Negara Tanpa Meja Hijau

0
1022
Gustika Banjarnahor

Oleh: Gustika Banjarnahor
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (UMRAH)

Belakangan ini masyarakat digegerkan dengan sejumlah langkah pemerintah yang dipandang kurang memperhatikan sensifitas isu-isu demokrasi kontemporer. salah satu yang membetot perhatian adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan “(perppu ormas)”. Perpu ini melahirkan polemik dan menjadi pemicu ketegangan di masyarakat. Parahnya, polemik ketidakjelasan lahirnya Perppu Ormas ini kian meruncing.

Pasalnya, di tengah ketidakjelasan pengaturan yang dapat menimbulkan pasal “karet” ini, pemerintah gencar mengkaji ormas-ormas apa saja yang layak dibubarkan berdasarkan perppu tersebut. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merasakan kerasnya Perppu ini. Tidak tanggung-tanggung, Kapolri menyatakan telah mengantongi sejumlah nama ormas yang layak dibubarkan sesuai kriteria Perppu tersebut. Tidah mudah memahami situasi kebatinan pemerintah akhir-akhir ini.

Selain kerap menimbulkan kegaduhan, pemerintah justru dengan mudah menggunakan tafsir tunggal ‘situasi genting’sebagai alasan pembenar lahirnya Perppu Ormas ini. Meskipun dalam penjelasan Perppu merujuk argumentasi pasal 4 ICCPR/kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, namun penjelasan itu tidak jelas membedakan situasi daruratnya (emergency situasion). Padahal dalam hukum ketatanegaraan hal ini dibedakan menjadi dua: staatsnoodrecht dan noodstaatstrecht. Tanpa kejelasan kualifikasi posisi situasi itu, maka pemerintah bisa setiap saat menggunakan otoritasnya membubarkan ormas. Terlihat sekali jika kemudian langkah ini melahirkan persepsi publik bahwa pemerintah memiliki potensi sikap represif dan tanpa kompromi yang terkadang di tempatkan pada situasi yang kurang tepat. Fungsi pemerintah yang sejatinya memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan justru dikesampingkan.

Baca Juga :  Pantang Plastik di Laut Kepri

Perppu ormas juga dipandang sebagai sikap curiga pemerintah yang berlebihan terhadap rakyatnya sendiri. Sulit rasanya situasi seperti ini membendung persepsi publik tentang potensi represif, otoriter, bahkan diktator dari rezim. Persepsi ini mungkin berlebihan. Namun, dari sikap pemerintah dengan ngotot mengeluarkan perppu ormas ini tidak mudah mengesampingkan kegelisahan publik tersebut. Apalagi sejumlah kondisi sebelumnya pemerintah dihadapkan pada perkembangan maraknya organisasi masyarakat yang dinilai bertentangan dengan UUD RI 1945 dan Pancasila.

Apalagi tidak sedikit ormas yang melakukan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda dengan cara main hakim sendiri, eigenrichting atau persekusi. Tentu, kondisi ini tidak baik dan mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang beragam serta mengingkari sejarah berdirinya negara. Namun, sekalipun konteks tersebut perlu perhatian khusus pemerintah, terbitnya Perppu dengan muatan substansi yang membubarkan ormas tanpa melalui mekanis mekeberatan, atau alasan yang biasanya dibuktikan melalui proses peradilan, memungkinkan pemerintah akan berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya. Ancaman pembubaran ormas tanpa proses pengadilan harus diakui mengancam kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Nihilisme, sejumlah ketidakjelasan ini menunjukkan pola nihilisme peradilan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga :  Misteri Si-ikan Dingkis

Nihilisme sebagaimana yang sering dihubungkan dengan FriendrichNietzsche, merupakan terminologi untuk menggambarkan apa saja yang dulu dianggap bernilaidan bermakna, kini sudah mulai memudar dan menuju keruntuhan. Dalam kaitannya dengan terminologi tersebut, terbitnya Perppu ini seakan memangkas proses hukum yang seharusnya ditempuh, terutama menegakkan hukum atas segala tindakan ormas yang melanggar hukum. Padahal, pertanggungjawaban hukum itu menjadi penting sebagai pijakan apakah Negara ini bekerja dan patuh pada prinsip-prinsip Negara hukum. Impunitas atas pelaku kekerasan sesungguhnya pekerjaan yang mendasar bagi pemerintah dan jajaran penegak hukum.

Selain itu, Perppu ormas dirasakan berlebihan dan tidak tepat menempatkan standar hukum HAM internasional, serta mencederai prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945. Hal yang paling mengkwatirkan adalah kemunduran demokrasi dan ancaman kebebasan sipil dalam berekspresi, berpendapat, berserikat, berkumpul dan merendahkan kualitas kualitas perlindungan hak asasi manusia. Kondisi ini jelas menunjukkan nihilism peradilan dan HAM dalam penerbitan Perppu Ormas ini. Untuk itu, DPR mestinya menjadi solusi terhadap persoalan ini. Beberapa hari lagi, saatnya DPRmelihat secara kritis dan lebih cermat apakah unsur kegentingan yang memaksa dalam lahirnya Perppu Nomor 2/2017 itu benar terjadi atau sekadar akan terjadi. Tentu sebagai corong utama suara rakyat, DPR harus dapat mengembalikan jalannya negara demokratis ini ke rel yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokratis dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Meski keberadaan Undang-Undang Nomor 14/2013 tentang ormas dirasa sudah tidak

Baca Juga :  Kita Harus Kembali ke Laut

lagi sesuai dengan perkembangan zaman, namun menggantinnya dengan melahirkan Perppu yang represif bukanlah solusi yang tepat. Pemerintah diharapkan dapat kembali pada fungsi yang sebenarnya,bukan justru sebagai pemicu kegaduhan nasional. Apalagio menjadi sosok pemerintah yang otoriter. Semoga hal ini tidak terjadi. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here