Nelayan Butuh Alat Tangkap dan Perahu

0
107
Seorang nelayan saat mencari ikan di perairan Teluk Keriting Tanjungpinang. F-Suhardi/tanjungpinang pos

Mayoritas nelayan di Tanjungpinang, membutuhkan bantuan alat tangkap ikan dan perahu lengkap dengan mesin tempel.

TANJUNGPINANG – Meski banyak yang dibutuhkan, namun nelayan kecewa terhadap pemerintah daerah, karena pemerintah dianggap tidak mau memperhatikan nasib para nelayan. Nelayan mempertanyakan alasan Pemko yang tak mau membantu nelayan. Padahal, pemerintah pusat gencar memberikan berbagai bantuan kepada nelayan.

Salah satu nelayan Tanjungunggat, Bakar menuturkan bahkan sejak pertama kali berprofesi sebagai nelayan hingga kini, belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah.

Sebelumnya ia menuturkan, tepatnya lima atau tujuh tahun lalu, beberapa temannya yang juga nelayan pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah yaitu bantuan alat tangkap ikan dan perahu lengkap mesin berukuran sedang.

Meski demikian, menurutnya kurang maksimal karena dikelola satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Padahal, efektifnya kapal itu hanya dioperasiknalkan dua orang untuk melaut.

”Waktu itu, menangkap ikan atau udang menggunakan pukat masih boleh,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (22/8).

Bakar menuturkan, para nelayan di Tanjungunggat masih banyak. Ada yang menggunakan sampan untuk membento, suluh serta menyondong udang.

Menurutnya, terkait hasil tangkapan, tak menentu. Sambung dia, jika beruntung, paling banyak bisa menghasilkan 8 kilo udang per hari. Terkait harganya, bervariasi. Bila udangnya kecil senilai Rp30 ribu per kilo. Ukuran besar di jual ke para pedagang senilai Rp100 ribu per kilo.

”Tapi biasanya udang ukuran besar paling banyak satu kilo kadang tak sampai, sisanya yang kecil. Kalau kurang beruntung hasil tangakapan hanya dua atau tiga kilo ukuran kecil,” paparnya.

Ia berharap, Pemko memiliki program bagi para nelayan. Apakah bantuan pembibitan ikan, alat tangkap atau modal usaha. Sementara itu, Wakil I Ketua DPRD TanjungpinangAde Angga menuturkan, persoalan para nelayan harus diperhatikan pemerintah melalui dinas terkait dengan serius. Data yang dimilikinya, sekitar 1.500 nelayan masuk sebagai keluarga Rumah Tangga Sasaran (RTS).

”Kita akan pertanyakan apa kendalannya serta bagaimana solusinya. Hasil komunikasi dengan Ibu Raja Khairani, menjabat Kepala Dinas menanggani nelayan karena belum adanya Perwako serta SOP pemberian bantuan hibah ke nelayan. Jadi, bantuan sulit disalurkan,” tuturnya.

Padahal, sambung Angga, informasi yang disampaikan kepala BPKD Tanjungpinang, Darmanto terkait SOP pemberiam bantuan hibah sudah ada. (DESI -ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here