OB Mitologis dan OB Historis

0
622
AGUSTAR

Oleh: Agustar
Warga Batam

Kalau boleh dianalogikan, OB (Otorita Batam), kini menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam, adalah laksana sebuah mercu suar yang terang benderang, namun sering dipahami publik dari dalam kegelapan dengan penuh kesalahpahaman. Premis atas OB yang dilahirkan melalui sebuah keputusan politik, tetapi dinamika kelembagaan di dalam tubuhnya sendiri kerap dimaknai masyarakat tidak sesuai dengan premis dan logika politik. Stigmatisasi ini telah menjelma menjadi sebuah dialektika massa yang tak kunjung tersintesa dalam ruang publik Batam yang senantiasa berubah dan dinamis.

Akibatnya, pemahaman atas institusi OB menjadi tersekat hanya dalam batas-batas OB sebagai mitologis belaka, ketimbang OB dalam strukturalis sistem perpolitikan universal. OB mitologis adalah OB yang identik dengan “ruh” dari dinamika dan populis Pulau Batam di mata masyarakat domestik dan manca negara, semenjak awal keberadaannya sampai pada realitas sejarah kekinian. OB mitologis merupakan OB dalam bingkai signifikansi peran perubahan di tengah-tengah masyarakat Batam, bukan dalam ruang empiris logika dan legitimasi politik publik. Sehingga upaya untuk memahami OB dari tepian hiruk-pikuknya pentas politik, niscaya akan menemukan pemahaman yang bersifat kabur dan samar-samar, atau malah tidak memperoleh pemahaman sama sekali tentang OB.

Distorsi pemahaman di atas sebenarnya pertama-tama diproduksi oleh inkonsistensi keputusan politik pemerintah sendiri, dalam hal ini pemerintah pusat selaku pemilik OB. Yang lebih mengherankan, fenomena kerancuan politis ini awalnya justeru dipertontonkan oleh rezim Orde Baru, sang arsitek kelembagaan OB. Betapa tidak, akibat keputusan politik yang saling bertabrakan secara diametral, telah membingungkan banyak kalangan bagaimana cara memahami OB baik secara yuridis politik formal, maupun dari konteks sistem kepemerintahan daerah.

Simaklah misalnya, kebingungan yang direpresentasikan oleh dua jenis keputusan politik pada waktu itu, yakni berbagai Keppres yang melahirkan dan membesarkan OB, serta PP No. 34/1983 yang membidani lahirnya sosok Kotamadia Batam ketika itu. Maka mencuatlah dua menara gading kekuasaan dalam satu lokus teritorial kepemerintahan di Pulau Batam. Sebagai implikasi logisnya telah melahirkan dikotomi peran antara OB dengan Pemerintah Daerah dalam berbagai aspek di mata publik.

Distorsi pemahaman ini semakin diperluas dan dipertegas sewaktu terjadi pergantian rezim yang memperkenalkan instrumen-instrumen politik baru, seperti paradigma Otonomi Daerah di bawah payung politik reformasi. Politik reformasi adalah paradigma politik yang sarat dengan tuntutan transformasi. Target transformasi tidak lain dari perubahan-perubahan. Padahal makna perubahan senantiasa menawarkan dua pilihan; progresi atau degradasi. OB pun tidak bisa menghindar dari perubahan-perubahan tersebut. Kondisi seperti ini menyebabkan pemahaman terhadap OB tampaknya tidak cukup lagi dari aspek mitologis belaka, tetapi harus disikapi OB secara historis.

Menyikapi OB secara historis adalah menyibak kembali jejak sejarah OB yang telah berhasil dengan gemilang menyulap Pulau Batam menjadi kawasan metropolis yang penuh harapan, sekaligus juga sarat dengan berbagai kecemasan dan tantangan. Sehingga dari konteks sosiologis, sungguh tidak adil jika OB harus “dicampakkan” begitu saja, atau dibubarkan demi pragmatisme politik semata. Karena membubarkan OB sama saja dengan mengingkari sejarah perkembangan Batam sendiri.

OB historis adalah bentangan realitas sejarah tak tergugat dengan segenap kelebihan dan kekurangan signifikansi peran OB di masa lalu. Namun ironisnya, realitas ini pulalah yang akan sangat rentan gugatan di masa depan justeru oleh tuntutan dan kehendak sejarah itu sendiri. Atas nama transformasi politik, perubahan paradigma sosial kemasyarakatan, pertukaran langgam sebuah rezim, gugatan tersebut menyembul ke permukaan dengan segenap retorika dan argumentasi yang dikandungnya. Ketika itu pulalah OB dihadapkan pada dua pilihan; OB berupaya melakukan remitologisasi atau OB bermetamorfosis sesuai dengan tuntutan dan kehendak sejarah sendiri.

Menurut hemat penulis, pilihan yang paling realistis adalah OB harus melakukan metamorfosis diri dari OB mitologis ke OB historis dengan cara melakukan reposisi kewenangan, reaktualisasi peran, refungsionalisasi misi, revitalisasi aparatur dan reeksistensi kelembagaan. Sebab, upaya remitologisasi OB, bagaimana pun juga akan selalu diintip oleh dua persoalan besar berupa : ketidakpastian lembaga patronase OB di masa depan dan kompatibilitas kelembagaan OB sendiri dengan struktural paradigma politik baru yakni Otonomi Daerah. Kedua persoalan inilah yang bisa menjadi faktor penghambat proses remitologisasi bagi OB, di tengah terbangunnya dengan subur kritisisme publik dalam menyikapi setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Pada masa lalu, pemerintah pusat menjadi patronase signifikan atas mitologisasi OB. Presiden menjadi patron tegas, sehingga OB memiliki daya dukung prima, tidak saja daya dukung politis tetapi juga daya dukung finansial dalam dinamikanya. Kekuatan ini sangat praktis, karena OB tidak perlu tersubordinasi pada struktur lembaga formal negara. OB menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemerintah pusat yang diejawantahkan oleh Presiden melalui berbagai keputusan politik yang dibuat pada zamannya. Pada tataran inilah mitologisasi OB menjadi langgeng dan efektif sepanjang sejarah Orde Baru.

Sehingga remitologisasi OB di masa datang hanya mungkin dilakukan jika lembaga patronase seperti di atas bisa direaktualisasikan. Artinya, berhasil tidaknya remitologisasi OB sangat terkait secara inheren dengan kehadiran patron baru, atau menjadikan presiden sebagai patron statusquois. Tetapi persoalannya, dari argumentasi politik, apakah hal tersebut masih bisa kondusif dalam iklim perpolitikan yang sudah banyak berubah? Jika remitologisasi OB menjadi pilihan tak tertawar, lantas bagaimana dengan kompatibilitas kelembagaan OB sendiri dengan disain perpolitikan kekinian? Sungguh sulit untuk dijawab, hanya perjalanan sejarahlah kelak yang akan bisa menjelaskannya. Atau, bagaimana menurut anda? ***

Penulis adalah pengamat masalah sosial politik, tinggal di Batam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here