PAD Lego Jangkar Rp 50 Miliar

0
581
MELIHAT KAPAL: Sejumlah penumpang Kapal Pelni melihat kapal-kapal yang lego jangkar di perairan Kepri di Batuampar Batam yang berhadapan dengan Singapura. f-martunas/tanjungpinang pos

Target Pemrov Kepri di APBD Perubahan 2017

Potensi bahari Kepri dari sektor retribusi lego jangkar mulai menyumbang biaya pembangunan. Masyarakat Kepri pun akan segera menikmati infrastruktur yang dibangun dari uang retribusi tersebut.

TANJUNGPINANG – Karena mulai Agustus 2017 ini, retribusi lego jangkar sudah masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. PAD ini juga salah satu potensi besar yang menambah APBD Perubahan 2017. Perkiraan, akan ada kenaikan sekitar Rp 70 miliar di APBDP dibandingkan APBD murni 2017. Jika APBD murni Kepri 2017 sekitar Rp 3,36 triliun, maka APBD Perubahan Kepri 2017 sekitar Rp 3,43 triliun. Naiknya anggaran itu karena ada tambahan pendapatan dari PAD dan dana transfer dari pusat.

Saat ditanya kepada Naharuddin, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Pemprov Kepri, apa saja itemyang membuat PAD naik, dirinya mengatakan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang lebih tahu lebih rinci. Informasi yang diperoleh wartawan di lapangan, salah satu kenaikan PAD nanti dari sektor retribusi lego jangkar sekitar Rp 50 miliar. Kadispenda Pemprov Kepri, Isdianto tidak dapat dikonfirmasi. Ponselnya tidak aktif saat dihubungi.

Namun, terkait benar tidaknya PAD lego jangkar yang ditargetkan Rp 50 miliar masuk di APBDP 2017, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemprov Kepri Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, ia optimis bisa mendapatkan target sebanyak itu. ”Lima bulan kan itu (Agustus-Desember)? Saya kira bisa lah. Kalau pun tak mencapai, Rp 40 miliar bisa dapat,” ujar Jamhur kepada Tanjungpinang Pos, akhir pekan lalu di Jalan Bintan Tanjungpinang.

Apalagi jika Pemprov Kepri sudah mengelola labuh jangkar di Pulau Tolop, Pulau Nipah dan perairan Karimun, maka pendapatan dari retribusi lego jangkar akan semakin besar. Namun, jika hanya berharap dari perairan Galang-Batam, maka sulit menargetkan PAD tinggi-tinggi dari lego jangkar.
Kabid Perhubungan Laut Dishub Pemprov Kepri, Aziz Kasim Zou menambahkan, target Rp 50 miliar itu bisa diperoleh apabila ada kapal-kapal yang keluar hingga 100 unit sampai Desember nanti dari kawasan labuh jangkar.

Makin banyak kapal yang keluar, makin banyak pembayaran retribusi lego jangkar. Karena biaya yang harus dikeluarkan pemilik kapal untuk jasa labuh kapal sekitar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta per unit. Bahkan bisa lebih, tergantung besarnya kapal. Ia mencontohkan, ada lima kapal yang keluar dari kawasan lego jangkar Galang-Batam, 25 Juli 2017 lalu. Kapal itu baru masuk, 12 April 2017. Namun retribusi yang diperoleh Rp 1,525 miliar.

Artinya, satu kapal itu membayar sekitar Rp 250 juta per unit. Apabila kapalnya besar, bayarannya bisa hingga Rp 500 juta atau lebih. Satu bulan itu, kapal yang lay up di sana paling minim 80 unit. Artinya, uang retribusinya sudah besar. Hanya saja, kata dia, kapal yang layup itu tidak diketahui berapa lama berlabuh di sana. Bisa satu bulan, lima bulan, enam bulan, satu tahun, dua tahun bahkan bertahun-tahun.

Sehingga, pendapatan retribusi lego jangkar tiap bulan belum bisa diketahui. Bisa saja satu bulan itu banyak yang keluar, namun bulan-bulan berikutnya tak ada yang keluar. Pembayaran retribusi lego jangkar dilakukan saat kapal hendak keluar. Untuk mendapatkan izin berlayar dari Syahbandar, maka si pemilik kapal harus bayar jasa labuh jangkar dan jasa lainnya. ”Nah, kita dapat yang jasa labuh jangkar. Kalau di darat, uang parkir lah itu. Sedangkan jasa lainnya, misalnya jasa rambu diterima Kemenhub,” tambahnya.

Dijelaskannya, invoice atau kuitansi pembayaran jasa labuh jangkar dan jasa-jasa lainnya sebagai dasar bagi Syahbandar untuk mengeluarkan surat izin berlayar. Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, dirinya belum dapat informasi apakah di APBD Perubahan 2017 sudah dimasukkan target PAD dari lego jangkar sebesar Rp 50 miliar. ”Senin (pekan depan, red) baru dibahas di Banggar. Dari situlah kita akan tahu nanti. Jadi saya belum bisa pastikan itu apakah sudah masuk atau tidak,” ujarnya via ponselnya, kemarin.

Namun Irwansyah tetap meminta agar Dispenda memberi target yang realistis. ”Angkanya mendekatilah. Jangan nanti kebanyakan tapi, realisasinya kecil. Defisit juga jadinya,” pesannya. Ditanya apakah target itu terlalu besar atau terlalu kecil untuk kurun waktu 5 bulan (Agustus-Desember 2015), Irwansyah mengatakan, tergantung banyaknya kapal yang keluar masuk ke kawasan labuh jangkar.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here