Nurdin Lanjutkan Program RTLH

0
647
H Nurdin Basirun

TANJUNGPINANG – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun akan melanjutkan program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 mendatang.

Program ini sempat dijalankan mendiang HM Sani bersama Soerya Respationo saat menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Namun, sejak menjabat menjadi Gubernur Kepri, Nurdin tidak menjalankannya.

Nurdin mengatakan, pada 2019 akan lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur di tingkat desa seperti misalnya bantuan rumah tidak layak huni.

”Banyak pembangunan di desa-desa, perlu kita pikirkan bersama. Seperti rumah tidak layak huni, kita masukkan di 2019. Bahkan harapan kita bentuknya lebih bagus, tertata rapi, satu fokus,” papar Nurdin, Senin (12/11).

Baca Juga :  Yacht Mulai Singgah di Padang Melang

Dia menceritakan, pembangunan 2019 harus lebih terarah misalkan listrik, air, bahkan untuk tempat pembuangan kotoran semua terarah, memudahkan masyarakat bukan lagi menyulitkan masyarakat.

”Misalnya tidak ada jalan masuk, ke depan memang kita berharap program rumah tidak layak huni kita pugarkan kembali minta bantu kepala desa, misalnya kita bantu buatkan jalan protokol, jalan setapak jadi misalnya akses air listrik gampang, lebih indah,” paparnya.

Terakhir, kata Nurdin, ke depan untuk rumah tidak layak huni ini naik dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp30 juta, dan anggaran ini sudah diprioritaskan untuk tahun 2019.

Baca Juga :  Mimpi Indonesia Ada di Kepri

Nurdin juga menginstruksikan seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan Provinsi Kepri segera menyelesaikan pembahasan APBD murni 2019 sebelum akhir November mendatang.

”Saya memang suruh cepat jangan sampai terlambat. Nanti kita dapat hukuman denda agar APBD kita terbatas dapat dimanfaatkan maksimal,” ujar Nurdin kemarin.

Lebih lanjut Nurdin mengingatkan jika pembahasan APBD murni cepat selesai, maka manfaat lainnya sangat luas khususnya kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.

Tahun depan, APBD Pemprov Kepri diperkirakan sekitar Rp3,2 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan APBD 2018 sekitar Rp3,55 triliun. Dari Rp3,2 triliun itu, akan dipakai Rp350 miliar untuk membayar utang ke kontraktor. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here