OPD Berkomitmen Menyiapkan Ruang Laktasi, Tinggal dari Swasta

0
247
Bani Suparti

BINTANBUYU – Pimpinan DPRD Bintan bersama Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan OPD, telah menyatakan komitmen akan menyediakan ruang laktasi, di setiap kantornya. Kini, tinggal komitmen dari pihak perusahaan atau pihak swasta.

”Kita senang, Ranperda pemberian ASI eksklusif dan ruang laktasi sudah disahkan. Bahkan langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen, untuk menyediakan ruang laktasi di setiap kantor OPD. Kita berharap, aturan ini juga diberlakukan di kalangan perusahaan swasta,” kata Bani Suparti anggota Pansus ASI eksklusif dan ruang laktasi, kemarin.

Bani Suparti kembali menjelaskan, pemberian hak kepada ibu menyusui itu, sudah ada undang undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur. Sekarang, Pemkab Bintan sudah memiliki Perda pemberian ASI eksklusif bagi ibu menyusui itu. Aturan ini tidak hanya diberlakukan bagi pegawai pemerintah yang sedang menyusui. Tapi, hak untuk ibu menyusui ini juga diberikan kepada karyawati perusahaan, dan masyarakat umum.

Nah, kalau untuk hak bagi ibu menyusui dari kalangan pegawai ASN maupun honorer, setiap OPD akan menyediakan ruang laktasi, di kantornya. Bagi karyawati di perusahaan swasta, juga mesti disediakan juga ruang laktasi ini di lingkungan kerjanya.

”Kalau OPD kan sudah ada komitmennya. Tinggal dari swasta yang berkomitmen untuk menyediakan ruang laktasi itu. Sedangkan untuk masyarakat umum, pemerintah yang mesti menyediakan ruang laktasi itu di setiap tempat pelayanan umum,” tambahnya.

Satu ruangan laktasi yang disediakan itu, mesti memenuhi kriteria. Minimal berukuran 12 meter persegi, memiliki pintu yang bisa dikunci, karena menyusui itu merupakan kegiatan yang bersifat privacy bagi wanita. Ruangan laktasi disediakan kursi yang nyaman untuk digunakan selama proses memerah ASI, yang biasa disebut ASI Perah (ASIP).

Ruangan laktasi tidak bising, kelembapan udara di ruangan setidaknya 30-50 persen, disediakan perlengkapan pendukung seperti tisu atau lap tangan. Ruangan harus disediakan kulkas untuk menyimpan ASIP, atau diberikannya botol untuk menyimpan ASIP. Serta wastafel atau setidaknya tempat untuk menyediakan air bersih.

”Kita berharap, Perda pemberian ASI eksklusif dan ruang laktasi ini, segera dijalankan,” demikian diharapkan Bani Suparti.

Sebelumnya, DPRD Bintan mengesahkan Ranperda pemberian ASI eksklusif dan ruang laktasi, Rabu (19/2). Selain itu, DPRD Bintan juga mengesahkan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekaligus menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018. Paripurna yang dipimpinan Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad ini dihadiri Bupati Bintan H Apri Sujadi, Wabup H Dalmasri Syam, Sekda, Sekwan, dan anggota DPRD. (fre)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here