Natuna Jangan Persulit Pengalihan Aset

0
531

ANAMBAS – Belum lengkapnya pengalihan aset yang akan diserahkan Pemkab Natuna dan Anambas karena saat ini masih tahap penyelesaian administrasi. Kepala Bidang Aset Pemkab Anambas Syarif Ahmad menjelaskan, bahwa aset yang masih belum diselesaikan telah menjadi persoalan untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu menurutnya, juga menjadi persoalan dalam mengelola dan penyerapan administrasi tentang keuangan daerah.

”Kedua Kabupaten harus sepakat dan bekerjasama yang baik, agar persoalan bisa diselesaikan. Kalau masih belum bekerja sama yang baik, ia tidak yakin aset yang terkendala itu akan selesai,” ungkap Syarif Ahmad, Jum’at (9/6).

Oleh karena itu, Pemkab Anambas beberapa hari yang lalu telah menerima predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kepri. Ia menambahkan, sejauh ini Pemda telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Natuna agar dapat bersama-sama mencari solusi. Tujuannya, agar sejumlah aset yang berada di Anambas yang masih belum dilakukan serah terima dapat diselesaikan.

”Terkadang pihak Natuna seolah enggan ingin melakukan koordinasi, sehingga mempersulit bagi pegawai hendak menelusuri kepemilikan aset,” terangnya. Untuk itu, ia harapkan Natuna dapat koordinasi dengan Anambas terkait Aset. Mudah-mudahan semua bisa diselesaikan tahun depan,” jelasnya.

Syarif menambahkan, adapun aset yang belum terdaftar tersebut yakni melingkupi lahan sekolah, lahan kantor, lahan puskesmas, lahan postu dan lahan posyandu. Menurut Syarif, alasan BPK memberikan WDP terhadap Pemkab Anambas, karena barang milik daerah belum memadai.

”Gedung sekolah, kantor camat dan kantor desa, gedung puskesmas, pustu serta posyandu sudah dihibahkan dari Natuna ke Pemkab Anambas. Tetapi hanya sebatas gedung, untuk lahannya belum ada yang diserahkan ke Pemkab Anambas,” ungkapnya.

Sementara, gedung itu semua sudah dimanfaatkan dan belum bisa merincikan nilai seluruh aset yang belum terdata tersebut.? Selain aset dari Pemkab Natuna, barang milik daerah yang belum memadai juga ada yang berasal dari perusahaan migas.

”Perusahaan migas ini yang agak sulit dilakukan koordinasi, kita ingin CSR mereka segera dihibahkan. Agar segera didaftarkan ke aset daerah, dan tetapi sama juga, barang yang sudah ada dikelola Pemkab Anambas, tetapi berkas serah terima aset itu tidak ada,” keluh Syarif.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here