Ombudsman Minta Pelayanan Publik Dimaksimalkan

0
498
Sekjen Ombudsman RI Dr Suganda Pandapotan Pasaribu saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Tanjungpinang. f-istimewa

TANJUNGPINANG – Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu A.P., M.Si, meminta agar pemerintah Kota Tanjungpinang, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang terus meningkatkan pelayanan publik. Karena, masih banyak keluhan masyrakat diterima oleh DPRD Tanjungpinang maupun Ombudsman. Terutama pelayan perizinan waktunya siapnya masih di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang Maskur Tilawahyu, menirukan kata-kata Suganda Pandapotan Pasaribu, saat menerima rombongan Komisi I DPRD Tanjungpinang di kantor Ombudsman RI di Jakarta, Jumat (9/3).

Maskur Tilawahyu membeberkan dalam pertemuan itu, Sekjend Ombudsman RI, meminta agar pemerintah Kota Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Penjab Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, harus melakukan perubahan pelayanan publik, karena masih banyak keluhan masuk. Keluhan di antaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keluhan pelayanan KTP elektonik.

Politisi Demokrat ini juga membeberkan, Ombudsman juga menyoriti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, terkait pelayanan terpadu satu pintu. Sebab, masyarakat yang mengurus izin-izin, harus bolak balik dari satu dinas ke dinas lainnya. Mestinyam sambung dia, untuk pelayanan satu pintu, masyarakat mengurus perizinan hanya satu kantor saja, tidak seperti sekarang.

Masyarakat harus bolak balik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, ke Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pemukimanan Rakyat atau kantor camat. ”Ia minta juga agar Tanjungpinang dari tahun ke tahun harus meningkatkan pelayanan secara prima,” kata Maskur. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here