Pajak Perikanan Tidak Pernah Dipungut

0
338
IKAN Tongkol yang dijual salah satu pedagang di Pasar Ikan Tarempa. F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

Pajak dan retribusi untuk sektor perikanan tidak pernah dipungut sejak tahun 2017 hingga saat ini. Pasalnya, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas tak berani memungut karena terbentur Undang-undang (UU).

ANAMBAS – Parahnya lagi, pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang sesuai UU dapat memungut juga tidak melakukannya karena belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hal itu.

Akibat kekosongan status hukum tersebut, membuat daerah merugi ratusan juta rupiah. Mengingat pendapatan dari pajak dan retribusi ditaksir Rp100 hingga Rp200 juta per tahunnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Azwandi SE mengatakan, berdasarkan UU 23 tahun 2014 untuk sektor kelautan diserahkan ke Pemerintah Provinsi.

Sementara UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah mengatakan, bahwa pajak dan retribusi perikanan ada di kabupaten/kota. ”Akibat hal itu kita tidak berani memungut retribusi perikanan di daerah ini,” kata Azwandi, Senin (30/7).

Sebenarnya, tambah Azwandi, pihaknya tidak tinggal diam akan hal itu bahkan pada tahun 2017 BKD telah adakan kegiatan di Batam dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta dihadiri oleh Dinas Perikanan Pemprov Kepri.

”Dari rapat tersebut diambil kesimpulan, bahwa provinsi akan menerbitkan Pergub tentang retribusi perikanan. Namun, sebelum adanya Pergub kabupaten/kota dapat melaksanakan pungutan,” jelas Azwandi.

Tetapi, lanjut Azwandi, Kabupaten Kepulauan Anambas tidak berani memungut karena alasan bertentangan dengan UU no 23 tahun 2014. ”Persoalan ini sudah kita sampaikan ke Wakil Gubernur, saat rapat koordinasi agar memfasilitasi pihak terkait apakah yang memungut provinsi atau kabupaten,” jelasnya.

Hal ini disampaikan, setelah Wagub bertanya apa yang biasa dibantu saat berada di Anambas. ”Beliau berjanji akan menindaklanjuti hal ini, sehingga ada kepastian siapa yang melakukan pungutan,” ungkapnya.

Dalam setahun, kata Azwandi, potensi dari perikanan itu sekitar Rp200 juta. Jadi sayang apabila tidak diambil. ”Lumayan juga jika kita dapat tarik pajak dan retribusi, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anambas,” harapnya. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here