Oktober, Jual Beras Sesuai HET

0
931
BELI JAMU: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun membeli jamu di sela-sela meninjau harga beras dan kebutuhan pokok di Pasar Baru Tanjungpinang, belum lama ini. f-SUHARDI/tanjungpinang pos

Gubernur Siapkan Sanksi Bagi Pembangkang

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meminta para pedagang dan distributor beras untuk mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras Medium Maupun Premium.

DOMPAK – NURDIN memastikan, Permendag ini akan dijalankan di Provinsi Kepri. Namun masih diberi kelonggaran hingga akhir bulan September ini. Setelah itu mulai diterapkan.

Gubernur selain akan turun ke lapangan nanti, ia juga minta jajarannya untuk mengawasi penerapan aturan tersebut. Jika ada yang membangkang, maka akan ditindak tegas.

Perintah ini pun siap dijalankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Kepri yang menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat tersebut.

Baca Juga :  Membanggakan, TNI-AU Zero Accident di 2018

Bagi distributor maupun pedagang yang tidak mau mengikuti aturan yang sudah dibuat, sanksi terberat adalah mencabut izin usaha serta manarik seluruhnya regulasi kerjasamanya dengan pemerintah. Jika sudah demikian, maka dianggap ilegal.

Kepada Tanjungpinang Pos, Kepala Disperindag Pemerintah Provinsi Kepri Burhanuddin menyampaikan, harga standar beras medium dan premium akan dijual di Kepri tidak lebih dari Rp 9.950 per Kg untuk beras medium serta beras premium Rp 13.800 per Kg.

”Untuk bulan September ini, Mendag sudah menginstruksikan ke kita. Tapi masih diberikan kelonggaran dan toleransi. Namun, minggu pertama Oktober mendatang tidak ada lagi yang menjual di atas HET tersebut,” tegas Burhanuddin di Tanjungpinang, Rabu (13/9) kemarin.

Baca Juga :  Perencanaan Kerja Harus Terukur

Lebih lanjut Burhanuddin menuturkan, HET ini berlaku baik di pasar tradisional maupun di ritel modern. Dengan demikian, ketentuan yang ada ini akan bisa menjaga daya beli masyarakat dan juga bisa dipertahankan terus serta diharapkan harga tidak boleh lebih dari standar yang sudah ditentukan.

Lebih tegas Burhanuddin menyampaikan, bahwa beras ini adalah salah satu penyumbang inflasi serta kebutuhan pokok yang setiap hari dibutuhkan.

Ia mengatakan, daerah-daerah khususnya di Kepri agar mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika pedagang keberatan dengan kebijakan Permendag Nomor 57 tahun 2017 ini.

Baca Juga :  PTSP Pemprov Telah Penuhi Rekomendasi Korsupgah

”Untuk mendisiplinkan itu, Disperindag akan melibatkan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satgas pangan serta pihak kepolisian untuk intens mengecek di lapangan,” tutupnya demikian.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here