Oktober, RAPBD 2018 Mulai Dibahas

0
655
PARIPURNA: Anggota DPRD Kepri saat rapat paripurna pembahasan anggaran, belum lama ini. f-suhardi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi II Bidang Prekonomian dan Keuangan DPRD Kepri, Hotman Hutapea menyampaikan, awal Oktober mendatang mulai pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) murni tahun 2018.

”Saya sudah minta Sekdaprov Pak Arif untuk bekerja maraton. Sehingga pada Oktober nanti, kita sudah sama-sama membahas Ranperda APBD murni 2018,” jelas Hotman kepada wartawan di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Kamis (28/9).

Ia juga menambahkan, tahun 2018 itu merupakan tahun yang cukup konflik. Kenapa demikian, katanya, karena Pemprov sudah mulai menerapkan semua sistem menggunakan elektronik. ”Jadi perlu teliti. Masalahnya semua dikerjakan berdasarkan E-Katalog. Semua sudah tersistem. Apa yang kita butuhkan semua bisa kita lihat lewat elektronik,” ujarnya.

Baca Juga :  Calon Dirut BUP Harus Ngerti Kemaritiman

Tidak hanya Hotman, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak juga meminta Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mulai merancang kegiatan dan prioritas pembangunan untuk APBD murni 2018 yang hanya tinggal sisa waktu dua bulan sejak saat ini. ”Pak Gubernur sudah harus membahas APBD Murni 2018 di sisa waktu yang hanya tinggal dua bulan ini,” terang Jumaga.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, Naharuddin, menambahkan, memang target Pemprov Kepri pembahasan RAPBD murni 2018 paling lambat Oktober mendatang.

Baca Juga :  Gubernur Lepas JCH Terakhir

Selain itu, Pemprov juga mengejar dan mempersiapkan semua sistem yang berbasis e-planning, e-budgeting dan e-goverment. Pembahasan APBD murni 2018 harus cepat diselesaikan jika tidak ingin seperti tahun ini. APBD baru disahkan Maret, sehingga serapan anggaran lambat.

Hal ini juga salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan ekonomi Kepri selama dua triwulan belakangan ini. Meski pembahasan antara DPRD dan Pemprov, namun tetap saja pemprov yang dianggap lelet kerja. Pembahasan APBD Kepri tiga dua tahun belakangan sejak 2015-2017 selalu lambat. Suasana politik saat itu membuat pembahasan terlambat. Bahkan APBD Kepri pernah disahkan tiga kali. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here