Open Bidding Pemprov Langgar Aturan

0
795
KASN: F/TANJUNGPINANGPOS

Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) RI membidik pelanggaran-pelanggaran aturan open bidding yang dilakukan Pemprov Kepri Januari lalu. 

TANJUNGPINANG – Berdasarkan hasil pengawasan KASN, ada dugaan pelanggaran sistem pengisian jabatan di Pemprov Kepri.

Ini sesuai dengan surat Nomor B-828/KASN/3/2017 tentang Hasil Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawasan di Pemprov Kepri.

Dalam surat itu, KASN menerima tiga poin aduan dari masyarakat terkait pemberhentian 10 orang pejabat PPT pratama dari jabatannya saat pengukuhan dan pelantikan per 3 Januari 2017 lalu.

Poin kedua, KASN menerima pengaduan dari masyarakat terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pascapengukuhan dan pelantikan pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, ada peserta yang tidak memenuhi persyaratan namun lulus seleksi.

Serta poin ketiga, setelah mempelajari dan menelaah dokumen laporan pengaduan yang disampaikan, tim KASN berkomunikasi dan melakukan penelusuran data dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait di Pemprov Kepri, tanggal 23-25 Januari.

Fakta-fakta yang ditemukan sejak pengisian pertama kali OPD dibentuk berdasarkan PP No.18 tahun 2016, khususnya yang terkait dengan pemberhentian JPTP di lingkungan Pemprov.

Surat keputusan Gubernur No.2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan JPTP Pemprov Kepri yang mengangkat 29 pejabat dalam JPTP.

Namun, penjelasan Kepala BKPSDM bahwa JPT Pertama yang ada dalam OPD lama berjumlah 50 jabatan. Sedangkan JPTP yang ada dalam OPD baru berjumlah 45 jabatan.

Kemudian, sejak mulai tahap seleksi administrasi, Tim Pansel Pemprov sebenarnya sudah tidak berjalan profesional.

Pada saat seleksi administrasi dilakukan, terdapat beberapa pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tetapi lulus dalam seleksi administrasi. Mereka adalah, Herry Andrianto, Andri Rizal Siregar dan Syahrul Rizal.

Hal ini menurut KASN terjadi ketidakkonsistenan pansel dalam melakukan penilaian karena ada pejabat yang tidak memenuhi persyaratan namun lulus.

Sementara Pansel memberikan penilaian, terhadap para pelamar JPTP dengan cara mencantumkan nilai pilihan pertama pada hasil jabatan diambil dari hasil tes masing-masing pilihan jabatan.

Akibatnya, dari kesalahan tersebut, pelamar yang seharusnya memiliki nilai tinggi pada suatu jabatan, namun tidak masuk dalam tiga besar, sehingga tidak memiliki peluang untuk terpilih sebagai PPT pertama.

Hal ini terjadi pada jabatan seperti, Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung bahwa pejabat yang dilantik tidak masuk dalam urutan tiga besar.

Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan seharusnya berdasarkan nilai ril tidak masuk dalam urutan tiga besar, serta Asisten administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum, Staf Ahli bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan SDM, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Administasi Perekonomian, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pemprov Dua Kali Disurati
Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) RI mempertanyakan, hasil rekomendasi evaluasi mereka terkait pelaksanaan lelang terbuka (Open Bidding) sampai tahap pelantikan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kepri awal Januari lalu.

Anggota KASN RI, Noraida Muchsin mempertanyakan hasil surat rekomendasi dua kali yang disampaikan KASN ke Pemprov Kepri terkait proses penjaringan kabinet kerja Gubernur Kepri Nurdin Basirun, yang dinilai KASN melanggar aturan.

”Kita memang sudah dua kali. Waktu itu bulan November soal pengisian jabatannya juga ada terjadi pelanggaran. Kedua, pelantikan Februari serta pelantikan setelah itu ada pelanggarannya. Kita minta tolong tanyakan, ke Sekdanya,” jelas Noraida Muchsin, kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Kamis (6/4).

Noraida menyampaikan, ada tiga pejabat hasil penjaringan yang dilakukan tim Panitia Seleksi (Pansel), serta menjadi penilaian khusus kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.

”Untuk itu saya tak bisa jelaskan di sini. Silahkan langsung ke pak sekdanya,” bebernya.

Sementara Rudi Chua anggota DPRD Kepri juga menyampaikan pernyataan sama soal ada tiga pejabat hasil open bidding serta assessment Pemprov Kepri yang mulai akhir tahun sampai awal Januari 2017 lalu mendapat teguran dan sanksi tegas dari KASN.

”Benar ada surat teguran KASN. Salinan foto kopinya sudah masuk ke ketua DPRD,” tambah Politisi Hanura dapil Tanjungpinang tersebut.

Rudi hanya membeberkan, bahwa tiga pejabat setingkat eselon II tersebut, saat ini sudah diangkat menjadi kepala dinas (Kadis) dan Kepala Biro (Kabiro) di Pemprov Kepri. ”Hasil secara resmi belum kami terima,” tambahnya.

Menurut Rudi, tiga pejabat yang diminta untuk dievaluasi KASN RI tersebut menyangkut masalah kesalahan prosedur pengisian.

”Coba minta sekda jelasin tiga pejabat itu dimana saja. Namun seingat saya, ada satu yang menjabat kepala dinas,” bebernya.

Ia memastikan, bahwa surat rekomendasi KASN, tidak hanya sudah sampai di Sekdaprov melainkan sudah sampai ke Gubernur Kepri.

Karena surat rekomendasi KASN itu bersifat mengikat tentu pejabat pengambil keputusan akan bijaksana menanggapi surat dari KASN tersebut.

”Surat itu sesungguhnya ditujukan ke pimpinan gubernur, bukan ke DPRD. Kita dalam hal ini sebagai pengawasan saja,” tambahnya.

Dia melihat surat rekomendasi KASN itu, kesalahannya tidak hanya terletak di tangan gubernur saja, melainkan kejujuran tim pansel penjaringan pejabat di Pemprov Kepri pun diminta untuk dievaluasi.

”Artinya pansel pun dinilai sudah tidak mampu dan KASN menganggap hasilnya tidak benar. Sebenarnya KASN tidak berhak menegur tim pansel, hanya saja KASN meminta agar pejabat pembina kepegawaian, untuk menegur pansel,” beber Rudi.

Disampaikannya, UU No.5 tahun 2014 pasal 120, poin 5 bagian keenam, pengawasan dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pasal 120.

Ayat I, dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat pembina kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaan kepada KASN.

Dalam ayat 2, KASN melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat I.

Ayat 3, dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat dan jabatan, pimpinan tinggi madya di instansi daerah.

KASN berhak memberikan rekomendasi kepala pejabat pembina kepegawaian dalam hal, pembentukan pansel, pengumuman jabatan yang lowong, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon.

Ayat 4, dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan, pimpinan tinggi pertama di instansi pusat dan instansi daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 dan pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian.

Serta rekomendasi KASN sebagai dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 bersifat mengikat. Serta ayat 6, KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden.

Sebelumnya Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyangkal bahwa baru-baru ini ada surat rekomendasi dari KASN terkait pelantikan pejabat pemprov awal Januari 2017 lalu.

Arif menuturkan, bahwa surat rekomendasi yang dikirim KASN tersebut belum sampai ke sekretariat pemprov. (SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here