Natuna Pondasi Maritim Nasional

0
92
KAPAL saat berlayar di laut Natuna yang sangat luas itu. f-istimewa

Luas Laut Berbatasan Hingga Asia Tenggara Dan Asia Timur

Wajar saja jika laut Natuna disebut sebagai pondasi maritim nasional. Hasil yang tersimpan di perut wilayah Natuna berlimpah-limpah baik itu gas, minyak, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) hingga ikannya.

NATUNA – BAHKAN, luas laut Natuna itu mencakup hingga perbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Tapi, potensi yang berlimpah ini belum memberi manfaat besar untuk masyarakat Natuna itu sendiri.

Apalagi saat ini, kewenangan Pemkab Natuna di laut sudah berakhir sejak terbitnya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 yang menyebutkan pengelolaan laut 0-12 mil di tangan pemerintah provinsi.

Sebelum UU ini berlaku, kabupaten/kota daerah kepulauan masih punya hak atas lautnya 0-4 mil dan provinsi 5-12 mil. Kini, jika pemkab hendak memaksimalkan potensi laut, urusannya sudah ke provinsi atau pusat. Natuna merupakan daerah maritim. Lautnya berlipat-lipat ganda lebih luas jika dibanding daratannya. Banyak di dalamnya terkandung migas dan benda fosil yang diburu oleh para kolektor.

Luas wilayah Natuna secara keseluruhan 264.198,37 kilometer persegi. Daratan seluas 2.001,30 kilometer dan lautan 262.197,07 kilometer. Pulau di Natuna sebanyak 154 pulau, 27 di antaranya berpenghuni dan 127 tidak berpenghuni.

Orang Natuna menyebut lautnya sebagai laut sakti. Sebutan ini diabadikan dalam motto daerah ‘Laut Sakti Rantau Bertuah’ sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan atas karunia laut yang penuh berkah.

Kesaktian Laut Natuna tergambar pada tiga bidang yang terkandung di permukaan dan kolongnya. Kesaktian pertama terletak pada luas laut itu.

Saking luasnya, laut Natuna menyentuh berbagai batas negara yang ada di Asia Tenggara hingga Asia Timur.

Kesaktian kedua terletak pada geografisnya yang berada di jalur laut internasional. Dengan ini laut Natuna ditetapkan sebagai salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Orang Cina menyebutnya sebagai rangkaian jalur sutra dunia.

Yang terakhir adalah kandungannya. Laut ini diperkirakan mengandung cadangan minyak bumi mencapai 1.400.386.470 barel dan gas bumi 112.356.680.000 kubik.

Laut ini juga terbukti mengandung potensi perikanan yang sangat banyak dan di laut ini banyak terkandung Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dengan selaksa kategori usia.

”Natuna merupakan pondasi maritim nasional. Dulu kawasan ini sangat setrategis bagi kerajaan-kerajaan nusantara dan dunia. Maka tidak berlebihan bila laut ini dibilang laut sakti,” kata Kepala Pusat Penelitian Arekeologi Nasional, Kemendikbud, I Made Geria di Natuna Hotel, Ranai, beberapa waktu lalu.

Tapi sayang, kesaktian laut ini seakan kehilangan arti bagi masyarakat Natuna setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Aturan ini mencabut segala jenis kewenangan daerah terhadap laut dan diambilalih oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepri. Pemerintah daerah kebagian wewenang mengelola daratan saja tanpa sektor kehutanan, pertambangan dan sumberdaya energi.

”Undang-undang tidak membolehkan kami mengelola laut dan potensinya,” sesal Bupati Natuna, Hamid Rizal. Konsekuensi aturan itu diakui membuat pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di daerah kerepotan dalam urusan kelautan.

”Kami diamanahkan mengelola nelayan tanpa laut. Ini yang membuat kami susah, sebab semua hal yang berkenaan dengan laut mesti diurus ke pusat atau ke provinsi,” ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Zakimin di Bukit Arai, kemarin.

Aturan itu juga membuat sejumlah kalangan masyarakat di Natuna angkat bicara. Mereka menyebut marwah Natuna banyak terkandung di lautnya. Karena tanpa laut, Natuna tidak memiliki banyak apa-apa. Bagi mereka, laut merupakan warisan kebanggaan yang diterima dari nenek moyangnya, sehingga laut menjadi sangat berarti.

”Aturan ini menyentuh dimensi yang sangat prinsip bagi kami. Laut menjadi kebanggaan kami selama ini, makanya kami sebut sebagai laut sakti. Kalau semuanya diambilalih, kesaktian itu otomatis hilang dari kami,” tandas Ketua LSM Forum Rakyat Miskin Indonesia (Formis) Cabang Natuna, Rony Kambae.

Sejak dulu, laut menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat Natuna. Mereka berlomba-lomba menimba kesejahteraan darinya dengan cara-cara yang diwariskan secara turun-temurun.

Kesaktian laut itu dimanfaatkan sebagai kesejahteraan dengan cara menjadi nelayan, mengolah ikan, berniaga dan lainnya.

”Silahkan saja kewenangan itu diatur sedemikian rupa. Tapi kalau boleh kami meminta, sebagian urusan regulasi ditempatkan di Natuna agar nelayan dan pengusaha tidak kerepotan mengurus aturannya,” harap Ketua HNSI Cabang Natuna, Zainudin Hamzah.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here