Optimalkan Peran Masyarakat Untuk Keberhasilan Program Dana Desa

0
1514
ARIF RAHMAN HAKIM

Oleh: Arif Rahman Hakim
Pengamat Kebijakan Publik, bekerja sebagai ASN di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Pembangunan harus dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Itulah ungkapan yang menggambarkan concern pemerintah, baik pada masa lalu maupun saat ini. Salah satu manifestasi ungkapan tersebut adalah pembangunan yang bisa menyentuh masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, pembangunan pedesaan mendapat perhatian besar, salah satunya melalui penyaluran Dana Desa. Menurut data dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau sebagai representasi Kementerian Keuangan di Kepri, alokasi Dana Desa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Secara nasional, tahun 2015, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata tiap desa menerima Rp280 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2016, dimana alokasi Dana Desa berjumlah Rp46,9 triliun dengan rata-rata sekitar Rp628 juta per desa. Peningkatan alokasi juga terjadi di 2017, Dana Desa dianggarkan secara nasional mencapai Rp60 triliun. Dengan jumlah tersebut, tiap desa rata-rata menerima alokasi Rp800 juta. Pada APBN 2018, Dana Desa juga masih menjadi prioritas nasional dengan alokasi Rp60 triliun. Sedangkan pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau, alokasi Dana Desa tahun 2015 berjumlah Rp79 miliar, 2016 Rp177,8 miliar, dan pada 2017 berjumlah Rp228 miliar. Dengan jumlah tersebut, rata-rata tiap desa di Prov. Kepri pada tahun 2017 menerima dana sebesar Rp829 juta.Dari besarnya jumlah alokasi Dana Desa, baik secara nasional maupun dalam lingkup Provinsi, maka program Dana Desa diharapkan mampu benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa seperti tujuan awal program tersebut. Selanjutnya, guna memastikan keberhasilan program Dana Desa, peran masyarakat desa tidak bisa dipungkiri memiliki andil besar.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dianggap masih tertinggal dari berbagai aspek (ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, dll) dibandingkan perkotaan. Dana Desa diharapkan mampu untuk menjawab tantangan dalam peningkatan berbagai aspek tersebut.

Baca Juga :  Linearitas Perempuan dan Pendidikan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi Dana Desa di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat merupakan elemen penting dalam program Dana Desa. Masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa, diharapkan memiliki peran aktif dalam upaya menunjang kesuksesan pelaksanaan program Dana Desa.Selanjutnya, salah satu kata kunci dalam program Dana Desa adalah pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Menurut para ahli, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri mulai dari perencanaan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memetakan keinginan dan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan di wilayahnya. Setiap wilayah/ desa miliki karakteristik yang berbeda, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan keunikan tersebut. Di sinilah peran pentingnya masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif.

Masyarakat desa bisa mengambil paling tidak dua peran, yakni dalam proses penggunaan Dana Desa secara langsung dan dalam kegiatan pengawasan penggunaan Dana Desa. Dalam peran terlibat langsung dalam penggunaan Dana Desa, masyarakat harus terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi kegiatan. Misalnya pengunaan Dana Desa di bidang Pembangunan, masyarakat berperan penting dalam menentukan kebutuhan terhadapa pembangunan desa mereka. Selain itu, masyarakat diupayakan berpartisipasi maksimal dalam kegiatan pembangunan tersebut melalui pelaksanaan pekerjaan secara swakelola. Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swakelola memberikan beberapa keunggulan seperti peningkatan lapangan kerja, menjaga perputaran uang Dana Desa di desa tersebut, dan memaksimalkan sumber daya lokal desa melalui penggunaan material dan penyediaan bahan-bahan pembangunan.

Baca Juga :  Moonfish, Ikan Berdarah Panas

Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana secara swakelola juga memiliki beberapa kendala. Pertama, kapasitas/ kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk melaksakan pembangunan yang lebih kompleks, diperlukan sumber daya dan tehnologi yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat lokal. Sebagai contoh, dalam pembangunan tembok penahan atau jalan aspal, kebutuhan akan spesifikasi tehnis dan peralatan berat kemungkinan tidak dimiliki oleh masayarakat desa. Akan tetapi, hal ini bisa disiasati melalui peran pentingnya Pendamping Desa terutama Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI). PDTI diharapkan mampu memberikan asistensi dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa. Selain itu, apabila memang dirasa sangat perlu, kerjasama dengan pihak ketiga dengan perjanjian bahwa pekerjaan yang bisa dilakukan mas‘yarakat, diserahkan sepenuhnya kepada warga lokal bisa menjadi salah satu solusi.Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya transfer pengetahuan dari pihak ketiga kepada masyarakat desa.

Kedua, mekanisme pertangungjawaban/ SPJ atas pelaksanaan kegiatan. Dari beberapa catatan, kemampuan melakukan pengadministrasian kegiatan termasuk administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana masih menjadi masalah. Lagi-lagi, peran pendamping desa dan pemerintah daerah setempat menjadi krusial untuk meningkatkan kemampuan administrasi masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian Presiden Jokowi yang mengharapkan adanya simplifikasi SPJ pekerjaan swakelola atas Dana Desa terutama pada tahun 2018 mendatang. Ini merupakan konsekuensi dari keinginan pemerintah yang akan lebih mendorong pelaksanaan pekerjaan swakelola atas Dana Desa pada tahun 2018 dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Peran selanjutnya yaitu dalam rangka pengawasan Penggunaan Dana Desa. Program Dana Desa yang dikucurkan pemerintah mendapat perhatian dari banyak pihak. Dalam rangka pengawasan penggunaan Dana Desa, pemerintah melibatkan beberapa pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan KPK. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga memantau transparansi penyelenggaraan Dana Desa. Lebih dari itu, selain terlibat dalam proyek pekerjaan secara langsung, masyarakat lokal juga harus bisa mengambil peran dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Masyarakat lokal sebagai pihak yang berada di lapangan diharapkan mampu memotret realisasi penggunaan Dana Desa secara lebih aktual. Peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga bisa membentuk sebuah aliansi berbasis wilayah misalnya dalam lingkup kecamatan untuk bersama-sama mengawasi Dana Desa dalam lingkup wilayah mereka. Bahkan, seiring perkembangan tehnologi saat ini, peran pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat semakin mudah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyediakan layanan Call Center 1500040 untuk pengaduan penyelewengan Dana Desa yang bisa diakses secara gratis. Melalui nomor tersebut, masyarakat bisa langsung melaporkan apabila terjadi indikasi penyalahgunaan Dana Desa. Tentu saja, untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, laporan dari masyarakat dilengkapi dengan data yang memadai seperti kronologi kejadian serta foto/ bukti lainnya yang mendukung.

Baca Juga :  Saatnya Mendiversifikasi Kekuatan Ekonomi Kepri ke Nonmanufaktur

Peran masyarakat baik dalam kegiatan implementasi kegiatan maupun pengawasan Dana Desa memang bukan hal yang mudah dilakukan. Banyak hal spesifik yang kemungkinan akan menjadi hambatan, misalnya kondisi sosial, pendidikan, dan geografis yang benar-benar menghambat peran aktif masyarakat lokal. Namun, wacana dan pemikiran yang harus senantiasa dikembangkan adalah bagaimana program Dana Desa yang merupakan bagian dari keuangan Negara yang notabene berasal dari uang masyarakat, bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pada akhirnya, slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang berbentuk Dana Desa bisa terwujud.Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan Dana Desa diharapkan bisa tercapai sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat memegang peranan penting dalam kesuksesan program Dana Desa. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here