PAD Lego Jangkar Cuma PHP

0
1226
DISKUSI: Gubernur Kepri diskusi dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan tentang lego jangkar, kemarin. f-istimewa/humas pemprov kepri

Empat Bulan Tak Masuk Kas Pemprov

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lego jangkar yang digembar-gemborkan Pemprov Kepri selama ini cuma janji semata atau PHP (Pemberi Harapan Palsu).

TANJUNGPINANG – KENYATAANNYA, hingga saat ini nol rupiah pun belum ada pemasukan PAD ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Kepri. Padahal, 7 titik lego jangkar di perairan Galang dan Kabil-Batam yang selama ini dikelola Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah diserahkan ke Pemprov Kepri sejak, 1 April 2017 lalu.

Anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi keuangan, Irwansyah mengatakan, potensi dari lego jangkar perairan Galang tersebut sekitar Rp 50 miliar setahun. ”Sudah empat bulan satu rupiah pun tak ada masuk kas daerah. Selama ini selalu digemborkan dapat sekian, kenyataannya belum satu rupiah pun masuk,” ujarnya via ponselnya, Senin (24/7).

Ia pun mendesak Pemprov Kepri untuk segera menarik Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lego jangkar itu segera ditarik daripada tak jelas kemana nanti duitnya. Gubernur Kepri H Nurdin Basirun juga diminta segera menetapkan siapa pengelola lego jangkar di Kepri. Jangan sampai uang lego jangkar di perairan Galang itu tidak bertuan. ”Itu dulu selesaikan (Galang, red). Mau minta perairan Tolop dan Nipah, sementara yang ada belum dikelola. Seandainya Tolop dan Nipah diserahkan, memangnya sudah bisa mengelola itu? tanya dia.

PAD labuh jangkar yang dijanjikan agar menambah kesejahteraan masyarakat Kepri itu wujudnya belum ada. Harusnya, penambahan PAD sudah bisa masuk di APBD Perubahan nanti. Pemprov Kepri sedang defisit saat ini lantaran APBN juga rendah menurun. Uang lebo jangkar diharapkan bisa menutupi defisit itu sehingga banyak pembangunan fisik yang bisa dilakukan. ”Tambah PAD. PAD kita nanti besar. Apa buktinya. Uang sudah di depan mata, tapi tak diambil. Kalau ada persoalannya, segera selesaikan. Cari solusinya,” ungkapnya.

Soal SK penetapan BUP pengelola lego jangkar itu, menurutnya tidak mempengaruhi penarikan uang lego jangkar. Karena revisi Perda Retribusi sudah disahkan dan saat ini sedang dievaluasi di Kemenkeu dan Kemendagri. ”Perda yang lama kan bisa. Kalau Perda yang baru sudah disetujui, kita pakai perda itu. Berarti Perda yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi,” bebernya.

Potensi labuh jangkar di perairan Kepri diperkirakan sekitar Rp 6 triliun satu tahun. Ada empat potensi yang bisa dikelola yakni, lego jangkar, lay up, penjualan air dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Yang paling berpotensi menghasilkan banyak pundi-pundi daerah adalah, penjualan air dan BBM. Namun, butuh modal besar untuk menyediakn infrastruktur dan fasilitasnya di laut. Sehingga, hanya layup dan lego jangkar yang bisa dikelola saat ini.

Karena itulah, target PAD tahun ini sulit diprediksi Pemprov Kepri. Awalnya diyakini bisa dapat Rp 1 triliun setahun. Angka ini kemudian turun menjadi sekitar Rp 500 miliar setahun hingga kemudian menjadi Rp 300 miliar setahun.
PAD sebesar itu bisa diperoleh jika Pemprov Kepri mengelola lego jangkar di perairan Galang-Batam, Pulau Tolop Batam, Pulau Tolop Karimun dan Pulau Nipah Batam. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengelola Pulau Tolop, Pulau Nipah dan perairan Karimun. Hal inilah yang terus diperjuangkan Pemprov Kepri agar diserahkan ke pemprov.

Pembahasan soal Pulau Tolop, Pulau Nipah dan perairan Karimun ini sudah berkali-kali dilakukan sejumlah kementerian dan dihadiri Gubernur Nurdin. Namun, kewenangan itu masih tarik ulur. Kemenhub belum menyerahkannya ke Pemprov Kepri. Sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27, maka pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut sejauh 12 mil ada di tangan provinsi, bukan di Kemenhub.

Namun, karena Pulau Tolop, Pulau Nipah dan perairan Karimun sumber duit, Kemenhub belum rela melepaskannya. Rencananya, akan dikerjasamakan untuk mengelolanya antara Pemprov dan Kemenhub.

BP dan BUP Kepri Kelola Lego Jangkar
Pengelolaan lego jangkar di Kepri diberikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Pemprov Kepri.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kepri Kolonel Jamhur Ismail, kemarin. Penetapan itu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, didampingi pejabat Asisten II Syamsul Bahrum di ruang rapat Gubernur.

Mulai Selasa (25/7) hari ini, Jamhur menyampaikan, atas perintah Gubernur secara resmi memberikan maklumat atau pengumuman resmi kepada BP Batam untuk mengelola retribusi labuh jangkar. ”Besok (hari ini, red) sudah mulai action. Khusus di wilayah Galang. Kalau di Nipah dan Tolop, kita memang koordinasi dengan Menhub, supaya mengelola bersama-sama,” ujarnya.

Jadi, walaupun Kepri sebagai tuan rumah dan secara Undang-undang, sah mengelola wilayah 0-12 mil laut, tapi ada kewenangan pemerintah pusat yang saat ini masih dikelola agen khusus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenhub.  ”Walaupun di wilayah kita, memang mereka yang pungut. Kita serahkan dengan mereka. Seperti jasa rambu, jasa VTS, pungutan uang perkapalan, serta pengawasan kegiatan bongkar muat barang,” bebernya.

Jasa rambu ini memang sudah spesialis dipungut Kemenhub. Bahkan di Undang-undang 23, dalam lampirannya yang baru juga ada disebutkan. Terakhir, Jamhur menambahkan lanjutan rapat lego jangkar tersebut, Selasa (25/7) hari ini, akan kembali menggelar rapat internal dengan agen yang memungut retribusi tersebut. Ia menyampaikan, rapat tersebut, akan dihadiri perwakilan BP Batam, BUP Pemprov dan BUP Kota Batam.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here