Pansus Bahas Ranperda RPJMD Pemko

0
626
Walikota Tanjungpinang H Syahrul berjabat tangan dengan anggota DPRD usai rapat paripurna penyampaian Ranperda RPJMD periode 2018-2023.F-Istimewa

TANJUNGPINANG – Paling lambat akhir Maret 2019 ini, Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tanjungpinang Periode 2018-2023 sudah harus disahkan menjadi Perda.

Pembahasan intensif dilakukan antara Pansus DPRD Kota Tanjungpinang dan Pemko Tanjungpinang. Setelah konsultasi ke Bappenas dan Kemendagri pekan lalu, rapat peripurna kembali digelar membahas Ranperda ini, Senin (26/2).

Ketua Pansus Ranperda RPJMD DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang mengatakan, dalam rapat-rapat berikutnya, maka beberapa pihak terkait akan diikutkan terutama yang terkait dengan visi misi Walikota-Wakil Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul-Hj Rahma.

Adapun Visi Walikota-Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu, ‘Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani’.

Baca Juga :  Penataan Teluk Keriting Tak Pakai Reklamasi

”Untuk membahas visi Berbudaya ini maka kita akan undang pengurus LAM (Lembaga Adat Melayu). Kalau membahas pariwisata, kita undang pihak hotel dan agent travel. Kalau membahas perdagangan, kita undang pengusaha,” ujar Petrus Sitohang kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (26/2).

Dijelaskannya, saat konsultasi dengan pihak Bappenas, ada lima indikator pembangunan nasional yang harus diselaraskan (sinkron) dengan indikator capaian pembangunan daerah.

Kelimanya yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran dan GINI Ratio.

Sedangkan hasil konsultasi dari Kemendagri, ada prosedur yang salah dalam pembahasan Ranperda ini. Harusnya, sebelum diserahkan ke pemprov, maka harus terlebih dahulu dibahas antara Pemko Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang.

Baca Juga :  Menuju Kota Sehat, Tim Verifikasi Segera Turun

”Setelah itu barulah diserahkan ke Pemprov. Jadi, untuk pembahasan selanjutnya tidak rumit lagi. Tapi tak apa, itu bukan kesalahan yang fatal. Kita bisa bahas intensif nanti. Sehingga, sebelum akhir Maret kita harapkan sudah rampung,” tambahnya.

Adapun topik pembahasan, Senin lalu adalah tentang IPM atau pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembahasan tidak bisa dilanjutkan karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tanjungpinang tidak hadir.

OPD yang terkait dengan pengembangan SDM ini adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Baca Juga :  Alhamdulillah Endi Maulidi Sembuh Dari Covid-19

Adapun visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah, Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here