Objek Gugatan Tidak Tepat

0
684
ISDIANTO berfoto dengan masyarakat usai terpilih jadi Wagub Kepri, akhir tahun lalu.f-suhardi/tanjungpinang pos

Pakar Sebut Pemilihan Wagub Cacat Hukum

Pendapat berbeda disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Prof Dr Margarito dengan praktisi hukum Kepri, Edward Arfa soal pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri dan gugatan ke PTUN atas pemilihan itu.

TANJUNGPINANG – EDWARD Arfa mengatakan, objek gugatan ke PTUN yang dilayangkan LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) wilayah Kepri tidak tepat. Alasannya, objek gugatan itu haruslah badan atau pejabat tata usaha negara yang telah membuat keputusan final. Sedangkan objek gugatan Lira, kata dia, adalah Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Edward mengatakan, Jumaga bukanlah pembuat keputusan soal pemilihan Wagub Kepri.

Jumaga memang menandatangani Surat Keputusan (SK) DPRD Kepri. Namun, itu bukan putusan Jumaga sendiri. Keputusan SK itu merupakan kesepakatan anggota DPRD Kepri dalam sidang paripurna yang beranggotakan kader berbagai partai politik (parpol).

”Itu keputusan bersama. Keputusan politik. Jadi tidak tepat bila objek gugatan itu Jumaga Nadeak,” ujar Edward Arfa yang merupakan mantan hakim dan mantan Ketua Pengadilan (PN) Tanjungpinang ini kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Ia menambahkan, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan PTUN adalah, objeknya badan atau pejabat tata usaha negara dan keputusan yang dibuat sudah final. Yang terjadi saat ini, keputusan DPRD Kepri belum final. Karena saat ini, berkas Isdianto selaku Wagub Kepri yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Kepri itu masih menunggu keputusan Presiden. Namun, apabila Presiden sudah menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri, maka tepatlah gugatan itu. Karena presiden telah mengeluarkan SK penetapan yang sudah final.

Baca Juga :  Kepri Tak Terima Penghargaan Bandara Sehat

”Keputusan yang dibuat DPRD Kepri itu belum final. Mungkin semifinal. Karena SK finalnya nanti dari Presiden. SK Presiden itulah yang bisa digugat nanti. Saya pun heran, kok putusan politik para kader parpol yang digugat,” jelasnya.

Meski demikian, Edward mengatakan, sah-sah saja jika Lira maupun Partai kebangkitan Bangsa (PKB) menggugat. ”Tapi itu hak mereka. Bagi saya, itu sah-sah saja. Cuman, menurut pandangan saya, objek gugatannya itu yang kurang tepat,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PKB wilayah Kepri dan kuasa hukum calon Wagub Kepri Fauzi Bahar yang diusulkan Partai Gerindra dan PPP, Ibrani SH.MH menyampaikan, bahwa penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur lewat Paripurna DPRD Kepri 7 Desember 2017 lalu dinilai tidak sah.

Hal ini ketika dirinya mendampingi Pakar Hukum Tata Negara Margarito menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa penetapan Wagub Kepri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam, Senin (12/3) kemarin.

”Tadi sudah menjelaskan di persidangan, bahwa hak ataupun kewenangan untuk mengusulkan calon Wagub ada pada partai politik gabungan, bukan pada gubernur. Gubernur hanya menyalurkan usulan partai politik,” jelasnya kepada Tanjungpinang Pos.

Kemudian juga disampaikan, bahwa usulan itu harus dibuat dalam bentuk kesepakatan dari gabungan partai tersebut, tidak bisa sendiri-sendiri, karena persoalannya usulan kemarin calon berbeda, tidak bisa dan harus dikembalikan sebelum sampai ke DPRD.

Baca Juga :  Hanya Satu Jalan di Roma

Begitu pun usulan gubernur mengusulkan, Isdianto-Agus Wibowo, itu bukan berdasarkan usulan partai politik, melainkan usulan gubernur saja tanpa didukung partai politik, langkah ini pun tidak bisa.

Ibrani sendiri menceritakan, kehadiran Ahli hukum tata negara Margarito di persidangan Wagub Kepri di PTUN tersebut, juga membeberkan tentang prosedur yang sudah dilalui DPRD sebelum menetapkan Isdianto sebagai calon tetap.

Dalam proses berjalan itu, ada proses yang tidak dilalui, sehingga penetapan DPRD, nomor 37 atas Isdianto sebagai calon tetap, cacat demi hukum atau tidak sah. Kemudian setelah ditetapkan sebelum paripurna, kemudian diterbitkan SK nomor 40 tentang penetapan calon tunggal. SK 41 ditetapkan Isdianto sebagai Wagub terpilih.

”Ini juga menurut Margarito tidak sah. Tidak ada bukti, Isdianto-Aguswibowo itu adalah usulan dari gabungan partai pendukung,” tegas Ibrani. Ibrani membeberkan, bahwa kehadiran Ahli hukum tata negara Margarito juga mengantar, perkara, cawagub Fauzi Bahar atas perkara nomor 28 yang disejalankan dengan perkara yang diajukan Lira Kepri.

”Saksinya sama Pak Margarito, saya sebagai kuasa hukum Pak Fauzi Bahar dan PKB. Sama-sama menerangkan, SK yang diterbitkan DPRD dengan nomor SK 41 tidak sah,” tambahnya.

Margarito, Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara tahun 2006 hingga 2007 itu, optimis, meskipun prosesnya saat ini sudah sampai di level Setneg atau sudah diketahui Presiden RI Jokowi Dodo, dirinya dan Margito tidak yakin bahwa Presiden akan merestui proses tersebut. ”Karena itu merupakan kesalahan yang sangat fatal,” tegas Ibrani.

Baca Juga :  Lakalantas, Korban Tewas Tertabrak Truk Granit

Hotman Hutapea, Mantan Ketua Pansel Wagub DPRD Kepri, pihak DPRD sudah pun mengirim tim hukum (lawyer) di persidangan PTUN Niko Nixon dalam persidangan tersebut. Yang DPRD pahami selama ini, PP untuk proses wagub tersebut tidak ada. Jadi kalau misalnya melanggar UU, coba tunjukkan melanggarnya dimana?

”Karena kami sudah bolak balik ke Mendagri. Makanya dari sana muncul dikasih surat, sampai batas dua kali batas waktu, kita sudah tanya sama yang membuatnya, bahkan kita sudah pahami drafnya,” tegasnya.

”Untuk persoalan ini, kita tidak mungkinkan bertanya kepada Pak Margarito, yang kita tahu, yang membuat UU itu, ya pemerintah dan DPR. Pemerintahnya itu, ya Mendagri,” beber Hotman.

Hotman menyampaikan, bahwa secara kronologis, sudah memasukkan nama pengganti AW, pada saat beberapa perwakilan partai pengusung berkumpul. Bahkan, sudah sampai batas waktu. ”Saya mau tanya, sekarang itu, gubernur melanggar Undang-undang tidak, saya mau tanya Pak Margarito? tanya politikus Demokrat itu.(MARTUNAS – SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here