OSS Tak Koneksi, Ada Investor yang Kesulitan Urus NIB

0
90
RADIEF Anandra dan pengusaha mendengarkan penjelasan soal OSS dan PMK nomor 171 tahun 2017 dari Bea Cukai dan Kantor Pajak, pada kegiatan sarasehan, di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (13/12) kemarin. F-yendi/TANJUNGPINANG POS

Dari Sarasehan BP Kawasan Bintan dengan Pengusaha FTZ

BINTAN – Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Bintan kembali melaksanakan sarasehan atau ramah-tamah dengan pengusaha di dalam kawasan Free Trade Zone (FTZ), di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (13/12) kemarin. Dalam sarasehan ini, pengusaha menyampaikan kendala-kendala dalam berinvestasi di Bintan, serta sistem perizinan One Single Submission (OSS).

Anggota IV bidang pengendalian BP Kawasan Bintan Radief Anandra menyampaikan, kegiatan sarasehan ini merupakan agenda rutin BP Kawasan setiap menjelang akhir tahun. Tujuannya untuk mengevaluasi atau sebagai refleksi kegiatan investasi selama setahun di dalam kawasan FTZ.

”Sarasehan juga sebagai momen untuk menerima masukan atau kendala-kendala dari pengusaha. Seperti kesulitan beberapa investor saat mengurus Nomor Induk Berusahan (NIB), akibat sistem OSS yang tak koneksi ke pusat. Ada juga pengusaha yang meminta penjelasan, dalam mendapatkan kemudahan pelayanan dalam mengurus semua bentuk izin,” jelas Radief Anandra.

Saat ini, sebut Radief Anandra, investasi di dalam kawasan FTZ Bintan, terus berkembang. Sudah ada 90 perusahaan yang menjalani masa operasi, atau yang sudah jalan. Kemudian, masih ada seratusan perusahaan yang masih dalam masa konstruksi, atau pembangunan fisik investasi.

”Sebagian besar, investor di FTZ Bintan merasa senang berinvestasi di Bintan. Karena, dengan sistem OSS, pelayanan lebih mudah. Tak perlu lagi urus administrasi ke pusat,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini, BP Kawasan Bintan menghadirkan Mukimin Setioso narasumber dari Bea Cukai, Mariyanti dari perpajakan KPP Pratama Bintan, dan Satgas Nasional percepatan perizinan. Dalam dialog, pengusaha dan narasumber lebih banyak membahas tentang PMK nomor 171/2017 dan sistem pelayanan OSS.

Payung hukum ini merupakan pedoman pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kepabeanan barang impor/ekspor dan perpajakan yang diberlakukan bagi pengusaha di dalam kawasan FTZ.

”Kita minta pengusaha segera punya NIB, agar bisa akses untuk kepabeanan. Setelah dapat NIB, baru bisa akses ke INSW pusat,” saran Mukmin Setioso, dalam sesi tanya jawab. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here