OPD Pemprov Siap Dinilai Kemenpan

0
1021
RAPAT: Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah saat memimpin rapat bersama OPD Pemprov Kepri di Dompak, kemarin.f-raymon/TANJUNGPINANG POS

DOMPAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kerpri TS. Arif Fadillah memimpin rapat ekspose laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemprov Kepri.

Hal ini menurut Sekda dilakukan guna menyamakan persepsi seluruh OPD yang ada dan kemudian diajukan ke Kemenpan RB guna dilakukan penilaian. Dari penilaian di Kemenpan tersebutlah nantinya akuntabilitas kinerja di Pemprov Kepri seperti apa.

”Kita mau semua OPD melakukan kinerjanya dengan baik. Sehingga nilai SAKIP kita nanti bagus tentunya,” kata Arif, kemarin.

Baca Juga :  Wira Genius

Dalam memimpin rapat, Sekda didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Naharuddin, M.TP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Baca Juga :  300 Imigran Demo IOM lagi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.

Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here