Pansus Kembalikan Ranperda Kawasan Kumuh

0
554
Kawasan KUMUH: Salah satu kawasan pemukiman di Sungai Lakam Barat, Karimun. F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

KARIMUN – PANTIA Khusus (Pansus) mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang kawasan pemukiman kumuh di Karimun kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun.

”Ranperda tersebut, dinyatakan belum lengkap ketika dilakukan pertemuan dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan karimun. Sehingga, pihak dinas belum dapat menjelaskan langkah pencegahan berdirinya kawasan kumuh termasuk naskah kajian akademis Ranperdanya belum lengkap,” kata Ady Hermawan, Ketua Pansus Ranperda Kawasan Pemukiman Kumuh, Rabu (20/12).

Karena tidak lengkap, maka Pansus meminta untuk dilengkapi tentang pencegahan berdirinya pemukiman kumuh baru. Selain itu, juga melengkapi kajian akademis.

Sehingga, Ranperda tersebut matang untuk dibahas dan didiskusikan dengan pihak terkait termasuk dengan melakukan studi banding bersama pemerintah kabupaten/kota lainnya yang telah memiliki Perda tersebut.

Sebelumnya, Pemkab Karimun telah menetapkan 6 kawasan pemukiman kumuh seluas 49,76 hektare yang tersebar di 6 wilayah pemukiman penduduk.

Penetapan kawasan pemukiman kumuh itu, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karimun.

Kawasan itu yaitu Pulau Kambing seluas 7, 40 hektare, Telaga Tujuh seluas 16, 12 hektare, Kampung Orari seluas 9, 80 hektare di Kecamatan Karimun. Kemudian,di Kecamatan Baran Barat seluas 2,1 hektare, Gang Asoka seluas 4, 67 hektare, Kuda Laut seluas 9, 67 hektare.

”Pulau Kambing merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam kriteria kumuh berat. Sehingga, jenis penanganan yang bisa dilakukan hanya permukiman kembali. Karena secara tata ruang dan yuridis pengusaan tanahnya adalah ilegal,” jelas Ady Hermawan.

Menurutnya, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh dilakukan melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman dilakukan melalui pola penanganan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

”Tahun ini, melalui Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat telah memfasilitasi penanganan kawasan kumuh dalam program kotaku (kota tanpa kumuh). Fasilitas itu berupa pembangunan semenisasi dan drainase sebesar Rp 2 miliar,” sebutnya.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Karimun Rosmawati mengaku, belum mengetahui tentang adanya beberapa kekurangan pada Ranperda.

Ia mengaku, saat ini sedang diluar daerah ketika ada pertemuan stafnya dengan DPRD Karimun.(ALRION)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here