Ongkang-ongkang Kaki, Dapat Isentif Rp 4,7 Miliar

0
1790
Ruas jalan Kota: Lampu penerangan di setiap ruas jalan di Batam dibayar melalui tagihan listrik seluruh konsumen PLN.f-dokumen/tanjungpinang pos

Melihat Temuan BPK Kepri di Dispenda Batam

Kerja mudah namun duitnya berlimpah. Pajak Penerangan Lampu Jalan Umum (PPJU) yang dibayarkan seluruh masyarakat Batam ke PLN setiap bulannya, ternyata menguntungkan bagi pegawai-pegawai Dispenda.

BATAM – Meski yang menarik dana itu pihak PLN, dan Dispenda hanya mendapatkan hasil bersih setiap tahunnya, namun kerja yang mudah itu ternyata diam-diam ada insentifnya yang mencapai Rp 4,7 miliar setiap tahunnya. Hanya saja, ke depan semua pegawai di Dispenda tidak akan dapat lagi dana isentif itu. Pasalnya, bagi bagi duit dari PJU itu terbongkar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengintruksikan penghentian pemberian insetif atau biasa disebut upah pungut, PPJU.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, direkomendasikan kepada Wali Kota, agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, untuk menghentikan pemberinan insentif atas pajak penerangan jalan umum (PPJU), mulai Mei 2017. Pada tahun 2016, ada sekitar Rp4,732 miliar, realisasi pembayaran insentif PPJU. ”Triwulan I mereka dapat insentif Rp686 juta. Triwulan II sebesar Rp1,143 miliar, triwulan III sebesar 2,744 miliar dan triwulan IV sebesar Rp 159 juta,” demikian LHP BPK yang diterima Tanjungpinang Pos.

Baca Juga :  Pemko Gelar Lomba Kampung Hias

Kepala Badan Pendapatan dan Pajak Kota Batam, Raja Azmansyah, mengakui adanya isentif itu dan berjanji akan patuh pada perintah BPK. Hanya saja BPK tidak memerintahkan agar uang negara itu dipulangkan kembali padahal, untuk tahun ini warga batam sudah membayar PPJU dari Januari hingga Mei

”Kita akan mengikuti,” kata Azmansyah. Dalam laporan realisasi anggaran Pemko Batam, BPK menyebutkan terdapat insentif pungutan pajak Rp19,674 miliar atau 83,23 persen dari anggaran insentif yang dialokasikan. Didalamnya ada insentif PPJU sebesar Rp 4,7 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data SPTPD Tahun Anggaran 2016 pada Dispenda Batam, diketahui bahwa PT Bright Batam tidak pernah menyampaikan SPTPD selama Tahun 2016 untuk melaporkan penghitungan PPJU yang melekat pada tagihan pelanggan. Selama Tahun 2016, PT Bright Batam hanya menyampaikan surat hasil pemungutan PPJU kepada Pemerintah Kota Batam sebanyak dua kali. Dalam laporan itu disebutkan, pada September 2016 nilai PPJU sebesar Rp11.492.835.548,00.

Baca Juga :  TMMD Dimulai, Buka Akses Jalan 1,19 KM

Berdasarkan hasil wawancara BPK dengan Kabid Penagihan tahun 2016, ternyata PT Bright Batam juga tidak pernah melampirkan rincian perhitungan PPJU, maupun rincian data pelanggan yang menjadi objek dalam surat hasil pemungutan PPJU tersebut. PT Bright Batam selama ini hanya melampirkan data pelanggan secara berkelompok, hingga validasi tagihan itu sulit dilacak.

Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batam juga tidak memiliki data pelanggan listrik yang up to date sehingga pihak Dinas Pendapatan Kota Batam bersifat pasif terhadap laporan hasil pemungutan PPJU oleh PT Bright Batam. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan PPJU Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan murni oleh PT Bright Batam.

”Sehingga pembayaran insentif pemungutan pajak atas realisasi PPJU bagi pegawai Dispenda, tidak sesuai tujuan insentif pemungutan pajak daerah,” imbuhnya. Akibat pemberian insentif itu, BPK menyebut Dispenda melakukan pemborosan keuangan daerah, atas pembayaran insentif pungutan pajak, Rp4.732.665.000. Kadispenda, disebutkan dalam penghitungan dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah tidak memperhatikan ketentuan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan walikota Nomor Tahun 2011, yaitu tercapainya target penerimaan.

Baca Juga :  152 Pegawai Bolos

”Pembayaran insentif dinyatakan BPK tidak sesuai. Dimana, insentif pajak diberikan untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi. Dalam hal ini tidak dilakukan Dispenda, tapi PLN Batam,” sambung BPK dalam laporannya, yang sekaligus merekomendasikan pengentian insenti itu. Atas laporan BPK itu, anggota Banggar DPRD Batam, Udin P Sihaloho, mengaku belum bisa komentar. Alasannya, pihaknya belum membentuk Pansus atas LHP BPK dan belum membahas. ”Kita belum membahas dan belum membentuk Pansus. Jadi belum bisa komentar,” kata Udin. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here