Pajak UMKM Diturunkan Jadi 0,5 Persen

0
504
Rumah Melayu, salah satu usaha jajanan dari UKM Tanjungpinang-Bintan di Jalan Ganet menuju Bandara RHF Tanjungpinang. f-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Kabar gembira bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kepri. Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo memberlakukan kebijakan yang menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

Kebijakan ini tentunya memberi angin segar kepada pengusaha. Hanya saja di Kepri, pengusaha UMKM mengaku untuk urusan bantuan usaha saja tidak pernah terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kepri Rudi Chua kepada Tanjungpinang Pos, Senin (25/6). ”Di sini, (Kepri, red) perizinan, bantuan pendanaan UMKM saja, dicuekin selama ini, apalagi pajak,” terang Rudi.

Padahal menurut dia, sesuai Perpres 98 tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dan Permendagri No.83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, para pengusaha mikro kecil mendapat kemudahan untuk perizinan.

Cukup ke kecamatan dan melampirkan persyaratan Permohonan IUMK, surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pas foto terbaru berwarna ukuran 4×6 Cm sebanyak dua lembar, mengisi formulir yang memuat tentang nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, Sarana usaha yang digunakan dan jumlah modal usaha.

”Tetapi hal ini jarang atau tidak pernah disosialisasikan ke pedagang,” jelasnya.

Permasalahan izin ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum untuk usaha mereka dan juga berhubungan erat dengan tambahan pemodalan mereka. Hal penting dan bermanfaat untuk usaha kecil memang selama ini jarang mendapat perhatian. Karena kemungkinan ada dilema di para pejabat terkait dengan pemberian izin usaha mikro dan kecil seperti melegalkan pedagang kaki lima akan menjadi bumerang untuk penataan kota.

”Usaha mikro justru menjadi pondasi penting pembangunan perekonomian, karena mereka lebih tahan dan kuat dalam menghadapi krisis dibanding usaha menengah dan besar,” ucap Rudi lagi.

Yang disampaikan Rudi senada dengan pengamat Ekonomi yang juga Dosen UMRAH Tanjungpinang, Rafky Rasyid. Menurutnya, kebijakan menurunkan pajak UMKM tersebut tidak akan begitu berdampak positif mendorong bisnis UMKM. Selama ini UMKM yang benar-benar membayar pajak adalah usaha menengah.

Sementara usaha mikro kecil boleh dikatakan bukan pembayar pajak yang taat. Bahkan banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki NPWP. Jadi kebijakan tersebut hanya akan menyentuh sektor usaha menengah saja.

Pemerintah seharusnya lebih mendorong pengembangan koperasi. Koperasi yang ada saat ini dan bertahan kebanyakan koperasi simpan pinjam saja bahkan cenderung mengarah pada usaha rentenir.

”Masalah utama usaha mikro dan kecil selama ini bukanlah beban pajak. Tapi lebih kepada permodalan dan pemasaran hasil usahanya. Jadi inilah yang harusnya serius didorong oleh pemerintah dengan kebijakan,” tambah Rafky.

Sedangkan mantan Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar menilai kebijakan tersebut, langkah yang baik sekali dalam rangka untuk memperbesar profit para pengusaha UMKM.
Tadinya, mereka harus membayar PPh 1 persen dan mulai per 1 Juli mereka hanya membayar 0,5 persen.

Itu artinya, mereka mendapat tambahan profit sebesar 0,5 persen dan tentunya kelebijan tersebut dapat digunakan untuk penambahan modal usaha. Dengan demikian, mereka dapat melakukan memperbesar usahanya secara ‘gelindingan bola salju (snow balling)’.
Semakin bola salju digulingkan, maka semakin besar bolanya. Dan demikianlah diharapkan para pelaku UMKM itu. Dengan adanya tambahan profit 0,5 persen diharapkan, mereka akan semakin besar.

”Bagusnya pemerintah memberikan ruang terhadap UMKM semakin besar maka akan tercipta lapangan kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan kemiskinan,” sarannya. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here