Pantang Plastik di Laut Kepri

0
200
Ary Satia Dharma

Oleh : Ary Satia Dharma
Tenaga Kependidikan di UMRAH

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan datang ke Kabupaten Natuna. Ini pasti bukan untuk urusan yang remeh temeh. Duta Besar bukan orang sembarangan, kerjanya banyak dan strategis, mana mungkin ada waktu ke Natuna hanya untuk urusan melancong atau sekedar mencicipi Ikan Simbek Bakar.

Tilik punya tilik, rupanya kunjungan kerja Donovan pada tanggal 8 Nov 2018 yang lalu adalah dalam rangka mengkampanyekan antisampah, serta mensosialisasikan tentang bahaya sampah plastik terhadap lingkungan yang katanya dapat merusak ekosistem di laut.

Bersama Bupati Natuna Hamid Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, para Kepala OPD, Kepala Sekolah serta ratusan anak sekolah setingkat SLTA, Dubes ini memutar film dokumenter A Palstic Ocean. Film dokumenter yang hanya berdurasi sekitar 30 menit itu sangat gamblang bercerita tentang pencemaran limbah plastik di laut. Perkara ada penontonnya yang dibuat tercengang, terkejut, dan was-was penuh kerisauan itu soal lain, malahan ini reaksi positif, karena film dokumenter ini memang dirancang untuk ‘menggebuk’ kesadaran masyarakat terutama yang terbiasa membuang sampah plastik di laut.

Bagaimana tidak, kita yang selama ini awam dengan istilah micro plastic tidak pernah menyadari bahwa sampah plastik dapat merusak dan meracuni rantai makanan makhluk hidup, mulai ekosistem laut hingga ke manusia. How come?

Limbah Plastik dan Dampaknya
Sebelum kita mencoba untuk memahami bagaimana micro plastic dapat merusak dan meracuni rantai makan makhluk hidup, mulai ekosistem laut sampai ke manusia, ada baiknya kita cermati data-data dan fakta di bawah ini.

Harus diakui bahwa peradaban manusia modern sangat bergantung dengan material palstik. Sifatnya yang kuat, elastis, tahan lama, dan murah menjadikan penggunaan palstik sebagai primadona dibandingkan sebagian besar materi buatan manusia lainnya. Sekitar 8,3 miliar ton palstik telah diproduksi secara massal sejak tahun 1950. DanSaat ini, laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250 ribu tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik. Dengan demikian laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050 (Gallo, 2018). Dengan kondisi yang demikian itu dapat dikatakan bahwa saat ini kita telah hidup dengan palstik yang tersebar di seluruh alam. Bentuknya yang telah terfragmentasi menjadi ukuran mikro (bahkan nano) dan menyebar hingga ke dasar laut menyebabkan mustahil bagi kita untuk memungut seluruh sampah palstik yang ada di alam ini (Prasetiawan, 2018). Oleh karenanya tidaklah mengejutkan walaupun tentunya sangat memprihatinkan jika hasil kajian Ocean Conservancy menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik.

Limbah rumahtangga yang dibuang ke laut dan bercampur dengan micro plastic akan meracuni plankton yang merupakan salah satu organisme terpenting di dunia, karena menjadi bekal makanan untuk kehidupan akuatik. Ketika plankton-plankton yang sudah tercemari ini nantinya akan mencemari ikan-ikan kecil yang memakan plankton tersebut, selanjutnya sesuai rantai makanan ikan-ikan kecil ini juga akan mencemari ikan yang berukuran lebih besar yang memakan ikan-ikan kecil tersebut.

Ikan-ikan yang sudah teracuni oleh partikel micro palstic ini akan mempengaruhi dan berdampak pada kesehatan manusia yang menkonsumsi ikan-ikan tersebut. ”Yang pasti dampaknya sangat berbahaya,” kata Donovan sang Duta Besar. Penjelasan ini tentunya mencengangkan banyak orang, terutama yang masih awam dengan bahaya pencemaran micro plastic, karena selama ini kita menganggap bahwa mengkonsumsi ikan adalah sangat menyehatkan dan dapat meningkatkan tingkat kecerdasan anak. Tentu saja jika ikan yang dikonsumsi manusia itu tidak tercemar, tapi kalau sudah tercemar tentu lain lagi ceritanya. Alih-alih anak jadi sehat dan cerdas, bisa-bisa malah jadi pesakitan.

Bahaya lain dari limbah palstik di laut adalah menyebabkan kematian terumbu karang. Kelompok peneliti asal Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada yang mengamati 159 terumbu karang antara tahu 2011-2014 telah menemukan bahwa paparan limbah palstik pada terumbu karang paling banyak muncul di Indonesia yakni 26 bagian per 100 meter persegi.

Lebih luas lagi, sampah palstik di laut pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi secara global pada bidang perikanan, perkapalan, pariwisata, dan bisnis asuransi hingga mencapai 1,2 miliar Dolar Amerika (Prasetiawan, 2018).

Melihat data dan fakta di atas bagaimana mungkin Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan sangat bergantung pada keberadaan laut dan hasil laut tidak merasa prihatin. Ini akan menjadi bencana yang sangat massif pada suatu titik. Namun prihatin saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan, sangat diperlukan kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang sistematis dan terukur untuk menanggulangi dan mencegah kerusakan dan dampak yang lebih buruk lagi.

Perangkat Kebijakan Pengelolaan Sampah
JIka kita ingin mencari jawaban terhadap permasalahan sampah di laut rasanya tidaklah berlebihan jika disadari bahwa sebagian besar sumber dari limbah plastik yang ada di laut berasal dari sampah yang tidak terkelola di darat (mismanaged plastic waste). Oleh karenanya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah plastik di daratan merupakan salah satu kunci untuk mengeliminir ancaman sampah plastik di laut kita.

Perangkat kebijakan untuk mengeliminir sampah di darat sejatinya telah dimulai dengan diluncurkan+ Undang-undang Nomor nomor 18 Th 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun setelah sepuluh tahun usia Undang-undang ini nampaknya belum memperlihatkan hasil yang maksimal, bahkan target yang sangat ambisius bahwa tahun 2020 Indonesia bebas dari sampah bakal tercecer tak tentu arah.

Salah satu penyebab dari kurang produktifnya UU nomor 18 Tahun 2008 tersebut adalah kurang harmonisnya perangkat undang-undang lainnya yang mampu mendukung idealisme undang-undang ini. Contohnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak mencantumkan Urusan Kebersihan atau Urusan Pengelolaan Sampah sebagai sebuah Urusan Wajib Pelayanan Dasar, bahkan sebagai sebuah Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar ataupun Urusan Pilihan pun tidak masuk. Urusan kebersihan dan pengelolaan sampah hanya dimasukkan sebagai Sub Urusan di dalam Urusan Lingkungan Hidup – yang merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar dan sebagian lagi dimasukkan sebagai Sub Urusan di dalam Urusan Pekerjaan Umum. Konsekuensi dari kebijakan seperti ini mengakibatkan alokasi anggaran untuk kebersihan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah sangat tidak memadai. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa penganggaran pemerintah daerah yang menganut prinsip Money Follow Function dan Money Follow Program tentunya akan memperioritaskan alokasi anggaran untuk urusan-urusan wajib pelayanan dasar yang jumlahnya ada 6 urusan (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat).

Setelah urusan-urusan wajib ini sudah teralokasi anggarannya, maka selanjutnya anggaran akan dialokasikan untuk ke urusan wajib non-pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta ke Sub Urusan. Andai saja alokasi belanja untuk operasional dan perawatan pengelolaan sampah dari tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kepulauan Riau ini bisa mencapai angka 2% saja dari APBD, besar harapan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya ada Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (dengan target baru 30% pengurangan melalui 3R (Reuse-Reduce-Recycle) dan 70% melalui sampah tertangani /managed waste) dengan pelayanan berbasis landfilling (pengurugan di TPA) pada tahun 2025. Ini bukan kebijakan main-main, oleh karenanya targetnya pun tidak bisa dikatakan main-main. Akan tetapi malangnya, kita bukan negara yang tergolong sukses dalam menjalankan program pengurangan sampah. Data dari KLHK menyebutkan hanya 570 bank sampah yang beroperasi dari 1900 fasilitas bank sampah yang terbangun.

Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan sampah juga belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here