebut tidak benar. Anambas sampai hari ini masih tetap fokus membangun bersama Provinsi Kepri. ”Isu itu kita dengar, tapi secara formal menyangkut masalah ini belum pernah duduk bersama. Anambas sama sekali belum ada niat pemekaran,” jelas Sahtiar di depan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Tanjungpinang, Minggu (11/3).

”Pertemuan khusus dengan Natuna selama ini pun belum pernah,” timpalnya meyakinkan.

Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selama ini belum merespon wacana pemekaran tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Komolo menegaskan, terkait usulan pemekaran Provinsi Natuna-Anambas, menurutnya tidak semudah yang dibayangkan. Membentuk satu provinsi itu tidak mudah, perlu ada kajian dan persyaratan yang harus dilalui.

Baca Juga :  Lis Perhatikan Semua Budaya Daerah

”Karena dengan dimekarkannya Natuna menjadi provinsi setidaknya lebih dulu diutamakan pembangunannya. Jangan sampai seperti provinsi yang sudah ada sekarang, ada beberapa provinsi yang hingga saat ini pembangunannya belum menampakkan hasil yang bisa menyejahtrakan masyarakatnya,” kata Mendagri Tjahyo.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun memberi pertanyaan besar atas wacana, apakah dengan pemekaran bisa mengelola dengan baik?

Nurdin tidak anti kritik dengan aspirasi masyarakat, bahwa dengan pemekaran suatu daerah akan memunculkan semangat baru dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat.

”Tapi saya pikir pemerintah pusat tak semudah itu (mengizinkannya),” terangnya.

Baca Juga :  Lewat Kepri, Indonesia Dilemahkan

Nurdin sendiri menyampaikan, bahwa saat ini Pemprov tengah memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan dan kemungkinan besar disetujui pemerintah pusat.

Dengan demikian, maka hasil yang terserap untuk daerah akan jauh lebih besar dari yang dirasakan saat ini. ”Mungkin ini muncul karena untuk pelayanan maksimal, kedua mungkin, karena daerah perbatasan. Saya belum pernah dapat informasi dari masyarakat secara langsung terkait isu ini,” beber Nurdin.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here