Pansus Bawa LKPJ Bupati ke Pusat

0
330
SUASANA Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Bupati tahun 2017 kepada DPRD Anambas, Rabu (11/4) lalu. F-ISTIMEWA/TANJUNGPINANG POS

ANAMBAS – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tahun 2017 akan membedah laporan bupati di Kemendagri. Hasil rekomendasi akan disampaikan, setelah Pansus selesai bekerja selama 30 hari.

Ketua Pansus LKPj Muhammad Dai mengatakan, laporan tersebut dibedah bersama tenaga ahli Kemendagri yang inputnya memberikan rekomendasi terbaik kepada pemerintah untuk pembangunan Anambas.

”Senin (16/4) sebanyak 10 anggota Pansus DPRD berangkat untuk ke Kemendagri untuk membedah LKPj,” kata Muhammad Dai, selaku Ketua Pansus LKPJ saat ditemui di Kantor DPRD, Senin (16/4).

Menurutnya, sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) masa kerja Pansus itu selama 30 hari dan harus telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebelum limit yang diberikan.

Apabila dalam waktu 30 hari rekomendasi tidak diberikan, maka DPRD dianggap menyetujui LKPj Bupati Anambas. Dai mengungkapkan, sebelumnya Pansus telah melaksanakan rapat internal kemudian juga telah memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan sebagai sampel. ”Sejumlah dinas yang dijadikan sampel, telah kita panggil,” jelasnya.

Pansus, lanjut dia, telah melaksanakan uji petik di lapangan dan langkah itu untuk melaksanakan pengecekan langsung apakah laporan yang disampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

”Terdapat tiga lokasi yang baru ditinjau antara lain pembangunan Kantor Bupati, pembangunan Masjid Agung dan peningkatan jalan Air Padang-Pasir Peti dan hasilnya cukup baik,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD KKA Taufik Effendi S Sos membenarkan, bahwa Pansus akan ke Jakarta untuk ke Kemendagri selama 6 hari. ”Pansus saat ini telah berkerja, dan akan ke kementerian membahas LKPj bersama tenaga ahli. Dari LKPj tersebut, Pansus DPRD direkomendasinya lebih mengarah kepada kebijakan,” terangnya.

Sedangkan untuk hal-hal yang besifat teknis lebih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (end)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here