PAD Lego Jangkar Tunggu Revisi Perda Retribusi

0
621
labuh jangkar: Belasan kapal sedang labuh jangkar di perairan Batuampar Batam. Dalam waktu dekat, retribusi labuh jangkar kapal ini akan dipungut BUP Pemprov Kepri. f-martunas/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Akhirnya Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang terganjal di pusat menemui titik terang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui perda tersebut dengan beberapa catatan. Dengan demikian, Kemendagri telah menyetujui pengelolaan lego jangkar wewenang Pemprov Kepri.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Kepri, Herman Prasetyo mengatakan, Perda Retribusi dan Pajak tersebut ada beberapa poin yang direvisi dan sudah dikembalikan ke pemprov.

”Saya baru melapor ke pak sekda. Arahan beliau, segera perbaiki sesuai catatan Kemendagri. Makin cepat makin bagus,” ujar Herman via ponselnya, Senin (2/10) kemarin.

Mendagri sendiri memberi waktu 7 hari untuk merevisi beberapa poin di Perda itu sebelum dibawa kembali ke Kemendagri. Pemprov pun berusaha menyelesaikannya dua hari ini. Setelah itu langsung diantar ke Kemendagri.

”Sesuai arahan pak sekda, jangan sampai tujuh hari untuk merevisinya. Makin cepat makin baik. Makanya, kita sudah koordinasikan dengan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih terkait dengan Perda itu,” tambahnya.

Adapun OPD lain yang terkait di dalam penyusunan Perda itu adalah adalah Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dispenda termasuk Biro Hukum.

Dijelaskannya, setelah revisi dilakukan, mereka akan minta persetujuan dewan. Kemudian dibawa ke Mendagri untuk diperiksa lalu diberi nomor registrasi.

”Kalau nomor Perdanya sudah ada. Nanti di Kemendagri tinggal pemberian nomor registrasi. Kalau sudah sudah oke, berarti sudah bisa kita jalankan,” tambahnya.

Di Kemendagri, waktu untuk memeriksa revisi Perda itu paling lama juga tujuh hari. Herman pun akan mengantarnya langsung nanti ke kantor Kemendagri di Jakarta.

”Kalau lewat Kantor Pos takutnya kelamaan. Kalau antar langsung, hari ini kita bawa, langsung sampai hari ini juga. Lagian, lebih bagus seperti itu biar lebih pasti. Nanti kan ada tanda terima. Tujuh hari sejak tanggal diterima, pemeriksaan revisi perda itu sudah harus rampung,” bebernya lagi.

Ditanya apakah ada pengaruh Peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memungut retribusi lego jangkar meski Perda sudah rampung, Herman menegaskan, Perda itu tetap bisa dijalankan.

Selama ini, kata dia, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI selalu beralasan Pemprov Kepri belum ada Perda Retribusi, sehingga belum bisa memungut retribusi lego jangkar.

”Kalau sudah ada Perda, langsung kita jalankan. Kita membuat Perda ini sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5, bahwa pengelolaan laut 0-12 mil di provinsi. Kalau mereka (Kemenhub) pakai PP. Mana lebih tinggi undang-undang dibandingkan PP? Jadi tak ada alasan lagi bagi mereka nanti,” tegasnya.

Apabila Perda sudah diberi nomor registrasi dan masuk lembaran negara, maka tinggal membuat Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan di lapangan.

Perda ini sebenarnya disahkan akhir Mei lalu dan langsung dibawa ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dievaluasi.

Hanya saja, proses evaluasi berlangsung sangat lama lantaran adanya perbedaan pendapat tentang sejumlah poin di dalam Perda itu sendiri.

Akhirnya, perda ini diharmonisasi Kemendagri, Sekretaris Negara dan KemenkumHAM. Tiga kementerian ini mengakui bahwa retribusi lego jangkar dan pengelolaan laut 0-12 mil di tangan provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27.

Minggu ketiga Oktober nanti atau awal November, Pemprov Kepri diharapkan sudah bisa memungut retribusi lego jangkar melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP). (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here