Oknum DPRD Natuna Tersangka

0
240
Kajari Natuna Juli Isnur saat jumpa pers usai penetapan tersangka korupsi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, Senin (10/12). f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Dugaan Korupsi Proyek Spam Rp3,5 M

NATUNA – Kejaksaan Negeri Natuna telah melakukan penegakan hukum dengan menetapkan tiga orang tersangka pada proyek pembangunan Spam Batubi senilai Rp3,55 miliar yang dilaksanakan pada 2017 lalu.
Ketiganya tersangka masing-masing yaitu anggota DPRD Natuna yang masih aktif berinisial Y, Kontraktor PT Keandra Jaya Sakti inisial J dan satu tersangka lagi yaitu TM dari swasta. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 7 Desember 2018 minggu lalu.
Pihak Kejari sudah mulai melakukan tindakan penegakan hukum dengan menetapkan tiga orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Spam Batubi.
”Ketiganya tersangka diantaranya, anggota DPRD Natuna yang masih aktif berinisial Y, Kontraktor PT Keandra Jaya Sakti inisial J dan satu tersangka lagi yaitu TM dari swasta,” Kata Kajari Natuna Juli Isnur, SH. MH ketika jumpa pers di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Natuna, Senin (10/12).
Y CS disangka bersalah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf i, karena Y selaku pejabat negara telah diduga bertindak proaktif dalam mengatur jalannya proyek pembangunan tersebut.
Pada pasal 12 huruf i ini sudah jelas, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau pengawasan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
”Dalam kasus ini ada yang spesial. Yang mana kami menetapkan mereka sebagai tersangka tidak dengan pasal 2 atau pasal 3 tentang tindak pidana korupsi. Tapi kali ini kami menggunakan pasal 12 huruf i tentang tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Ia menuturkan, penerapan pasal ini terbilang baru pertama dilakukan oleh kejaksaan Negeri Natuna dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Spam Batubi. Pada kasus ini Y diduga proaktif mengatur seluruh proyek.
”Fokus utama sangkaannya pada tindakan Y selaku pejabat negara, karena kami menerapkan pasal 12 huruf i itu,” tegasnya.
Akibat dari perbuatan mereka, Kajari Isnur juga menyatakan berdasarkan perhitungan timnya terdapat kerugian negara sebesar Rp500 juta dari total anggaran sebesar Rp3,553 miliar. Namun proses perhitungan yang lebih akurat langsung dari BPK.
”Tapi proses penghitugan kerugian negara tetap yang berwenang langsung adalah BPK, jadi kita tunggu hasilnya dari BPK nanti,” ujarnya.
Kajari Isnur berharap dengan penerapan pasal 12 huruf i ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pejabat negara dan PNS yang ada di Natuna agar tidak sampai melakukan perbuatan yang sama.
”Kami berharap ini jadi efek jera bagi yang lain. Baru kali ini kami terapkan pasal ini di Natuna,” pungkasnya. (hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here