Oknum Anggota DPRD Natuna Jadi Tersangka Korupsi

0
918
Kajari Natuna Juli Isnur saat jumpa pers di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, Senin (10/12) pagi. Disejalankan dengan Hakordia yang diperingati 9 Desember, semalam.

Natuna (TP) – Kejaksaan Negeri Natuna menetapkan tiga orang tersangka pada proyek pembangunan SPAM di Batubi. Anggarannya pekerjaan tersebut senilai Rp 3,55 miliar yang dilaksanakan pada 2017 lalu.

Ke tiga tersangka, yaitu anggota DPRD Natuna yang masih aktif berinisial Y, Kontraktor PT Keandra Jaya Sakti inisial J dan satu tersangka lagi yaitu TM dari swasta.
Hal ini dikatakan Kajari Natuna Juli Isnur, ketika melaksankaan jumpa pers di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, Senin (10/12).
Ia menuturkan, penetapan tiga tersangka, Jumat, (7/12) kemarin.

“Kami melakukan tindakan penegakan hukum dengan menetapkan tiga orang terangka pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan SPAM Batubi,” ujarnya kepada wartawan yang hadir.

Ia menuturkan, oknum DPRD Natuna tersebut diduga bertindak proaktif mengatur jalannya proyek pembangunan tersebut.

Juli Jusri menuturkan, akibat dari perbuatan mereka, tim Kejari Natuna menghitung terdapat kerugian negara senilai Rp 500 juta dari total anggaran pekerjaan senilai Rp. 3,553 miliar tersebut. Meski demikian, ia menuturkan perhitungan yang lebih akurat nantinya dari BPK.

“Tapi proses penghitugan kerugian negara tetap yang berwenang langsung BPK, jadi kita tunggu hasilnya dari BPK nanti,” ujarnya.
Ia menuturkan, akibat tindakan mereka oknum anggota DPRD Natuna tersebut
beserta rekannya diduga bersalah melanggar undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12 huruf i.
Dituturkannya, pasal 12 huruf i ini sudah jelas, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau pengawasan yang pada saat dilakukan
perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengawasinya tidak boleh.

“Dalam kasus ini ada yang spesial. Kami menetapkan mereka sebagai tersangka tidak dengan pasal 2 atau pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Tapi kali ini kami menggunakan pasal 12 huruf i tentang tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Ia menuturkan, penerapan pasal ini terbilang baru pertama dilakukan Kejari Natuna dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan SPAM Batubi.

“Fokus utama disangkakan pada tindakan Y selaku pejabat negara, dikenakan pasal 12 huruf i itu,” tegasnya.

Isnur menuturkan, penerapan pasal 12 huruf i ini dapat menjadi pelajaran bagi pejabat negara dan PNS yang ada di Natuna agar tidak sampai melakukan perbuatan yang sama.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran bersama. Baru kali ini kami terapkan pasal ini di Natuna,” pungkasnya. (hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here