OPD Diintruksikan Jalankan Rekomendasi Ombudsman

0
461
Wawako Batam Amsakar Achmad saat menggelar silaturahmi dengan warga Bukit Barelang, Sei Beduk, Minggu (4/1).f-istimewa/humas pemko batam

BATAM – Penilaian yang diberikan Ombudsman Kepri terhadap OPD Batam dengan rapor kuning, mendapat perhatian Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Amsakar mengaku sudah memerintahkan inspektorat dan Dinas-Dinas terkait, segera menindaklanjuti laporan dan rekomendasi Ombudsman. Sehingga kedepan, OPD Batam lebih terbuka.

Kepatuhan standar pelayanan publik di Batam, mendapat nilai 71,03. Nilai itu diakui sama dengan zona kuning. Walau sama-sama kuning dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri, namun nilai Batam masih di bawah kedua pemerintahan daerah itu. Nilai itu sendiri dikeluarkan setelah memberikan penilaian terhadap lima dinasi di Pemko Batam.

Menurut Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman Kepri Achmad Ilham Syatria, Jumat (2/2), ke lima dinas yang dijadikan sample penilaian, mulai Disdukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Baca Juga :  Tanjunguma Jadi Berkilau

”Angka Batam masih di bawah Tanjungpinang 77,07 dan Pemprov 74,83. Walau zona sama, tapi nilai beda,” kata Achmad.

Penilaian sendiri diakui, dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2017. Dalam penilaian, mereka menetapkan 58 indikator penilaian, dengan nilai rata-rata 71,03 dan zona kepatuhan, kuning. ”Karimun dan Bintan berada di zona merah dengan nilai 46,49 dan 47,91,” bebernya.

Sementara, untuk wilayah terlapor, Batam menempati peringkat pertama dengan 96 laporan atau 62 persen dari 155 laporan sepanjang tahun 2017. Kemudian Tanjungpinang dengan 25 laporan atau 16 persen, Bintan dengan 8 laporan atau 5 persen dan Karimun dengan 13 laporan atau 8 persen.

Baca Juga :  Suami di Lapas Perintahkan Istri Bawa Sabu 1 Kilo

Sementara Kepala Ombudsman Kepri Yusron Roni mengatakan, untuk terlapor tahun 2017, masih didominasi oleh Batam dengan 129 pengaduan, Tanjungpinang 11 pengaduan, Bintan 1 pengaduan dan Karimun 5 pengaduan. ”Ini tentu tidak terlepas dari faktor geografis wilayah serta animo masyarakat,” kata Yusron.

Ombudsman Kepri, lanjutnya, juga telah melakukan pencegahan maladministrasi dengan kegiatan pengawasan seleksi penerimaan calon Taruna/Taruni Akpol, SIPSS, Brigadir dan Tamtama Polri Tahun 2017 di Panitia Daerah (Panda) Kepri. Pengawasan Ujian Nasional (UN), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pengawasan CPNS Kementerian Hukum dan HAM di Kepri.

Baca Juga :  Menhub Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad,, usai melakukan silaturahmi dengan warga Perumahan Bukit Barelang, Tanjungpiayu, Sei Beduk mengaku Sudah minta inspektorat dan dinas-dinas untuk menindaklanjuti laporan itu. Intinya, kita dorong OPD mem-followup.

Di antaranya dengan membuat kotak pengaduan dan meningkatkan sistem pelayanan. ”Harus cepat merespon. Terlebih OPD yang dijadikan contoh dalam penilaian, seperti Dinas Kependudukan,” katanya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here