Nelayan Bingung Aturan Pasang Bubu

0
1058
JEJER: Kapal nelayan berjejer di dermaga. Saat musim utara tiba banyak nelayan sementara berhenti berlayar. F-DOKUMEN/TANJUNGPINANG POS

ANAMBAS – Nelayan kecil meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kajian tentang aturan batasan untuk wilayah tangkap nelayan.
Pasalnya, nelayan merasa kebingungan dengan aturan wilayah tangkap nelayan yang mesti mendapat izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri.

”Kami sebagai nelayan Anambas bingung, yang mengharuskan mengurus izin untuk memasang bubu dan serta posisi hot spot memancing,” ungkap Herman, nelayan Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja, Kamis (26/5).

Menurutnya, sejak beralihnya kewenangan daerah mengenai batas wilayah laut tangkapan ikan kepada DKP Permprov Kepri membuat sejumlah nelayan sulit menetukan batas wilaha tangkapan. Ia menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan negara terkait aturan tersebut diduga tidak dilakukan kajian secara keseluruhan di wilayah Indonesia.

”Kenapa bagi daerah kepulauan yang mayoritas wilayahnya lebih luas lautan merasa dirugikan, sebab dengan memasang bubu di laut saja mesti harus mengurus izin ke DKP Provinsi Kepri,” jelasnya.

Herman menambahkan, agar Pemprov Kepri menyampaikan keluhan masyarakat khususnya nelayan dan perlu dilakukan sosialisasi bahkan mengkaji kembali aturan memasang bubu harus memperoleh izin kepada pihak Pemprov Kepri. Jika aturan itu berlaku untuk nelayan yang skala usahanya besar, ia tidak mempersoalkannya,

Namun, bagi nelayan yang hanya memasang bubu dengan jumlah yang kecil akan sangat merepotkan dalam pengurusan izin tersebut. ”Berapa biaya dan waktu yang akan kami habiskan, untuk mendapatkan izin dari pihak provinsi,” ungkapnya.

Menurut Sekretaris Dinas Perikanan Kelautan Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas, Yusmadi mengatakan, bahwa aturan yang dikeluarkan pemerintah sudah tentu melalui mekanisme dan kajian sesuai dengan kebutuhan.

Yusmadi siap menerangkan, jika nelayan merasa tidak jelas tentang aturan. Secara aturan nelayan bubu diharapkan dapat mengurus izin apabila ingin memasang perangkap ikan.
”Saya akan sampaikanke DKP Pemprov Kepri, mengenai keluhan ini,” tegas Yusmadi, (cr29)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here