Pansus Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati

0
260
WAKIL Bupati Anambas Wan Zuhendra ketika menerima rekomendasi dari Ketua DPRD Anambas. F-ISTIMEWA

ANAMBAS – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) direkomendasikan, untuk meningkatkan alokasi dana dibidang Pariwisata dan Perikanan.

Pasalnya, kedua bidang tersebut merupakan salah satu visi misi penting pemerintah dalam mewujudkan diri sebagai daerah kemaritiman.

H Dhannun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun Anggaran 2018 mengatakan, selain merekomendasikan untuk penambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan investasi dibidang pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga mesti membangun sentra perikanan terpadu. ”Pemerintah diminta fokus dalam melaksanakan pembangunan di bidang kemaritiman, dengan menyiapkan fasilitas penunjang dan Sumber Daya Manusiannya,” demikian disampaikan H Dhannun, dalam pidato Rekomendasi Pansus DPRD terhadap LKPj Bupati tahun anggaran 2017, diruang rapat Paripurna DPRD KKA, Kamis (24/5).

Diatas mimbar, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, selain kemaritiman pihaknya juga merekomendasikan peningkatan dibidang pendidikan yang telah maupun belum dilaksanakan, salah satu fokus perhatian adalah sekolah bagi 170 orang anak berkebutuhan khusus.

”Pemerintah juga diminta untuk melakukan evaluasi dibidang kesehatan, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan gizi buruk,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Provinsi agar sinergi pembangunannya dengan provinsi dan pusat. ”Perkuat koordinasi dengan instansi vertikal, serta sesuai dengan MoU pemerintah wajib menyampaikan lapotan ke DPRD tiap 6 bulan sekali,” terangnya.

PRD menurut Dhannun, juga memberikan sejumlah catatan terkait meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Namun, PAD dibidang retribusi tidak mencapai target, serta yang paling urgen meningkatkanya DBH bukan pajak yang mencapai Rp156 miliar yang jauh melebihi target yang hanya sebesar Rp115 miliar.

”Ini membuktikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pusat sangatlah tinggi,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, serta sejumlah catatan lain yang mesti menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here