PAD Batam Bakal Tembus Rp1,35 Triliun

0
709

BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan rancangan APBD Batam tahun 2018, sebesar Rp2,6 triliun. Angka ini naik Rp133 miliar atau 5,35 persen dibanding APBD perubahan 2017. Dalam RAPBD 2018 itu, ditargetkan PAD Batam ?Rp1.357.524.564.087, naik Rp270.938.744.104 atau naik 24,93 persen dibanding APBDP 2017.

Menurut Amsakar Achmad, PAD itu ditargetkan bersumber dari pajak daerah Rp970.977.686.467. Sementara dari retribusi daerah Rp122.701.944.387 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp16.956.642.496.

”Kita juga akan memaksimalkan dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp246.888.290.737,” ungkap Amsakar Achmad di gedung DPRD Batam, Senin (6/11).

Baca Juga :  Pengelolaan Waduk Tembesi Jadi Polemik

Menurutnya, di luar PAD, Batam ditargetkan menerima pemasukan dari dana perimbangan Rp934. miliar. Jika dibanding pada tahun 2017, dana perimbangan itu turun Rp74 miliar atau turun 7,37 persen. Dimana sumber dana perimbangan itu diperoleh dari bagi hasil pajak sebesar Rp147 miliar bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam Rp14 miliar.

”Ada juga Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp599.074.016.000 dan DAK Rp174.228.877.000. Ada juga lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari DBH Pajak dari provinsi yang diasumsikan Rp248.885.106.074 atau turun sebesar Rp 7.593.749.838 dibanding APBDP 2017,” beber Amsakar.

Baca Juga :  Akhir November, Program RTLH Selesai

Dengan demikian, pendapatan APBD Batam tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp2.541.107.296.162, atau meningkat Rp188.961.328.830 dengan persentase kenaikan 8,03 persen. Anggaran itu akan digunakan untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan untuk meningkatkan pelayanan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial.

Selain itu, digunakan juga untuk belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan lainnya.

”Kami awalnya ingin menghapus perjalanan dinas, tapi tidak bisa. Karena ada perjalanan dinas yang harus dilakukan, seperti menghadiri undangan kementerian. Tapi perjalanan dinas pegawai harus sangat urgent,” tegas Amsakar.

Baca Juga :  Buruh Batam Minta Penetapan UMS

Menurutnya, Pemko ingin belanja publik benar-benar terealisasi. ”Kita ingin dalam 5 tahun ini, pembangunan infrastruktur, benar-benar kita kawal,” ujarnya.

Alokasi anggaran urusan pendidikan minimal sebesar 20 persen dan untuk kesehatan minimal 10 persen. Pemko ingin pencapaian standar pelayanan minimal.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here