Organda Kepri Dukung Pemutihan Denda PKB

0
393

TANJUNGPINANG – Rencana Wakil Gubernur Kepri H Isdianto mengusulkan ke Gubernur Kepri untuk pemutihan denda pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disambut baik Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kepri.

Menurut Ketua Organda Kepri, Syaiful, usulan penghapusan denda pajak berkendaran di tahun ini sangat tepat. Selain untuk mengendot Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit.

”Dan, pemutihan denda pajak kendaraan juga pernah diperlakukan di Kepri saat itu Gubernurnya alm HM Sani,” kata Syaiful, kemarin.

Ia optimis bila Gubernur menyutujui pemutihan denda pajak kendaraan, selain bisa mengenjot PAD, pemilik kendaraan yang selama ini menungga pajak, tinggal membayar tunggakan pajak sejak, tidak dikenakan denda pajak.

Ia juga mengimbau kepada pemilik kendaraan dan angkutan barang, bila ini diterapkan benar-benar disambut baik. ”Alhamdulillah saya rasa banyak masyarakat kita menunggu kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan nanti,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, kalau pemerintah pusat telah menurunkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan angkutan umum berpelat kuning. Dijelaskannya, kendaraan umum untuk orang hanya dibayar sebesar 30 persen dan angkutan barang sebesar 50 persen dari nilai pajak yang tertera.

Hal tersebut telah diputuskan oleh pemerintah pusat baru-baru ini, itu tertuang dalam Permendagri nomor 5 tahun 2018 Ayat 1,2,3 dan 4. ”Dan kita berterima kasih karena sudah dijalankan oleh Pemprov Kepri,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebenarnya biaya PKB angkutan umum tersebut sudah pernah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Permendagri No.101 tahun 2014. Hal tersebut terjadi akibat desakan oleh Organda se-Indonesia melalui DPP karena beratnya beban operasional yang dirasakan oleh pengusaha angkutan umum dampak dari kenaikan BBM beberapa kali dalam waktu belakangan ini.

Ia bersyukur sebagai kompensasi pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendargi 101 tahun 2014 menurunkan PKB hingga 70 persen. (bas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here