OJK Dorong Revolusi Industri Keuangan di Kawasan Perbatasan

0
730
OJK Pemandangan rumah rumah nelayan di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Di sini terdapat lebih dari 300 nelayan yang sehari harinya mencari ikan kemudian diekspor ke Singapura. F-Patria

Ketika Transaksi Keuangan Dalam Hitungan Menit di Kawasan Perbatasan Indonesia

Patria, Bintan

Hidaat Yahya, (62), pensiunan guru SD dan juga mantan kepala Unit Pendidikan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, Kabupaten Bintan tak menyangka dalam hitungan menit, dia bisa menerima transfer duit dari anaknya yang tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)i dan Tarempa, Kabupaten Anambas, salah satu kabupaten yang berada di kawasan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan Negara Malaysia, dan Vietnam. Tiga anaknya berada di luar Tambelan yakni di Tanjungpinang dan Tarempa, Kabupaten Anambas.

Karena posisi Tambelan yang jauh dari pusat keramaian dan pusat kota Kabupaten Bintan, kalau berpergian dengan menggunakan transportasi kapal laut memerlukan waktu 24 jam baru sampai ke, Tanjungpinang atau ke Bintan dengan menggunakan KM Sabuk Nusantara. Inilah kapal yang melayani kepulauan dengan 64 gugusan pulau di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan. Tambelan merupakan kecamatan terjauh dan terpencil di Kabupaten Bintan. Termasuk kategori daerah tiga T atau (terdepan, terluar dan tertinggal) di Indonesia dari sisi pembangunan. Dan dari perkembangan teknologi informasi. Tentu di sana belum ada akses go pay, atau pun fintech apalagi bit coin yang sedang digandrungi warga kota besar di Indonesia bahkan di belahan dunia lainnya.

Di musim kampanye pemilu 2019, Hidaat Yahya dengan memudah mendapatkan kiriman uang dari anaknya untuk memenuhi keperluan selama masa kampanye. Kebetulan dia caleg Gerindra No 1 dari daerah pemilihan Tambelan, Kecamatan Mantang dan Kelong. Guna membiayai kegiatan kampanye di daerah Kecamatan Mantang, dan Kelong, Hidaat cukup mengirim duit lewat BPR atau melalui agen keuangan yang sudah membuka layanan keuangan di Tambelan.

Pernah di akhir awal 2019, Hidaat minta transfer duit Rp40 juta dari anaknya untuk membiayai upah buruh memanjat cengkih di kebon Hidaat di Tambelan. Uang tersebut jika di era sebelum masuknya Bank Perkriditan Rakyat (BPR) di Kecamatan Tambelan memerlukan waktu untuk sampai di Tambelan hingga berhari hari. Karena rute kapal ke Tambelan dari Tanjungpinang maupun dari Kijang Kabupaten Bintan tidak setiap hari.

Kalau saat ini, hanya Sabuk Nusantara yang melayani rute ke sana. Seminggu sekali atau 10 hari sekali kapal biasa sampai ke Tambelan. Jika tidak ada akses layanan perbankan seperti BPR dan layanan jasa perorangan yang membuka agen jasa keuangan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) layanan keuangan tanpa kantor yang diatur oleh Peraturan OJK Nomor 19/PJOK.03/2014, tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusif, maka transaksi keuangan di Tambelan agak repot dan susah.

Setelah BPR Bintan buka kantor kas pembantu di Tambelan pada 2013 lalu, maka setelah itu urusan transaksi keuangan di Tambelan jadi mudah. Ditambah saat ini adanya warga yang bisa melayani transkasi keuangan dengan usaha pribadi atau dikenal dengan agen.

Model agen ini, warga di Tanjungpinang atau di luar Tambelan bisa melakukan transfer ke Tambelan melalui bank umum nasional. Setelah ditransfer, maka warga yang dikirimkan uang dari daerah lainnya bisa mengambil uang tersebut di agen yang  sudah ditunjuk untuk membuka layanan jasa keuangan non kantor. Dalam hitungan menit, Hidaat biasanya dapat menerima uang transfer dari anaknya. Tentu jumlah yang dikirim tidak besar melalui agen tersebut.

Hida’at Yahya melihat ikan di tempat penampungan ikan Sokwa di Tambelan. Sokwa termasuk pengusaha besar di Tambelan yang terbantu dengan adanya BPR di Tambelan

“Biasanya kalau kiriman agak besar saya minta anak mengirim lewat BPR Bintan. Misalnya di atas Rp5 juta.Tapi kalau besaran kiriman hanya Rp 1 juta atau ratusan ribu, ya, lewat agen lebih cepat. Ketika anak bilang sudah ditransfer, kita bisa mengambil duit secara cash di tempat agen,” ujar Hidaat kepada Tanjungpinang Pos, 9 November 2019 kemarin. Setidaknya di musim panen cengkih, Hidaat sebagai pensiunan guru terasa terbantu dengan mudahnya layanan keuangan saat ini. Tak perlu menunggu lama, sudah bisa melani transaksi keuangan dengan nyaman, praktis dan aman.

“Setidaknya kita di desa tak serumit era tahun dulu, kalau mau mengirim anak yang sedang kuliah di Yogyakarta harus meminjam uang dulu lewat saudara di Tanjungpinang. Lalu meminta saudara menstranfer ATM anak di Yogyakarta. Karena dari Tambelan hanya bisa melalui Kantor Pos. Itupun sangat lama bisa lebih seminggu baru sampai kiriman ke Yogyakarta. Tentu dua anak saya yang kuliah di Yogyakarta  waktu itu akan kelaparan kalau dikirim lewat pos. Saat ini begitu praktis jam sekarang kita kirim uang bisa diterima dalam waktu menit saja sampai ke Yogyakarta,” ujar Hidaat mengisahkan ketika menyekolahkan dua anaknya di Yogyakarta di era tahun 2000-2006.

Mantan guru ini menceritakan susahnya dan pengalaman sewaktu dia menjadi guru dan menyekolahkan dua anaknya di Yogyakarya. Bahkan ketika menjadi kepala UPT Dinas Pendidikan Tambelan, ia harus membawa uang gaji guru di Tambelan dengan nilai ratusan juta rupiah dengan kapal perintis sebelum adanya kapal Sabuk Nusantara. Tentu semalaman Ia harus menjaga uang yang dibawa untuk gaji tersebut.

Kalau sampai hilang uang tersebut hilang, maka pemerintah tak bertanggungjawab. Yang mengambil gaji yang harus mengganti  jika sampai hilang. ”Kadang tak tentu tidur membawa duit gaji pegawai kalau pegawai pengambil gaji tak bisa berangkat membawa gaji. Sekarang gaji sudah bisa transfer ke rekening BPR atau di bank umum. Dan itu mempermudah bendahara kantor dinas,” ujar Hidaat menceritakan pengalamannya baik sebagai mantan ASN dan sekarang menjadi petani cengkih di Tambelan.

Di Tambelan ada bebepa agen yang bisa melayani warga. Yakni Jumi, Hairul dan Zami. Warga Tambelan yang ingin melakukan transaksi keuangan dengan jumlah yang tak besar bisa melalui tiga orang itu. Biaya per transaksi juga tidak besar.  

Amriati, yang sekarang bermukim dan kerja di Singapura mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehaan saat ini. Dia dari Singapura tinggal mengirim uang lewat adiknya di Tanjungpinang bernama Muhtarudin. Setelah itu, Muhtarudin mengirim uang lewat BPR. Amriati punya tiga orang saudara di Tambelan yang bernama Sabarudin, Ifen dan Fadillah. Ketikanya berprofesi sebagai nelayan tradisional di Tambelan. Sementara Amriati sudah lama tinggal di Singapura.

Agus Hartanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan

 Agus Hartanto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, yang berasal dari Tambelan membenarkan ucapan Hidaat Yahya. Karena sebelum masuknya BPR Bintan di 2013, lima ribu lebih warga Tambelan yang bermukim di sana masih kesulitan melakukan transaksi keuangan.

Agus mengisahkan, orang tuanya bernama Siki, adalah salah satu contoh yang diminta warga Tambelan menjalankan fungsi mini layaknya sebuah bank yakni membantu menjembatani pengiriman duit dari Tambelan ke kawasan Kalimantan Barat. Atau simpan pinjam.

Contohnya, jika ada warga Tambelan yang akan mengirim uang ke Pontianak, maka warga Tambelan tersebut menyerahkan uang ke Siki sejumlah misalnya Rp1 juta rupiah. Nanti setelah menerima uang dari warga, Siki menghubungi anaknya agar menyerahkan uang kepada warga Tambelan di Pontianak sejumlah Rp1 juta.

“Jadi waktu itu tidak bisa transfer. Hanya berdasarkan pinjaman karena uang sudah diterima ayah saya. Nanti abang saya di Pontianak yang memberikan uang tersebut. Begitulah praktik transaksi keuangan di Tambelan sebelum ada BPR di era 2013,” ujar Agus Hartanto.

Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dari dapil Kecamatan Tambelan itu, dengan adanya BPR Bintan dan agen keuangan per orangan di Tambelan saat ini sangat mempermudah warga Tambelan yang dulunya mengirim uang ke anak atau ke relasi bisnis perlu waktu berhari hari, sekarang sudah dalam hitungan menit bahkan detik.

“Adik saya sebagai pengusaha ikan di Tambelan merasakan banyak manfaat adanya transaksi keuangan agak modern sampai di Tambelan. Ini menunjang perokonomian warga,” ujar Agus.

Ikan tenggiri hasil tangkapan nelayan Tambelan yang siap dikirim ke Tanjungpinang guna diekspor ke Singapura

Adik Agus Hartanto yang bernama Sokwa adalah pengusaha ikan di Tambelan. Hanya saja saat ini di Tambelan perlu penambahan fasilitas keuangan di BPR ataupun bank umum lainnya. Pasalnya, di Tambelan tidak bisa meminjam uang di BPR.  Bank milik Pemda Bintan itu hanya melayani transaksi jasa transfer saja dari Tanjungpinang ke Tambelan. Dan penarikan pun tidak bisa lebih per orang dari Rp10 juta per transaksi.

Jika ada nasabah dari Tanjungpinang yang mengirim uang Rp100 juta, maka bisa diambil di kantor Kas BPR Tambelan memerlukan waktu 10 hari. Sehingga untuk dana desa yang jumlahnya miliaran per desa, tidak dikirim melalui BPR. Namun para kepala desa di Tambelan mengambil tunai di Bank Riau Kepri dan dibawa ke Tambelan sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan. Aparat desa membawa dengan kapal uang tersebut. Karena BPR tidak mampu melayani dalam jumlah besar.

Agus berharap, bank umum lainya seperti BRI ataupun BNI bahkan Bank Mandiri bisa membuka cabang pembantu di Tambelan. Karena jika dilihat potensi perputaran keuangan di Tambelan cukup besar. Dia memprediksi sebulan transaksi keuangan di Tambelan bisa lebih dari Rp5 miliar. Contohnya saja data potensi keuangan dari dana seja per desa di Tambelan setahun sudah lebih Rp19 miliar.

Belum anggaran proyek pembangunan dari Pemda Bintan, Provinsi Kepri hingga proyek APBN. Ditambah dengan anggaran proyek pembangunan fisik dan non fisik dari Pemda Bintan setahun bisa mencapai Rp21 miliar, artinya uang yang beredar dari anggaran pemerintah di Tambelan sudah melebihi Rp40 miliar setahun untuk anggaran pembangunan. Dan itu belum lagi darik sektor perdagangan, kelautan, hingga pertanian.

Sedangkan gaji pegawai di Tambelan untuk membiayai seluruh pegawai di Kecamatan Tambelan lebih dari Rp500 juta per bulan. Ada hampir 300 orang guru, dan belum ditambah pegawai kelurahan dan kecamatan.

Dia mengatakan, adiknya sebagai pengusaha ikan di Tambelan biasa menyimpan dana tabungan nelayan yang menjadi anak buahnya, di setiap akhir tahun diserahkan kepada nelayan. Jumlahnya bisa mencapai Rp50-60 juta per orang. Sokwa, adik dari Agus memiliki lebih dari 20 nelayan yang hasil tangkapannya dia tampung. Nelayan tersebut menabung kepada Sokwa untuk sebagai simpanan. Di akhir tahun baru diserahkan. ”Saya tidak tahu persis, Sokwa menyimpan di BPR atau di bank umum di luar Tambelan,” kata Agus kepada Tanjungpinang Pos awal November di kedai kopi Rav Tanjungpinang.

Disebutkan, jika melihat potensi dari sisi perikanan saja, ikan-ikan yang ditangkap dan dijual kepada penampung di Tambelan akan dibawa ke Kalimantan Barat, jika kualitas ikan bukan untuk ekspor. Sedangkan ikan bagus untuk ekspor dibawa penampung ke Tanjungpinang melalui kapal ikan khusus dan dibawa dengan Kapal Sabuk Nusantara per tujuh hari sekali. Ikan kualitas ekspor ini misalnya tinggiri, ikan kakap merah, ikan kerisi hijau. Ikan ini dihargai mahal.

Misalnya, kata Agus, ikan tangkapan nelayan ukuran kapal 3 gross ton saja jika musim ikan bawal hitam, per hari atau sekali tangkapan ikan bawal nelayan bisa membawa uang balik ke rumah hingga Rp21 juta. Karena ikan itu mahal harganya.

Paling minim bos bos ikan di Tambelan yang menampung ikan di sana membawa ikan ke Tanjungpinang 7 febel. Nilai ikan itu sudah puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Karena ikan dari Tambelan sampai ke Tanjungpinang langsung diekspor ke Singapura. Di bawah tokeh penampung dengan kapal khusus ke panampung ikan di kawasan Singapura.

”Saya memprediksi, arus perputaran uang di Tambelan per bulan bisa lebih Rp5 miliar. Karena ini hitungan kasar saja. Oleh karena itu warga akan sangat terbantu jika ada di Tambelan bisa meminjam uang secara langsung di sana. Tak harus berangkat dulu ke Tanjungpinang seperti sekarang ini. Bahkan jaminan pinjaman pun properti di Tambelan tak bisa menjadi agunan karena di sana belum ada notaris dan masih banyak yang belum bersertifikat resmi,” kata Agus Hartanto.

Dayu, warga di Tarempa, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepri menjalani bisnis online. Dia berjualan online di Anambas seperti barang barang pakaian, sepatu, tas, hingga barang kosmetik. Bahkan dari daftar paket transaksi barang barang yang dikirim ke Dayu terkadang ada yang berasal dari China, Bandung, Jakarta. Barang tersebut dipesan melalui via WhatsApp,hingga Instagram ke pedagang di Jakarta bahkan hingga ke China.

Nanti dari daerah penjual, dikirim ke rumah saudara Dayu di Tanjungpinang. Setiap beberapa minggu, nanti saudaranya di Tanjungpinang mengirimkan paket pesanan via online itu ke Dayu yang berada di Anambas dengan menggunakan kapal feri dari Tanjungpinang.

Dayu menjalankan bisnis online sudah lama. Sejak di Anambas bisa menggunakan jasa transfer via ATM. ”Dengan bisnis online ini lumayan untuk menambah penghasil keluarga,” ujar Dayu kepada Tanjungpinang Pos, akhir Oktober 2019. Ia bisa menopang kehidupan suaminya yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemda Anambas. Per sekali kirim paket dari dayu, ke Anambas nilainya lebih dari Rp5 juta.

Barang paket milik dayu di rumah kediamannya saudaranya di Tanjungpinang yang siap siap dikirim ke Anambas. Masuknya ATM di Tarempa mempermudah Dayu bisnis online.

Dayu mengatakan, transaksi online transfer via ATM dilakukannya ketika sampai di kota Tarempa yang tersedia ATM. Karena di dekat rumahnya sinyal ponsel pun terkadang tenggelam timbul atau tidak selalu ada. Dari rumahnya ke pusat kota bisa memerlukan waktu lebih dari 30 menit. Kabupaten Anambas termasuk kawasan 19 titik pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Kabupaten Kepulauan Anambas ini pun merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Kepri ini.

Pasalnya kabupaten ini memiliki lima pulau terluar yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Kelima pulau tersebut yakni Pulau Tokong Berlayar, Pulau Tokong Nanas, Tokong Malang Biru, Pulau Mangkai dan Pulau Damar. Semuanya termasuk 50 destinasi wisata nasional. Jaraknya dengan Tarempa, tidak terlalu jauh. Bisa menggunakan perahu pompong warga atau dengan speed boat. Kira-kira 25-30 menit sampai ke lokasi.

Meski pulau Tokong Berlayar hanya merupakan batuan tanpa ada tanaman apapun, namun merupakan aset Anambas. Pemandangan alam bawah laut di tempat itu sangat bagus. “Banyak wisatawan asing yang berkunjung ke sana untuk melakukan diving,” ungkap Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Rasyid.

Dan di Anambas saat ini memiliki kawasan resort internasiol yang sudah dikenal. Bahkan mendapatkan penghargaan internasional belum lama ini. Pulau Bawah menyandang predikat ‘Pulau Tropis Terbaik di Asia’ tahun 2012 oleh media internasional CNN Travel. Di sana berdiri resor kelas dunia dengan tarif nginap mencapai Rp30 juta per malam.

Resort Pulau Bawah memiliki total 35 villa. Terdiri dari 21 villa pantai dengan 2 di antaranya merupakan twin bedroom villa, 3 villa kebun dan 11 villa air. Selain itu Resort Pulau Bawah juga dilengkapi dengan wellness centre, pondokan dengan view menghadap laut dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Tentu bisnis perhotelan dan pariwisata di kawasan ini akan terbantu jika ada transaksi keuangan yang bisa mereka akses kapan pun dan di manapun.

Literasi inklusif keuangan di Kepulauan Riau sudah tinggi akibat usaha OJK Kepri yang masif melakukan gerakan kampanye inklusi keuangan pedesaan seperti di kawasan kepulauan terpencil di Kepri

OJK dorong revolusi keuangan di daerah perbatasan

Tingkat literasi dan inklusi masyarakat Kepulauan Riau (Kepri) cukup menggembirakan. Yakni sebesar 37,1 persen. Lebih tinggi di atas rata-rata nasional sebesar 29,7 persen. Begitu pun dengan indeks inklusi di Kepri, sebesar 74,5 persen. Lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 69 koma sekian persen.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Iwan M Ridwan menargetkan inklusi keuangan sebesar 75 persen. Sementara di Kepri perlu angka 0,5 persen untuk mewujudkannya. Kawasan kepulaun di Kepri seperti Natuna, Anambas dan Lingga, Karimun dan Bintan tentu membuat sedikit hambatan tersendiri. Namun OJK terus mendorong untuk tetap mencapai target di Kepri. Lembaga ini berusaha agar masyarakat wilayah terpencil bisa terjangkau layanan di sektor jasa keuangan. Karena secara langsung jika daerah sudah terjangkau layanaan keuangan, pasti peningkatan inklusi diperlukan.

” Agen ini bisa ikut mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB,” ujar Ridwan dihadapan media di Batam, belum lama ini. Peningkatan 1 persen inklusi bisa mendorong PDRB sebesar 0,03 persen. 20 persen peningkatan inklusi, mampu menciptakan 1,7 juta pekerjaan baru.

Untuk mencapai target tersebut, OJK Kepri mengajak Pemerintah Provinsi Kepri membentuk tim percepatan akses keuangan daerah. Mereka mendorong perbankan menerbitkan produk laku pandainya di kawasan daerah terpencil seperti Natuna dan Anambas, termasuk di Tambelan bagian dari Bintan. Jika layanan keuangan sudah sampai di kawasan terpencil, artinya revolusi keuangan juga mendorong industri jasa keuangan untuk memanfaatkan layanan tersebut untuk mendorong sektor jasa keuangan. Dari Desember tahu lalu ada 6.387 agen Laku andai yang tersebar di Kepri.

OJK grafis leterasi keuangan setiap provinsi di Indonesia. Provinsi Kepri termasuk tinggi peringkatnya.

Di laman www.ojk.go.id, disebutkan laku pandai bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan.

Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro

Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberi nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif disingkat Laku Pandai. Laku Pandai menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) yang didukung dengan sarana teknologi informasi. Salah satu bank yang memasuki bisnis kuangan Laku Pandai ini Bank Riau Kepri.

Setahun lalu, Bank Riau Kepri meluncurkan Laku Pandai di Desa Gunung Putri. Kepala Cabang Bank Riau Kepri Ranai, Natuna, Irsyadi Syukri, menyatakan Laku Pandai bertujuan memudahkan warga yang lokasinya jauh dari kantor cabang agar tetap bisa menggunakan layanan jasan perbankan.

Bahkan, di Desember 2019, PT.Bank Rakyat Indonesia bersiap meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva IV, di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Sebelumnya BRI telah memiliki tiga bank terapung yang beroperasi di Kepulauan Seribu, Labuan Bajo dan Kepulauan Halmahera Selatan.

Direktur Utama Bank BRI Suprajarto seperti dilancir di tempo.co, mengatakan bank terapung tersebut akan beroperasi di Pulau Tarempa, Pulau Bayat, Pulau Lingai, Pulau Telaga Besar, Pulau Keramut dan Pulau Letung. Teras BRI Kapal Bahtera Seva IV rencananya mulai beroperasi pada Desember 2019.

Program lainnya yang disiapkan OJK mendorong revolusi keuangan di kawasan terpencil yakni perluasan akses keuangan melalui Simpanan Pelajar (Simpel) sampai dengan maret tercatat ada sekitar 20.304 rekening Simpel yang tesebar di 1.871 sekolah dengan nominal Rp 13,45 miliar.

Dan data keuangan di Kepulauan Riau dicatat OJK menunjukkan perkembangan keuangan bank umum kovensional dan syariah (BU/BUS0 triwulan I 2019, di Kepri mengalami peningkatan. Dengan rincian aset sebesar Rp66,32 T tumbuh 3,55 persen (yoy), kredit sekitar Rp36,67 T tumbuh menjadi 6,53 persen (yoy), dana pihak ketiga (DPK) bekisar Rp5,88 T tumbuh 6,70 persen. Sementara loan to debt ratio (KDR) sebesar 78 persen dan non performing loan (NPL) 6,28 persen.

Dan secara nasional OJK juga mendorong literasi dan inklusi keuangan di Indonesia aterus tumbuh. Karena menurut Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas V.M.Tarihoran, berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK yang dilaksanakan pada tahun 2016, literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 29,7 persen sedangkan inklusi keuangan sebesar 67,8 persen.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, kata dia, ada 13 provinsi yang memiliki literasi keuangan di atas rata-rata nasional, sedangkan untuk Jawa Tengah sebesar 33,5 persen atau tertinggi ke-8 dari rata-rata nasional dan DI Yogyakarta yang sebesar 38,6 persen merupakan tertinggi ke-3 dari rata-rata nasional.

Sementara untuk inklusi keuangan, lanjut dia, terdapat 16 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, sedangkan DI Yogyakarta menjadi tertinggi ke-2 dari rata-rata nasional karena mencapai 76,7 persen dan Jawa Tengah sebesar 66,2 persen.

“Terkait dengan hal itu, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau Revisit 2017 telah diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2017 sebagai penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 oleh Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Upaya pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan) jadi acuan.

Ia mengatakan OJK berusaha melakukan meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan serta mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Target literasi keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sedangkan target inklusi keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dan tentunya, kasus rumitnya transaksi keuangan di daerah perbatasan Indonesia khususnya di Kepri menjadi sebuah kenangan masa lalu. Karena kini warga di kawasan perbatasan dengan negara tetangga itu sudah menikmati transaksi keuangan dengan waktu yang singkat. Revolusi industri 4.0 ternyata berdampak kepada revolusi keuangan di kawasan perbatasan.

“Kami di kawasan terpencil kalau di dalam peta Indonesia hanya titik saja, kini merasa terbantu dan terlayani dengan baik sejak adanya layanan agen keuangan tadi. Tentunya bagi UMKM revolusi keuangan dorongan dari OJK ini membantu untuk terus tumbuh dan berkembang,” ujar Hidaat Yahya.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here