Optimis Ekonomi Kepri Membaik di 2018

0
371
RUDI Chua (kiri) saat mengikuti acara tentang perekonomian Kepri belum lama ini di Hotel CK, Tanjungpinang. f-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Perekonomian Kepri 2018 diyakini membaik. Apalagi komitmen-komitmen pemerintah dan pengusaha di Batam sudah jelas untuk sama-sama mendongkrak kembali perekonomian Batam.

Untuk Kepri, Batam merupakan barometer pertumbuhan ekonomi. Karena sekitar 71 persen ekonomi Kepri ada di Batam. Karena itu, ketika ekonomi Batam anjlok, maka tingkat pertumbuhan perekonomian Kepri langsung jatuh.

Seperti yang terjadi tahun 2017 lalu. Perekonomian Kepri jatuh hingga 2,02 persen. Yang merongrong perekonomian Kepri adalah Batam, sementara kabupaten/kota lainnya ada yang stabil.

Keyakinan perbaikan ekonomi Batam tahun 2018 ini juga atas dukungan pemerintah pusat. Terlerbih Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 229 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Barang Impor telah dikeluarkan.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Bidang Perekonomian mengatakan, PMK ini makin membuat pengusaha di Batam optimis akan ada laju pertumbuhan ekonomi.

Selama ini, industri yang memproduksi kebutuhan dalam negeri harus kerja dua kali untuk mengirim barang agar pajaknya tidak terlalu tinggi. Jika mengirim barang dari Batam ke daerah lain di Indonesia yang bukan daerah Free Trade Zone (FTZ), pajaknya 22-25 persen.

Karena itu, pengusaha di Batam harus mengirim barangnya dulu ke luar negeri seperti Singapura. Kemudian dari Singapura dikirim lagi ke Indonesia.

Namun, dengan adanya PMK terbaru ini, pajak pengiriman barang dipotong. Sehingga dari Batam sudah bisa langsung mengirim langsung ke berbagai daerah di Indonesia dengan pajak yang rendah.

”Makanya teman-teman pengusaha makin optimis. PMK ini akan membuat industri Batam makin tumbuh. Kemudian, antara pemerintah dan pengusaha di Batam semakin kompak,” ujar Rudi Chua via ponselnya, Senin (22/1).

Dari pemerintah daerah sendiri, kata Rudi Chua, sudah sama-sama berusaha menjadikan APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Beda dengan tahun lalu, pengesahan APBD terlambat dan serapannya juga terlambat dan tidak merata tidak bulan.

Tahun lalu, masih banyak proyek yang dilelang April hingga pertengahan tahun. Hal itu membuat belanja pemerintah tidak banyak membantu pertumbuhan ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri Triwulan I dan Triwulan II terpuruk.

”APBD tahun 2018 ini rata-rata sudah disahkan akhir tahun lalu. Bahkan, DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) sudah dibagikan di awal tahun. Makanya serapan anggaran bisa lebih cepat tahun ini,” bebernya lagi.

Gubernur Kepri, kata Rudi Chua, benar-benar ingin anggaran daerah cepat dibelanjakan. Kegiatan harus segera dimulai. Karena itulah, DPA cepat dibagikan ke masing-masing kepala Oganisasi Perangkat Daerah (OPD). Tinggal OPD saja yang harus cepat menerjemahkan perintah gubernur tersebut.

Namun, Gubernur sudah melakukan perjanjian kerja dengan para kepala OPD Pemprov Kepri. Apabila kinerjanya lambat, maka sanksinya jelas.

Ia berharap, belanja pemerintah itu jangan menumpuk di akhir tahun. Karena belanja yang cepat, maanfaat ekonominya lebih bagus. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here