Observasi Lapangan, Informan Berbagi Data

0
420
PESERTA Simposium Internasional yang digelar Stisipol Raja Haji Tanjungpinang foto bersama, Senin (23/7). f-istimewa

Mahasiswa Stisipol Kumpulkan Ide Pemberdayaan Ekonomi Pesisir

Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, namun ekonomi bergerak lambat. Itulah yang terjadi dengan Natuna. Untuk itu, diperlukan ide dan gagasan bagaimana menghidupkan ekonomi daerah pesisir dan perbatasan itu.

NATUNA – DIPERLUKAN banyak ide dan gagasan untuk membangun daerah ini. Namun, data dan informasi yang dikumpulkan bukan sekedar opini, tapi harus berdasarkan data dan observasi di lapangan.

Pihak kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang pun menggelar Simposium Internasional di Ranai, Natuna.

Banyak mahasiswa yang diturunkan ke Natuna untuk menggali berbagai informasi termasuk mahasiswa dari luar negeri. Data inilah sebagai langkah awal untuk menyusun gagasan bagaimana menghidupkan ekonomi daerah pesisir.

Acara yang dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 20-23 Juli 2018. Simposium tersebut mengangkat tema ‘Peran Strategis Natuna dan Laut Tiongkok Selatan diantara Negara-negara Asean’.

Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka S.Sos MPM menyampaikan, setiap peserta simposium melakukan observasi ke titik yang ditentukan di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna.

”Masing-masing peserta mempresentasikan gagasannya setelah sebelumnya selama dua hari para peserta dibawa langsung ke titik-titik di Pulau Bunguran Natuna untuk melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat maupun informan,” tutur Endri, saat dihubungi lewat WhatsApp, kemarin.

Dari hasil observasi dengan turun langsung ke lapangan tersebut, para peserta kemudian menyusun gagasannya untuk kemudian dipresentasikan di depan peserta lainnya, Senin (23/7).

”Gagasan yang dipresentasikan oleh peserta adalah soal pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Selain itu, ada juga mengenai diplomasi lintas batas dengan basis kearifan lokal serta dampak militerasi terhadap kehidupan sosial masyarakat Natuna,” terang Endri.

Namun tak kalah pentingnya, lanjut Endri, juga ada yang mempresentasikan seputar potensi dan keunggulan Kabupaten Natuna di jalur perdagangan dunia serta pengembangan pariwisata Natuna.

Dari hasil gagasan peserta ini, nantinya akan digabungkan menjadi satu dan akan dikemas dalam sebuah buku.

Acara ini pesertanya terbatas, dimana peserta yang mengikuti yaitu dua orang dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, 5 orang Universitas Utara Malaysia (UUM), 7 orang dari Universitas Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu dan terakhir peserta dari Pusat Kajian Keamanan dan Pertahanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Dari simposium tersebut, maka dibahas pula peran pemerintah pusat yang sangat memperhatikan Kabupaten Natuna karena letaknya paling utara di Provinsi Kepri yang rentan dengan konflik beberapa negara Asia terkait gugus kepulauan Spratly. Sehingga, pemerintah pusat merasa perlu memberikan perhatian khusus mulai dari infrastruktur dan fasilitas untuk keberadaan TNI.

Munculnya persoalan di Laut Cina Selatan atau kini disebut Laut Tiongkok Selatan belakangan ini, meningkatnya ekspansi aktif dari negeri Tirai Bambu tersebut untuk memperluas wilayahnya dengan menguasasi gugus kepulauan Spratly.

Salah satu pulau yang kini telah dibangun pangkalan permanen oleh Tiongkok, yakni Pulau Mischief Reef. Konflik internasional itu kian memanas, karena Beijing telah membangun sekitar 1.300 hektare lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom di pulau itu.

Bias dari konflik tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia mengencangkan sabuk pengamannya di perbatasan melalui TNI dengan sejumlah show force militer.

Salah satunya, pembangunan infrastruktur pendukung pangkalan TNI di Natuna dan sejumlah rangkaian latihan militer untuk menjaga kedaulatan RI di perbatasan.

Dengan demikian, menurut Endri, simposium yang digelarnya tentunya bukan tanpa alasan dan dampak yang akan terjadi ke depannya.

Dari salah satu gagasan yang dibahas, adalah penempatan prajurit TNI dalam skala besar di Natuna. Namun, sebelum nantinya akan dilaksanakan ia pun menyarankan Pemerintah Kabupaten Natuna agar turut mengkaji rencana tersebut.

Sebab, dikhawatirkan akan muncul persoalan sosial di tengah masyarakat nantinya. Diketahui, menurut rencana akan ditempatkan kurang lebih 10 ribu prajurit. Namun, yang harus dibangun oleh Pemerintah Daerah sarana perekonomian. ”Masyarakat hanya menginginkan jalur ekonomi dapat lebih terbuka, khususnya untuk keluar masuk barang ke luar negeri,maka diperlukan perangkat pelayanan perbatasan. Persoalan penempatan 10 ribu prajurit TNI tersebut, masyarakat tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut,” jelasnya.

Endri menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat maupun informan bahwa masyarakat khawatir nanti akan banyak gesekan antara tentara dan masyarakat.(ADLY BARA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here