Open Bidding Terancam Diulang

0
768
PARA pejabat yang mengikuti open bidding di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, beberapa pekan lalu.f-suhardi/tanjungpinang pos

Dampak Temuan Pelanggaran di Disdik Pemprov Kepri Oleh BPK RI

Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) keuangan Pemprov Kepri di Gedung DPRD Kepri di Dompak.

DOMPAK – SAAT itu, banyak temuan BPK dan menjadi cacatan untuk diperbaiki. Salah satu yang disoroti kala itu adalah Dinas Pendidikan. Temuan ini menjadi tanjung jawab pejabat di Disdik Kepri.

Ternyata, beberapa orang pejabat Disdik Kepri ikut open bidding calon Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri belum lama ini. Hasil open bidding sudah ditetapkan, namun siapa yang dipilih gubernur menjadi kepala dinas belum diketahui sampai sekarang.

Dampak hasil temuan BPK ini, maka pejabat Disdik Kepri yang ikut open bidding harus dievaluasi. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan open bidding akan diulang. Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah mengatakan, bahwa ada kendala atas dugaan temuan LHP BPK RI di Dinas Pendidikan yang melibatkan oknum pejabat Disdik yang saat ini lolos open bidding. Sehingga saat ini, masih menunggu keputusan Gubernur Kepri apakah prosesnya benar diulang atau lanjutkan saja.

Baca Juga :  Tiga Bulan, Ekspor Kepri Rp 41 T

”Memang kemarin, ada kendala di situ, (ada temuan LHP, red). Tapi kita masih telusuri. Hal itu yang masih harus kita pelajari,” tegas Arif yang juga ketua Tim Baperjakat Pemprov Kepri, kepada wartawan.

Arif bahkan menambahkan, kalau misalnya keputusan Gubernur, khusus untuk Dinas Pendidikan dilakukan open bidding ulang, maka tidak masalah tim Pansel yang sudah dibentuk dan bertugas waktu lalu, bisa kembali melanjutkan pekerjaan mereka untuk proses seleksi ulang. ”Tentunya kita laporkan dulu ke KSN,” timpal Arif.

Disinggung terkait, keterkaitannya dengan kepemilikan dokumen LHP, Arif menyampaikan bahwa ketiga peserta ini mengantongi dokumen LHP. Tinggal bagaimana menilainya. ”Tergantung Pak Gubernur, mana yang paling berat, mana yang paling ringan. Kalau ringan, dan kita diskusikan ke Inspektorat, mungkin bisa ada perbaikan, mungkin bisa jadi pertimbangan Pak Gubernur. Kan beliau pemakainya,” katanya.

Baca Juga :  Telkomsel-Gojek Kolaborasi Perkuat Ekonomi Digital

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Kepri Ahars Sulaiman menyampaikan proses lelang jabatan (open bidding) jabatan Disdik bisa diulang jika hasil penilaian panitia seleksi (Pansel) tersebut, di bawah rata-rata.

”Karena ini jabatan setingkat kadis, bukan jabatan sembarangan, maka tidak boleh sembarangan. Perolehan nilainya pun harus tinggi, serta memilih siapa orangnya harus sesuai kemampuan di bidangnya,” tegas Ahars.

Lebih lanjut Ahars menyarankan, Gubernur sebagai user (pengguna) tidak boleh sembarang, meskipun tim Pansel sudah mengumumkan misalnya, siapa calon dengan posisi tertinggi, namun dirinya juga perlu melihat, apakah calon itu benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian.

Baca Juga :  Kunjungan Turis Jauh dari Target

”Misalnya begini, calon yang biasa mengelola keuangan, sedangkan selama ini dirinya biasa di administrasi. Tak bisa demikian. Kalau itu dipaksakan, maka akan kacau,” contohnya.

Tak hanya itu saja, dia pun sudah membaca pola, nama-nama calon yang mendaftarkan diri di Disdik. Dia menlihat, tokoh-tokoh yang mendaftar justru belum memberikan, sesuatu yang baru untuk dunia pendidikan di Kepri saat ini. Sementara posisi kadisdik tersebut salah satu posisi yang penting bagi seorang kepala daerah dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa.

Kalau misalnya mereka yang mendaftar sedangkan tolak ukur kemampuannya hanya di atas rata-rata, lebih baik proses untuk jabatan Disdik Kepri dipertimbangkan.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here