Pansus Ranperda Bantuan Hukum & Kelistrikan Taba dan Irwansyah Jadi Ketua

0
707
PARIPURNA: Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah saat menyampaikan pandangan pemerintah tentang Ranperda Bantuan Hukum dan kelistrikan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, kemarin.F-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Taba Iskandar dan Irwansyah dipercaya menjadi ketua Pansus Bantuan hukum dan Pansus Ketenagalistrikan. Keduanya, bersama anggota pansus diharapkan dapat segera bekerja melahirkan dua perda yang dinilai cukup penting.

Pansus bantuan hukum misalnya. Taba Iskandar sebagai ketua pansus dituntut untuk dapat menjelaskan siapa-siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan hukum. Demikian juga dengan Irwansyah sebagai ketua Pansus Ketenagalistrikan.

Ia dan anggota pansus lainnya harus dapat menjamin listrik di Kepri ini tercukupi. Tak hanya itu, penetapan harga dan rencana kelistrikan harus dibahas secara detail. Dua hal inilah yang kerap jadi sorotan masyarakat selama ini.

Baca Juga :  Layani Pasien dengan Senyum

Pemprov Kepri sebelumnya juga berpendapat sama. Mewakil Gubernur, Sekda Kepri Arif Fadillah mengatakan bahwa bantuan hukum ini nanti diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.

”Tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Setiap yang membutuhkan akan kita berikan pendampingan,” kata Arif saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Kamis (27/4).

Pun demikian dengan kelistrikan. Ia berjanji, pemerintah akan memperhatikan seluruh catatan yang diberikan fraksi-fraksi agar dijalankan pemerintah.

”Termasuk tarif dan kepastian keberlangsungan listrik beserta izin usaha akan kami perhatikan,” janji Arif menjawab pandangan fraksi.

Baca Juga :  Dewan Usulkan Tipe Polres Tanjungpinang Ditingkatkan

Kedua pansus ini diharapkan dapat selesai dalam tigapuluh hari ke depan. Sehingga, bulan Mei mendatang, dua ranperda ini sudah dapat disahkan.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Kepri sepakat melanjutkan pembahasan ranperda Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan Ketenagalistrikan.

Dengan begitu, dalam beberapa pekan ke depan Kepri akan memiliki Perda Bantuan Hukum dan Ketenagalistrikan.

Lantas, apa manfaatnya bagi masyarakan dengan hadirnya dua perda tersebut? Fraksi PDIP dalam pandangannya yang dibacakan jurubicara Fraksi Weni Pustoko mengatakan bahwa masyarakat tidak mampu akan mendapatkan akses hukum yang baik. Juga demikian dengan perda kelistrikan.

Baca Juga :  Prajurit Raider Khusus Terus Digembleng

”Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand listrik. Dengan adanya perda ini maka akan ada solusi masalah kelistrikan di Kepri ini,” kata Weni dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi.

Begitu pula dengan fraksi Golkar lewat juru bicara fraksi Taba Iskandar. Golkar, kata Taba, mendukung penuh perda ini hadir di masyarakat.

Sebab, aspek keadilan itu harus dapat dirasakan semua masyarakat. (ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here