Panitia Pemekaran Datangi DPRD Anambas

0
402
Kampung Tarempa, Anambas, salah satu pelantar terpadat yang menjadi permukiman warga. f-indsra/tanjungpinang pos

ANAMBAS – Sejumlah perwakilan Panitia Pemekaran Kecamatan Kute Siantan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terkait adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 130/1511/BAK tanggal 13 Maret 2018 tentang permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pemekaran tiga kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketua Panitia Pemekaran Kecamatan Kute Siantan (PPKKS) Sudirman Kasim mengatakan, bahwa pihaknya mendatangi ke kantor DPRD ini hanya ingin berkonsultasi dan meminta penjelasan secara pasti mengenai surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, dari usulan 3 (tiga) kecamatan kemarin hanya Kecamatan Kute Siantan saja yang belum dapat diproses lebih lanjut, sedangkan 2 kecamatan lain yakni Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat disebutkan bisa diproses. Oleh sebab itu, pihaknya meminta klarifikasi hal itu dan meminta kepada DPRD untuk dapat memfasilitasi hal ini bersama Pemerintah Daerah agar dapat memberi penjelasan kepada masyarakat yang terkait nantinya.

”Kita mendatangi anggota DPRD di kantornya kemarin, Kamis (29/3) hanya melakukan koordinasi dan konsultasi terkait usulan pemekaran Kecamatan Kute Siantan dan kita juga meminta atau memohon anggota DPRD bersama Pemda memfasilitasi hal itu dan memberi penjelasan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi atau pendapat yang tidak baik bagi kepentingan masyarakat,”kata Sudirman Kasim kepada wartawan dijumpai usai rapat, kemarin.

Katanya, pihaknya juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD dan pihak Polres dalam permohonan dengar penjelasan dari Pemda dan DPRD nanti. ”Rencana kita akan ada sekitar 100 orang yang akan hadir untuk mendengar penjelasan tentang hal tersebut,” ucapnya.

Ia juga berharap semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan harapan untuk pemekaran itu kecamatan dinanti oleh masyarakat yang keterkaitan. Sementara itu Rocki H Sinaga selaku anggota DPRD Anambas dari Partai Golkar menjelaskan ketika ditemui menjelaskan, sesuai dengan surat yang dikeluarkan pihak Kementerian Dalam Negeri kemarin menyebutkan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi tim Rancangan Peraturan Daerah pembentukan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat disimpulkan secara umum pembentukan kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan sudah tidak berlaku lagi.

Tambahnya, kecuali pasal 8 yang mengatur pembentukan kecamatan di kepulauan dan pasal 9 yang mengatur pembentukan untuk kepentingan nasional dan tugas pemerintahan umum tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sehingga rancangan pemerintah daerah yang mwngatur tentang kecamatan. ”Sebenarnya berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 pemekaran kecamatan tidak berlaku lagi, tapi ada pasal lain yang mengatur tentang pemekaran yakni pasal 8 dan pasal 9. Artinya pengecualian,” sebutnya.

Terkait tentang usulan yang diajukan beberapa waktu yang lalu tentang Kecamatan Kute Siantan bukan tidak disetujui maupun disetujui, surat itu menyebutkan belum dapat diproses lebih lanjut. Maka dari itu hal ini adalah wilayah kerja pemerintah daerah lagi, pansus sudah selesai melaksanakan tugasnya. Namun dengan ada aspirasi yang disampaikan masyarakat kemarin ke pihak DPRD tentu pihaknya harus meresponnya.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here