Natuna Dapat Alokasi Hibah dari Jepang

0
108
RAPAT teknis alokasi hibah dari Japan International Cooperation Agency (JIPA) belum lama ini. f-istimewa
Kabupaten Natuna salah satu kabupaten yang menerima alokasi hibah dari Japan Internasional Cooperation Agency (JIPA). Sementara total hibah yang didapat, yakni Rp335 miliar.

NATUNA – Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menggelar rapat teknis terkait JIPA dengan pemerintah Kabupaten Natuna di Natuna Hotel, Kamis (25/4) bulan lalu.

Pada rapat itu, KKP yang di koordinatori oleh Kasubid Kelengkapan Perizinan dan Kenelayanan, Mahrus itu memaparkan rencana alokasi yang akan digelontorkan di 6 kabupaten di Indonesia.

Masing-masing kabupaten tersebut seperti Kabupaten Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, Biak, dan Kabupaten Sabang.

Adapun total hibah yang digelontorkan oleh JIPA kepada Indonesia sebesar Rp335 miliar.

Dari total itu, Kabupaten Natuna mendapat alokasi terbesar, dengan nilai total lebih kurang mencapai Rp105 miliar.

”Rapat teknis ini masih berlangsung, tetapi sesuai rencana. Anggaran untuk Natuna dialokasikan di dua item, yakni untuk pembangunan Pasar Ranai dan untuk pengembangan SKPT Selat Lampa,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin.

Lebih rinci Zakimin menyebutkan, dari dua item tersebut untuk pembangunan pasar mendapat dukungan dana sebesar lebih kurang Rp40 miliar.

Kemudian, sisanya untuk pengembangan SKPT Selat Lampa.

”Khusus pasar itu meliputi reklamasi dan pembangunan fisik. Sedangkan untuk SKPT Selat Lampa, untuk pembangunan pemecah ombak, pengembangan pelantar nelayan dan beberapa kegiatan lainnya,” jelasnya.

Namun demikian, Zakimin belum bisa memastikan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Sebab proses dan tahapannya masih dalam pembahasan.

”Kendala pasti ada, misal untuk reklamasi, pembangunan pemecah ombak dan pengembangan pelantar itu bakal terkendala proses perizinan. Karena ini kewenangannya di tingkat Provinsi. Intinya masih banyak proses, kemungkinan tahun 2021 bisa berjalan,” tutupnya.

Hadir pada acara itu, kepala OPD terkait seperti Dinas Perikanan, BP3D, BPKPAD, Perkim, Dinas PTSP dan Perusda. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here