Ormas Wajib Lapor Kegiatan Setiap Enam Bulan

0
183
Nurdin Basirun saat sambutan di acara Forum Kesbangpol se Kepri di hotel CK Tanjungpinang. f-Suhardi/Tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Saat ini tercatat lebih dari ratusan organisasi masyarakat vakum. Ini berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepri.

Banyak organisasi tak menjalankan aturan, hal sederhana menyangkut laporan rutin terkait aktivitas yang telah dilakukan.

Kepada Tanjungpinang Pos, Kepala Kesbangpol Kepri Ir Lamidi meminta para Organisasi masyarakat (ormas) ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membuat laporan resmi terkait aktivitas yang dilakukan setiap enam bulan sekali.

“Ada Ormas yang memang aktif memberikan laporan kepada kita. Mulai dari setahun sekali, enam bulan sekali, ada yang tiga bulan sekali. Bahkan asa juga yang setiap sebulan sekali. Organisasi yang sehat sebenarnya itu yang menyampaikan laporan ke Kesbangpol minimal enam bulan sekali,” jelas Lamidi saat menggelar Forum Kesbangpol se Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Senin pagi.

Menurut Lamidi, dalam catatan Kesbangpol Kepri ormas yang ada di Kepri berkembang cukup pesat. Terdiri dari seluruh kabupaten-kota, terutama di Kota Batam. Bahkan kata dia, hampir seluruh organisasi yang ada di Jakarta ada juga di Kepri.

Lamidi menekankan, sebagai organisasi yang sehat, maka organisasi tersebut rutin memberikan laporan ke Kesbangpol. Terkait laporan tentang kepengurusan, domisili sampai kepada kegiatan pun mereka laporkan. Bahkan, menurutnya, tidak ada kegiatan pun tetap harus memberikan laporan.

“Tidak sedikit juga organisasi bahkan tidak sama sekali melaporkan kegiatan yang mereka buat. Hanya saja kita masih tetap maklumi mungkin karena sibuk,”terang Lamidi.

Lamidi menyampaikan, untuk rinciannya Ormas dan LSM yang tersebar di Provinsi Kepri ratusan organisasi yang berlatar belakang berbeda. Ratusan ini mencakup organisasi bentukan pusat dan selebihnya organisasi kedaerahan.

Terkait keuntungan memberikan laporan rutin, bisa menjadi penilaian Kesbangpol Keori. Bahkan bila ada bantuan bisa direkomendasikan kepada kepala daerah untuk dipertimbangkan.

“Kami tidak lagi mengeluarkan bantuan sosial, hanya saja kami mempunyai wewenang memverifikasi organisasi tersebut, sehingga mereka layak untuk diberikan bantuan. Kita berhak melaporkan ke bagian keuangan, bahwa organisasi itu aktif, dan layak dibantu,” jelas Lamidi demikian. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here