Pajak Ekstambang Tak Dibayar

0
617

LINGGA  – RIBUAN hektare lahan ekspertambangan milik pengusaha di Kabupaten Lingga tak bayar PBB. Berdasarkan informasi,ada 50 ribu hektare lahan ekspertambangan yang dikuasai pegusaha yang tidak pernah membayar PBB. Penguasaan lahan ini dilakukan, oleh pengusaha tambang dilakukan dengan cara membeli kepada masyarakat yang memiliki lahan saat aktivitas tambang berlangsung.

”Pengusaan lahan untuk pertambangan di Lingga terbesar berada di Kecamatan Singkep Barat. Saat ini, masih ada aktivitas para pengusaha membujuk masyarakat yang lahannya yang memiliki kadar bauksit atau batu besi dengan harga yang relatif tinggi,” kata salah seorang warga Singkep Barat yang mengaku bernama Ali, yang pernah membantu pengusaha pertambangan untuk mendapatkan lahan yang diinginkan, Kamis (26/10).

Baca Juga :  Pegawai Tagih Uang Dinas Luar

Ali menjelaskan, saat itu untuk lahan warga yang memiliki tanaman dihargai dengan nilai sekitar Rp 20 juta/hektare. Sedangkan, untuk lahan yang kosong dihargai setengah dari harga lahan yang ada berisi tanaman perkebunan. ”Harga tanah saat itu tidak tetap. Kadang pengusaha berani beli dengan harga yang biasa ditawarkan jika potensi tambangnya besar,” ucapnya.

Dilanjutkan, setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Pertambangan melarang impor bahan tambang dan mineral mulai tahun 2014. Praktis, lahan-lahan yang telah dikuasai tersebut tidak diurus lagi. ”Masyarakat yang memiiki lahan sebekumnya, tidak berani memanfaatkan lahan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Rakerkesda Jangan Cuma Seremonial!

Terkait hal ini, Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan Obyek Pajak, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Lingga Sumiarsih mengakui, banyak lahan di Lingga yang telah dikuasai pengusaha untuk aktivitas tambang saat diperbolehkan.

Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan para pemilik lahan ekstambang di Lingga. ”Saat ini masih tahap pengumpulan data. Saya belum bisa sebutkan, berapa luas lahan dan pemilik lahan tersebut,” kata Sumiarsih

Meski begitu, Sumiarsih memastikan bahwa tidak ada seorang pengusaha pertambangan yang membayarkan PBB atas lahan ekstambang yang dikuasai. ”Tidak pernah ada, pengusaha yang membayar PBB atas lokasi eks tambang,” terang Sumiarsih.

Baca Juga :  DLH Awasi Aktivitas Dapur Arang

Ia menambahkan, setelah proses pendataan dilakukan. Dispenda Lingga baru bisa menetukan berapa besar PBB per meter yang harus dibayarkan pengusaha tambang diatas lahan eks pertambangan dengan sebelumnya mengirimkan surat penagihan pajak.

Bila dalam waktu yang ditentukan, obyek pajak belum membayar kewajibanya. Maka Dispenda Lingga akan berkoordinasi, dengan instansi terkait terhadap sanksi yang akan diberikan. ”Tentunya sanksi yabg diberikan sdsuai dengan aturan dan perundanganundangan yang berlaku,” imbuhnya.(TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here