Obat Sering Kosong, Sekuriti Tak Digaji

0
299
MOGOK: Sejumlah dokter saat mogok kerja di RSUD Batam, belum lama ini. f-dok/tanjungpinang pos

Bobroknya peLayanan di RSUD Kota Batam

Beragam persoalan seakan estafet di RSUD Embung Fatimah Batuaji-Batam. Tahun lalu, Direkturnya Fadillah tersandung kasus korupsi dan akhirnya masuk sel.

BATAM – kemudian, tahun ini dokter yang bertugas melakukan aksi mogok karena persoalan gaji. Dilanjutkan dengan pengunduran diri direkturnya. Mengatasi kekosongan ini, Kadis Kesehatan Kota Batam pun diangkat menjadi direktur.

Persoalan baru kembali terjadi, Rabu (6/12) kemarin. Kali ini sekuriti melakukan aksi protes karena sudah tiga bulan tidak menerima gaji.

Aksi protes sekuriti berlangsung setelah sehari sebelumnya Komisi IV DPRD Batam menemukan banyak obat yang tidak tersedia di rumah sakit itu. Menurut keterangan salah seorang sekuriti, mereka tiga bulan belum menerima gaji. Sebagai aksi protes, mereka membakar baju dinas dan ban sepeda motor di depan pos jaga rumah sakit.

”Kami minta gaji dibayarkan. Tiga bulan tidak digaji, kami mau makan apa? cetus seorang sekuriti.

Diakuinya, mereka bekerja bukan hasil rekruitmen pihak Pemko atau RSUD, namun lewat PT Rizky Duta Sejahtera, sebagai sub kontraktor RSUD Embung Fatimah.

Di RSUD Embung Fatimah terdapat 47 orang sekuriti yang bertugas dan sama-sama tidak menerima gaji dalam tiga bulan terakhir ini.

”Kami minta pihak rumah sakit juga bertanggungjawab. Kami melakukan aksi itu, wajar. Kami tidak mengganggu layanan rumah sakit dan tuntutan kami untuk hak kami. Apalagi kami akan habis kontrak bulan ini dan diganti Satpol,” sambungnya.

Sebelum kejadian aksi sekuriti itu berlangsung, setelah sehari sebelumnya warga yang berada di RSUD mengadu ke Komisi IV DPRD Batam. Warga mengeluhkan banyaknya jenis obat yang kosong atau tidak tersedia.

”Parasetamol saja tidak ada. Padahal di kedai saja ada,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, kemarin mengisahkan cerita warga tersebut.

Selain parasetamol, saat ini di RSUD Embung Fatimah juga tidak tersedia obat jantung, selang oksigen, alat periksa darah dan tabung darah. ”Itu alat utama yang dibutuhkan pasien. Ini bisa karena direkturnya belum defenitif,” ujar Udin.

Terkait dengan sekuriti yang melakukan aksi protes, menurut Udin, haknya harus diselesaikan. Dimana informasi yang diterimanya, utang RSUD Embung Fatimah sekitar Rp 700 juta untuk jasa sekuriti.

Selain itu, diminta agar Satpol PP menjaga RSUD. Dengan demikian, fungsi Satpol PP dimaksimalkan. ”RSUD instansi pelat merah. Jadi wajar Satpol PP yang jaga. RSOB juga pakai Ditpam,” imbau Udin.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari mengatakan, melihat persoalan RSUD embung Fatimah, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri. Koordinasi dimaksud terkait hasil audit keuangan RSUD.

”Sistem tata kelola keuangan di RSUD sangat buruk dan berimbas kepada pembayaran pegawai. Padahal sebagai mitra kerja, DPRD Batam mematok alokasi dana sebesar 10 persen di APBD. Mungkin di LHP BPK Tahun 2016 ada jawabannya, kenapa pelayanan RSUD bermasalah,” katanya.

Pendalaman terhadap hasil audit BPKP, karena sebelumnya di hasil audit BPK juga menemukan tidak adanya bukti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran di RSUD Embung Fatimah sekitar Rp 1,39 miliar selama 2016. BPK juga menemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan atas laporan keuangan pada RSUD.

”BPK juga menemukan double input dalam pengeluaran kas atas transaksi yang sama di buku kas umum bendahara. Totalnya mencapai Rp 185.274.135. Pengakuan Ketua Komite Medik RSUD, hampir 80 persen alkes tidak berfungsi. Makanya kita mau mendalami,” beber Riky.

Wali Kota Batam, HM Rudi usai rapat dengan Direktur RSUD mengungkapkan gaji sekuriti hanya masalah administrasi. ”Gaji itu sudah ada, tapi masalah administrasi saja. Besok sudah diselesaikan,” kata Rudi.

Terkait dengan Satpol PP yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga di RSUD, Rudi mengakui akan dilakukan. Walau disebutkan tugas utama Satpol PP bukan menjaga RSUD. ”Tapi kalau begini, kita akan fungsikan Satpol. Per Januari 2018 nanti, Satpol PP yang jaga di RSUD,” tegas Rudi.

Saat ini belum diketahui hasil pertemuan Wali Kota Batam, HM Rudi bersama pihak RSUD dan pihak PT. Rizky Duta Sejahtera.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here