Pansel Cek Keabsahan Berkas CPNS

0
210
SEKDA Anambas Sahtiar ketika memimpin apel dan memberikan arahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Anambas belum lama ini. f-istimewa/humas pemkab anambas

ANAMBAS – 244 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), terkait berkas yang diserahkan.

Jika ditemukan berkas yang mereka serahkan palsu, atau sejenisnya maka ditindaklanjuti dan tidak menutup kemungkinan akan dibatalkan CPNS nya.

”Januari tahun 2019 berkas sudah terkumpulkan. Pansel akan lakukan verifikasi keabsahan berkas. Jika ditemukan palsu, maka Pansel berhak mengajukan pembatalan terkait status tehadap CPNS tersebut,” ungkap Sahtiar, sebagai Pansel dan sekaligus selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (21/1) kemarin.

Kata dia, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Badan Kepegawaian Nasional terkait masa kerja para peserya yang dinyatakan lulus seleksi CPNS.

”Kita masih menunggu arahan dari BKN, kapan mereka mulai kerja,” ucapnya.

Lanjutnya, 244 peserta yang lulus akan ditempatkan pada instansi yang dilamar pada saat pendaftaran CPNS lalu.

Menurutnya, Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberikan masa uji coba selama 1 tahun untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS.

”Biasanya yang baru masuk menerima SK CPNS dulu, satu tahun kemudian baru pengangkatan dan pemberian SK PNS. Disitu sudah termasuk masa orientasi dan pra jabatan,” jelasnya.

Tambah dia, selama berstatus CPNS, gaji yang diterima sebesar 80% dan tetap mendapat tunjangan kerja.

”Penghasilan CPNS berbeda dengan PNS. Selama menyandang status CPNS, mereka menerima penghasilan sebesar 80%, ketika diangkat menjadi PNS baru menerima 100%,” terangnya.

Sahtiar baru-baru ini juga telah menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak akan menyalurkan gaji ke delapan bagi pegawai yang tersandung tindak pidana korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hal itu sesuai pada Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN.

”Memang delapan pegawai ini belum diberhentikan, tetapi sampai saat ini kami menahan gaji mereka. Kami juga menunggu keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, usai berkoordinasi dengan Pemprov Kepri,” kata Sahtiar, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, kemarin.

Sahtiar mengakui, delapan pagawai tersebut masih aktif bekerja di lingkungan Pemkab Anambas.

Namun terkait pegawai yang sudah pensiun, dan pernah mengemban status tersangka tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada BKN.

”Kalau pegawai yang sudah pensiun, kami serahkan kepada BKN. Apakah pensiunannya diberhentikan atau dilanjutkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses itu tentu harus melalui mekanisme dan paraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Jika sudah ada keputusan dari atas, maka akan segera ditindaklanjuti. (ign)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here