Pajak Angkutan Umum Turun

0
767
SEPI: Pengunjung di toko, Kota Lama terlihat sepi dan bahkan tidak begitu banyak aktivitas di laksanakan. Terlihat angkutan umum berjejer menunggu penumpang. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS

Pajak kendaraan pelat kuning diturunkan tahun 2018 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.5 tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

TANJUNGPINANG – BELUM dipastikan kapan Permendagri ini diberlakukan di Kepri apakah akhir Februari atau awal Maret nanti atau masih perlu waktu untuk sosialisasi. Untuk menjalankan aturan ini, maka harus dibuat aturan turunannya yakni Peraturan Gubernur (Pergub).

Di Pasal 19 disebutkan, Permendagri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 22 Januari 2018. Sedangkan di Pasal 18 ayat 2 dibunyikan, Pergub ditetapkan paling lama 30 hari setelah Permendagri ini diundangkan.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Kepri, Herman Prasetyo mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun Pergub turunan dari Permendagri ini. ”Sekarang sedang kita kerjakan, sudah 80 persen lah,” ujar Herman via ponselnya, Kamis (1/2) sore.

Herman mengatakan, aturan ini berlaku bagi kendaraan pelat kuning apabila memiliki badan usaha. Bila milik perorangan, maka aturan itu tidak berlaku.

Ia menjelaskan, di aturan itu disebutkan ada pemotongan pajak 30 persen hingga 50 persen. Apabila pajaknya Rp 1 juta, maka setelah dipotong 30 persen, yang harus dibayar hanya Rp 700 ribu saja. Peraturan seperti ini juga dikeluarkan tahun 2017 lalu, namun nilainya lebih rendah yakni 20 persen. Organisasi angkutan darat (Organda) pun meminta agar pajaknya diturunkan lagi.

”Dan tahun ini dikeluarkan lagi Permendagri dengan potongan 30 persen dan 50 persen. Ini juga perjuangan Organda dan pemerintah menerima permintaan Organda,” jelasnya.

Dari segi pendapatan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri tahun 2018 ini akan turun akibat pemotongan pajak ini. ”Tapi tidak begitu signifikan. Tak apalah, namanya juga membantu meringankan beban masyarakat,” ungkapnya lagi.

Di Kepri, kata dia, jumlah kendaraan pelat kuning tidaklah begitu banyak. Dan masih banyak kendaraan pelat kuning milik pribadi.

Di Pasal 9 ayat 1 disebutkan, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 persen dari dasar pengenaan PKB.

Ayat 2, pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan 30 persen dari dasar pengenaan BBN-KN.

Ayat 3, pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB.

Ayat 4, pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 50 persen dari dasar pengenaan BBN-KB.

Ketua DPD Organda Kepri Syaiful SE mengatakan, pihaknya menyambut baik keluarnya Permendagi No.5 tahun 2018 tersebut. Sehingga membantu para pemilik kendaraan pelat kuning yang kebanyakan angkot.

Ia mengatakan, sebenarnya keputusan seperti ini sudah pernah ditetapkan oleh Mendagri dalam Permendagri No.101 tahun 2014. Hal tersebut akibat desakan Organda se-Indonesia melalui DPP.

Desakan itu disampaikan Organda karena beratnya beban operasional yang dirasakan oleh pengusaha angkutan umum dan juga dampak dari kenaikan BBM beberapa kali waktu itu.

”Dan Alhamdulillah, sebagai kompensasi pemerintah melalui Mendagri saat itu, diturunkan PKB hingga 70 persen. Namun kebijakan tersebut diubah kembali oleh pemerintah dan menetapkan kembali Permendagri No.28 tahun 2017 pada pasal 8 ayat 1 mengatakan biaya PKB untuk angkutan umum orang sebesar 60 persen dengan subsidi 40 persen dan angkutan umum barang sebesar 80 persen dengan subsidi sebesar 20 persen,” jelasnya, kemarin.

Keputusan ini diambil pemerintah dengan alasan untuk mengurangi beban pemerintah daerah akibat penurunan pendapatan daerah.

Dengan naiknya PKB tahun 2017 tersebut, Organda kembali berjuang dan melakukan protes dan lobi-lobi. Segenap perusahaan di daerah mengajukan surat kepada Organda baik tingkat kabupaten/kota dan ke DPD Organda tingkat provinsi.

Kemudian DPD Organda mengajukan permohonan kepada DPP Organda untuk melakukan lobi-lobi kepada kementerian terkait hingga akhirnya dikeluarkan Permendagri No.5 tahun 2018 tersebut.

Dengan naiknya PKB angkutan umum waktu itu, pengusaha menilai kebijakan pemerintah kontraproduktif bagi tujuan utama pemerintah yang pada akhirnya berimplikasi ke ekonomi secara keseluruhan.

Yang jelas hal tersebut berdampak terhadap tarif angkutan dan logistik. Organda meminta pemerintah lebih berpikir secara konfrehensif dalam membuat kebijakan.

”Karena sama-sama kita ketahui bawa pemerintah mendorong orang meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum dengan alasan mengurangi pemborosan bahan bakar (BBM) dan kemacetan yang dampaknya ke produktifitas nasional,” ungkapnya.

Seharusnya pemerintah dapat memberikan keistimewaan terhadap angkutan umum. ”Kami dari Organda selalu memperjuangkan aspirasi pengusaha angkutan umum dan anggota lainnya. ”Alhamdulillah hal tersebut dapat terwujud, selaku pengurus tingkat daerah dan anggota kami berterima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda atas perjuangan dan lobi-lobinya kepada pemerintah dan berhasil menurunkan biaya PKB angkutan umum,” tambahnya.

Ia berharap agar Kepala Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepri dapat mensosialisasikan Permendagri No.5 thun 2018 ini kepada masyarakat dan pengusaha transportasi angkutan umum di Kepri. ”Agar para pemilik mobil angkutan umum membayar pajak kendaraannya sehingga dapat menambah restribusi daerah di provinsi yang kita cintai ini,” tutupnya.(MARTUNAS SITUMEANG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here