Nelayan Minta Reklamasi Dihentikan

1
1128
DEMO: Para nelayan dan warga saat menggelar aksi demo di kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (14/3).f-raymon/tanjungpinang pos

Pedemo Pertanyakan Hasil Sidak Komisi III DPRD

Puluhan nelayan Tanjungunggat demo  di kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (14/3). Pemicunya karena hasil tangkapan berkurang karena dampak reklamasi.

Senggarang – Pedemo membawa poster bertuliskan ”ada kepala tak ada otak. Tangkap bandit penimbun laut, copot ketue DPRD Tanjungpinang”. Setelah orasi para pedemo di terima oleh Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno dan Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga

Dalam orasinya, pedemo menuntut agar dinas terkait bisa menghentikan reklamasi atau penimbunan pantai dan pembabatan mangrove di kawasan Tanjungunggat.

Koordinator demo, Muhammad Yamin mengatakan aksi demo ini minta agar pemerintah menyetop reklamasi di Tanjungunggat dan pembatatan hutan bakau.

Ini dilakukan sebagai upaya penyelamatan ruangan hidup nelayan sesuai dengan undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil.

Baca Juga :  Pembukaan MTQ dan Pawai Taaruf Meriah

”Undang undang no 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan , pembudaya perikanan dan pertambakan garam,” kata Yamin Selasa (14/3).

Selain itu juga mendesak ketua DPRD Tanjungpinang untuk menindak lanjuti hasil sidak komisi III DPRD Tanjungpinang dan laporan nelayan tradisional Tanjungunggat tentang temuan pengerusakan ekosistem mangrove dan penimbunan pesisir laut di Tanjungunggat.

”Kemarin komisi III DPRD melakukan sidak kelokasi kegiatan pembabatan pohon mangrove dan penimbunan dengan pengerukan di pesisir pantai itu yang kami tunggu hasil sidak tersebut,” sebutnya.

Yamin meminta untuk melakukan peninjauan ulang kembali terhadap legalitas yang memiliki oleh pengembang PT. Penuin dan pengusaha lainya berupa izin lingkungan, terutama analisa dampak lingkungan (Amdal) dan izin pelaksanaan reklamasi dan izin lainya yang melakukan kegiatan pembabatan pohon bakau dan penimbunan.

Baca Juga :  Besok, Ustaz Abdul Somad di Masjid Al Hikmah

Pedemo juga minta, agar Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui DPRD Kota Tanjungpinang dan Wali Kota Tanjungpinang harus bisa hadir memberikan perlindungan terhadap zona tangkap nelayan tradisional Tanjungunggat.

”Kondisi perairan itu tempat mencari nafkah secara turun temurun namun saat ini telah terancam akibat penimbunan dan pembabatan pohon bakau,” ujarnya.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno mengatakan pihak DPRD siap menampung aspirasi masyarakat. Ini merupakan lanjutan dari rapat dengar pendatap (RDP) sebelumnya.
Apalagi terkait kejelasan apakah legalitas reklamasi itu ada atau tidak. Ini perlu ditanyakan ke dinas terkait.

”Kita tanyakan besok (hari ini, red) ke dinas terkait. Dengan demikian kita dapat kejelasannya,” kata Suparno.

Baca Juga :  Kembali Pemko Raih WTP

Wakil ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga memberikan masukan, jika legalitas dari reklamasi itu ada dan dapat di buktikan, tak kalah penting yang harus diperhatikan yaitu bagaimana keberlangsungan nasib para nelayan.

”Besok saya harap bapak-bapak membawa sebanyak-banyaknya daftar program yang akan dilaksanakan dan dapat dibantu Pemda,” ungkapnya.

Solusi ini dinilai baik dan bijak oleh para nelayan. Menurut para nelayan terpenting ada solusi yang diberikan. Jangan sampai, terkesan hanya membiarkan pembangunan reklamasi tanpa memikifkan dampak lingkungannya. (RAYMON-DESI)

Loading...

1 KOMENTAR

  1. setelah proses politik buntu di Kantor Wakil Rakyat Kota Tanjungpinang Kelanjutan dari Masalah ini adalah akan mengarah kepada langkah-langkah hukum, oleh sebab itu kami sedang menyusun Legal Opinion (Penadapat Hukum) Penimbunan Pesisir Pantai dan Rencana Reklamasi seluas 32,2 Ha di Kelurahan Tanjung Unggat.
    Sabar….Perjuangan masih Panjang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here