Ojek Pangkalan Mesti Melebur ke Online

0
398

BATAM – Pengoperasian ojek online dihentikan di Batam untuk sementara waktu. Ojek online ini belum memiliki izin. Namun Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta agar ojek konvensional (pangkalan) yang ada saat ini, menyesuaian dengan perkembangan teknologi.

Penyesuaian itu, dimaksud agar bisa bersaing?. Dalam hal ini, Pemko Batam diminta membuat regulasi terkait ojek online. Imbauan agar ojek konvensional beralih ke online, disampaikan Nuryanto, Kamis (1/6) di Batam.

”Kalau kami sarankan, ojek pangkalan menyesuaikan diri dan melebur dengan ojek online. Ini zaman teknologi. Kami mohonlah, agar menyesuaikan diri sehingga tidak tertinggal,” imbau Nuryanto.

Selain itu, pemerintah Batam diminta untuk mengatur melalui regulasi. Tidak hanya ojek, taksi juga diharapkan menggunakan sistem online. Hal itu penting untuk kenyamanan. Masyarakat juga dinilai merasa lebih nyaman dengan ojek dan taksi online.

”Pemerintah juga harus mengatur karena ini terkait keselamatan. Perlu ada yang mengatur perizinan. Karena ini teknologi. Kita imbau kepada ohek pangkalan dan taksi untuk menyesuaikan dengan online. Demi kenyamanan,” imbaunya.

Untuk saat ini, kata Nuryanto, untuk sesuai kesepakatan komisi I dan III sehari sebelumnya, ojek online tidak beroperasi. Alasannya, terkait dengan dokumen perizinan. ?Diimbau usaha ini mengikuti arahan peraturan prosedural. Nuryanto juga mengimbau agar Pemerintah Kota Batam untuk mengeluarkan tarif soal ojek dan taksi. Saat ini, standar tarif taksi dan ojek belum ada.

”Bagusnya ada tarif karena selama ini tidak ada tarif yang tetap untuk ojek dan taksi. Tapi pemerintah harus hadir untuk mengatur, bukan hanya roda empat, tapi roda dua juga,” imbuhnya.

Sehari sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait transportasi online bersama Pemko dan Aliansi Ojek Pangkalan Kota Batam.

Kadis Perhubungan Batam, Yusfa Hendri mengatakan, mereka menerbitkan surat penghentian sementara operasional angkutan khusus dalam jaringan (online). Operasional angkutan tidak dalam trayek ini dilakukan hingga perusahaan memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 26 tahun 2017.

”Persoalan di Batam. Seluruh penyelenggara angkutan menggunakan aplikasi itu belum penuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan tersebut,” katanya.
Perusahaan angkutan online yang tidak memberitahukan ke Dishub bahwa sudah mulai rekrut anggota di Batam.

Selain itu, ada perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan rental sehingga mencantolkan izin operasionalnya dengan rental tersebut.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here